Sketsa News
Home Berita Terkini, Opini Dolly Tinggal Kenangan

Dolly Tinggal Kenangan

Ketenaran Wisma Barbara sebagai tempat pelabuhan cinta berkelas untuk orang-orang kesepian di Gang Dolly, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, yang dikabarkan akan tamat lebih dulu daripada wisma-wisma lain akhirnya benar-benar terjadi.

Seorang srikandi kelahiran 20 Nopember 1961, walikota Surabaya yang menjadi salah satu nominasi wali kota terbaik di dunia, 2012 World Mayor Prize, yang digelar oleh The City Mayors Foundation, Tri Rismaharini. Akhirnya menindaklanjuti kebijakannya untuk menutup rumah bordir di Gang Dolly pada Rabu, 18 Juni 2014. (Merdeka.com).

Ada apa sebenarnya dengan Gang Dolly? Kenapa harus ditutup? Dolly atau yang biasa dikenal dengan Gang Dolly adalah sebuah kawasan lokalisasi pelacuran yang terletak di daerah Jarak Pasar Kembang, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Di kawasan lokalisasi ini, wanita penghibur “dipajang” di dalam ruangan berdinding kaca mirip etalase.

Sebagaimana disebutkan dalam beberapa media, sejarah panjang kawasan lokalisasi prostitusi Dolly di Surabaya memang selalu membuat penasaran banyak orang, sebab kawasan ini sangat terkenal sejak masa kolonial Belanda. Kini, kawasan itu juga dikatakan sebagai pusat pelacuran terbesar se-Asia Tenggara, lebih besar dari Patpong di Bangkok, Thailand dan Geylang di Singapura. Bahkan pernah terjadi kontroversi untuk memasukkan Gang Dolly sebagai satu daerah tujuan Wisata Surabaya bagi wisatawan mancanegara.

Gang Dolly ini sudah ada sejak zaman Belanda, beragam kisah tentang Dolly pun muncul. Ada yang menyebut perintis awal bisnis “esek-esek” di kawasan itu bernama Dolly Van Der Mart, seorang noni Belanda. Namun, ada juga yang menyebutkan bahwa Dolly lebih dikenal dengan nama Dolly Khavit.

Keturunan dari Dolly sampai sekarang masih ada di Surabaya, meskipun sudah tidak mengelola bisnis. Kawasan Dolly berada di tengah kota, berbaur dengan pemukiman penduduk yang padat, di kawasan Putat, Surabaya. Kompleks lokalisasi Dolly menjadi sumber rezeki bagi banyak pihak. Bukan hanya bagi pekerja seks, tetapi juga pemilik warung, penjaja rokok, tukang parkir, tukang ojek dan tukang becak. Para pekerja seksnya pun ada yang berasal dari Semarang, Pati, Kudus, Purwodadi, Nganjuk, Surabaya dan Kalimantan.

Wacana penutupan Dolly yang digulirkan Pemerintah Surabaya akhirnya terwujud, meskipun membawa dampak pro dan kontra yang luas di masyarakat. Pihak yang mendukung mengatakan bahwa ini adalah awal baik pemkot dalam upaya mewujudkan Surabaya Bebas Prostitusi. Sementara pihak yang kontra mengatakan bahwa kebijakan ini tidak pro rakyat, karena di kawasan ini banyak masyarakat menggantungkan hidupnya dari geliat dunia malam.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah memutuskan, semua lokalisasi di kota Pahlawan, termasuk Gang Dolly dan Jarak menyalahi Perda No 7 tahun 1999, tentang larangan bangunan dijadikan tempat asusila.

Tak hanya itu, wali kota yang dijuluki singa betina, karena ketegasan dan prinsipnya itu, juga ingin mengajak warganya untuk mencari rizki yang halal tanpa harus menjual tubuhnya di tempat lokalisasi. Untuk itu, dia berusaha mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan dengan memberdayakannya sesuai dengan skil mereka masing-masing.

Sebagai penunjang, Risma mengadakan pelatihan-pelatihan yang kelak bermanfaat. Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini, juga memberikan bantuan modal kepada mantan penghuni lokalisasi sampai bisa mandiri secara ekonomi.

Alasan yang lain adalah menyangkut masalah pendidikan moral anak-anak hingga usia remaja yang berada di sekitar lokalisasi. Mau tidak mau, geliat prostitusi akan berdampak pada perkembangan psikologis anak-anak di sekitar itu. Dalam setiap kesempatan menyangkut masalah penutupan loaklisasi, wali kota itu selalu mengungkapkan, dia pernah menemui seorang PSK yang sudah berumur, tapi yang menjadi pelanggannya adalah anak-anak sekolah.

“Ini yang menjadi alasan utama ibu wali kota menutup lokalisasi di Surabaya. Rencana ini sudah lama. Sebelum penutupan, beliau sudah sering turun bertemu dengan warga sekitar lokalisasi. Pendekatan-pendekatan terus dilakukan, bahkan Polrestabes Surabaya pernah memfasilitasi pertemuan antara ibu wali kota dengan warga,” terang Kabag Humas Pemkot Surabaya, Muhammad Fikser saat berbincang-bincang dengan merdeka.com Selasa (20/5).

Namun, ngototnya Risma dan Pemkot Surabaya kurang mendapat respon dari masyarakat sekitar lokalisasi, meski pemerintah didukung banyak pihak di antaranya Majelis Ulama Indonesi, organisasi Muhammadiyah, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Pemprov Jawa Timur.

Bahkan masyarakat sekitar menilai penutupan lokalisasi Gang Dolly itu akan berdampak pada persoalan sosial, termasuk berpotensi munculnya konflik horizontal.

Ketua Forum Masyarakat Komunikasi Lokalisasi (FMKL) Surabaya, Safik Munhadir mengatakan, penutupan Gang Dolly terlalu terburu-buru. “Seharusnya lima atau sepuluh tahun lagi. Harus pula dipikirkan langkah-langkah apa, termasuk soal perekonomian warga sekitar agar tidak terbengkelai,” tegasnya (12/12) demikian yang dikutip pada merdeka.com.

Safik menjelaskan, sejumlah lokalisasi seperti Bangun Sari, Klakah Rejo, Sememi dan beberapa lokasi lainnya yang telah ditutup, ternyata masih menyisakan masalah. “Buktinya, perekonomian warga eks lokalisasi yang sebelumnya menggantungkan hidup mencari nafkah banyak yang hancur dan angka kemiskinan meningkat,” tegasnya kembali.

Safik menambahkan lagi, diakui atau tidak bahwa keberadaan lokalisasi mampu menyangga perekonomian wilayah. Sehingga dia kurang sepakat adanya rencana penutupan tanpa kesiapan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. “Pemerintah Kota tidak bisa memenuhi kepentingan masyarakat terkait lapangan kerja,” tandasnya.

Berbeda lagi dengan ketua LSM Ampera, Yoyok Arjuna mengatakan pihaknya sangat sepakat dengan wacana pemerintah Surabaya dalam upaya mewujudkan Surabaya bebas prostitusi. Namun, pentolan LSM yang melakukan riset terhadap geliat bisnis prostitusi ini mengingatkan agar pemkot menyiapkan formula khusus agar nantinya tidak menimbulkan efek domino. (SURABAYA / SPNews)

Selama ini, lanjutnya, pemkot Surabaya tidak konsisten dalam memberantas prostitusi, sebab dipungkiri atau tidak, bisnis ini cukup menggiurkan terutama pemain kelas kakap. Lebih jauh lagi bahwa penutupan Dolly hanyalah trigger untuk menumbuhkan bisnis prostitusi yang lebih terselubung, sebab siapapun tahu bahwa di Surabaya marak prostitusi berkedok panti pijat plus-plus dan spa.

Sementara menurut Raja Dangdut Rhoma Irama menyatakan, dukungannya terhadap langkah Pemerintah Kota Surabaya untuk menutup lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya.

Di sela pembukaan rapat pimpinan nasional front of Rhoma and Soneta (Forsa) di hotel Utami Juanda Rabu 18 Juni 2014 Rhoma mengatakan, “Agama apa pun pasti menyetujui itu, karena memerangi kemudharatan adalah bagian dari perintah agama.”

“Kalau beralasan untuk mencari nafkah ini sangat tidak tepat, Allah itu Maha Pemurah, memberikan rahmat dan nikmatnya kepada semua makhluk. Kita lihat, penjual jamu gendong mereka dengan ikhlas melakukan itu dan mereka banyak yang cantik tetapi tidak harus menjual diri,” lanjutnya.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Jawa Timur Imam Utomo, mendukung penuh penutupan kompleks lokalisasi Dolly, yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Saya kira wajar, masak zaman sekarang masih ada begitu (kawasan lokalisasi). Saya mendukung penutupan lokalisasi Dolly,” ujarnya seusai membuka acara Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) Kader Palang Merah Remaja (PMR) se-Jawa Timur di Kabupaten Jember, Kamis (19/6/2014).

Menurut Imam, kompleks lokalisasi merupakan tempat penyebar terbesar penyakit HIV/AIDS sehingga sudah seharusnya ditutup.

“Tempat seperti itu merupakan sarang penyakit HIV/AIDS. Menurut saya, harus ditutup. Sudah tidak sesuai lagi,” imbuh pria yang pernah menjabat Gubernur Jawa Timur ini.

Tanpa memperhatikan perbedaan pendapat antara yang pro dan kontra, kita harus mencari tahu akar masalahnya kenapa terjadi pelacuran. Sebagaimana kita ketahui bahwa pelacuran di Indonesia adalah dianggap sebagai kejahatan “terhadap kesusilaan/moral” dan melawan hukum. Dalam prakteknya prostitusi yang hampir ada di beberapa tempat itu ditolerir dan diatur. Bahkan menurut UNICEF pelacuran yang ada di Indonesia dilakukan oleh anak-anak usia di bawah 18 tahun, seperti praktek prostitusi di Banda Aceh adalah anak SMP dan SMA, juga di Bangka Belitung melibatkan anak usia 18 tahun hingga mahasiswa.

Kemudian apa yang mendorong wanita dan anak-anak melakukan aktivitas tersebut, ini yang menjadi masalah kita bersama. Faktor pendorong mengapa mereka melakukan pelacuran diantaranya, pertama adanya nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Kedua adanya tekanan ekonomi, faktor kemiskinan, adanya pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidup, khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik. Faktor ketiga adalah aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan, ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Selain dari itu, adanya kompensasi terhadap perasaan inferior. Jadi adanya adjustment yang negative, terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens.

Dengan melihat latar belakang akar masalah kenapa terjadi pelacuran, kita bisa mencari jalan keluarnya. Selain apa yang telah dilakukan oleh wali kota Surabaya dan ini bisa diikuti wali kota-wali kota atau pemimpin daerah lainnya dengan menutup tempat lokalisasi dan memberikan uang kompensasi untuk modal hidup serta pelatihan-pelatihan ketrampilan hidup. Namun sesuatu yang paling mendasar adalah memberi dorongan mental dan membangun kepercayaan diri pada para mucikari dan pekerja seks. Bahwa mereka bisa hidup baik dan bahkan lebih baik dari mereka yang bukan mantan mucikari dan bukan mantan pekerja seks komersial.

Di samping itu, harus adanya kerjasama antara pihak pemerintah, masyarakat dan orang tua dalam menangani masalah ini. Khususnya bagi anak-anak remaja dengan memasukkan materi pendidikan seks pada kurikulum sekolah, seminar hukum baik di tinjau dari agama maupun Negara, berkenaan dengan pelanggaran seksual. Dengan demikian tidak akan memunculkan generasi pelacur-pelacur baru setelah adanya deklarasi penutupan Gang Dolly.

(Agus/Sketsanews)

%d blogger menyukai ini: