Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hukum, News 164 Bacaleg Gugur, Hanura Gugat ke Bawaslu

164 Bacaleg Gugur, Hanura Gugat ke Bawaslu

Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum DPP Hanura Petrus Selestinus

Sketsanews.com, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal bidang Hukum DPP Partai Hanura, Petrus Selestinus mengatakan, partainya tidak menerima keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menyatakan 164 bakal calon anggota legislatif (bacaleg) Hanura tidak memenuhi syarat (TMS) dan 22 dari 80 daerah pemilihan (dapil) yang gugur. Partai Hanura, kata Petrus, telah mengajukan sengketa ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas keputusan KPU itu.

“Hari ini kami telah mengajukan sengketa ke Bawaslu atas berita acara yang diterbitkan KPU di mana ada 164 bacaleg yang TMS dan 22 dapil gugur,” ujar Petrus di kantor Bawaslu, Jakarta, Rabu (15/8). Dikatakan, yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara Nomor 169/PL.01.4-BA/06/KPU/VII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Calon Anggota DPR pada Pemilu 2019. Berita Acara itu terbit pada 12 Agustus 2018, sebagai tindak lanjut putusan Bawaslu terkait kesepakatan mediasi penyelesaian sengketa antara KPU dan Hanura.

Partai Hanura, kata Petrus, merasa aneh dengan berita acara itu, karena pada 10 dan 11 Agustus 2018, KPU masih menyampaikan bahwa hanya 24 bacaleg dari Hanura yang tidak memenuhi syarat administrasi. “Tetapi, pada berita acara tertanggal 12 Agustus itu justru menyatakan 164 bacaleg TMS dan 22 dapil gugur. Kami menilai tindakan KPU berlebihan, melanggar peraturan, dan kami siap membuktikan itu saat mediasi dan adjudikasi,” kata dia.

Petrus juga menilai ada inkonsitensi KPU dalam kaitannya dengan persoalan perpindahan dapil bacaleg. Dalam aturannya, KPU menyatakan bahwa bacaleg yang pindah dapil dinyatakan TMS. Berdasarkan bukti yang dimiliki Partai Hanura, ujar dia, ada bacaleg yang pindah dapil justru diloloskan KPU dan namanya masuk dalam DCS.

“Selain itu, ada sejumlah nama bacaleg perempuan yang telah diajukan Hanura untuk memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan di dapilnya, justru terdapat penghilangan dokumen oleh KPU yang menyebabkan syarat 30% tidak terpenuhi, sehingga 22 dapil gugur,” ujar dia.

Petrus menjelaskan, 164 bacaleg yang dinyatakan TMS oleh KPU, sebenarnya sebagian besar sudah memenuhi syarat. Nama mereka dicoret karena dapilnya gugur yang disebabkan tidak terpenuhnya syarat 30% keterwakilan perempuan.

“Karena itu, kami berharap agar sengketa ini selesai pada tahapan mediasi di Bawaslu sehingga 164 bacaleg kami kembali dinyatakan memenuhi syarat dan 22 dapil kembali diterima KPU. Kami yakin dengan musyawarah mufakat dalam kebijaksanaan semua pihak, sengketa ini bisa diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Setelah mendaftar pengajuan sengketa, Partai Hanura harus memperbaiki berkas-berkas yang belum lengkap sampai hari Senin (20/8). Setelah itu, laporan tersebut akan diregistrasi untuk kemudian disidangkan dan diputuskan oleh Bawaslu dalam waktu paling lama 12 hari. Sidang akan diawali mediasi antara Partai Hanura dan KPU yang difasilitasi Bawaslu. Jika tetap tidak ada kesepakatan, maka sengketa akan dibawa ke sidang adjudikasi. (Ad)

Sumber: Beritasatu

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: