Sketsa News
Home Berita Terkini, Opini Misteri Rekening Gendut

Misteri Rekening Gendut

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perlu meningkatkan kewaspadaannya terhadap menggelembungnya rekening para pejabat Indonesia.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dalam Bahasa Inggrisnya, Indonesian Financial Transaction Reports and Center/INTRAC adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Di mana lembaga ini memiliki wewenang untuk melaksanakan kebijakan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang sekaligus membangun rezim anti pencucian uang yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden.

Pencucian uang (Bahasa Inggris: Money Laundering) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Pencucian Uang umumnya dilakukan melalui tiga tahapan: tahap pertama yakni uang/dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana/kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kecurigaan melalui penempatan kepada sistem keuangan dengan berbagai cara (tahap penempatan/placement).

Tahap berikutnya adalah melakukan transaksi keuangan yang kompleks, berlapis dan anonim dengan tujuan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya ke berbagai rekening sehingga sulit untuk dilacak asal muasal dana tersebut yang dengan kata lain menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut (tahap pelapisan/layering).

Tahap terakhir (final) merupakan tahapan dimana pelaku memasukkan kembali dana yang sudah kabur asal usulnya ke dalam harta kekayaan yang telah tampak sah baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegaiatan bisnis yang sah ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana (tahap integrasi). Sebagaimana dikutip dalam PPATK, PJTL (2010), Pustaka Juanda Tiga Lima.

Banyak kasus penyelewengan uang atau pencucian uang yang terjadi di Indonesia, baik yang dilakukan oleh pribadi maupun lembaga-lembaga pemerintahan.

Sebagai misal sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan penyidikan berkenaan dengan penyelewengan pengelolaan dana haji, KPK turun tangan untuk menyelisik penyelewengan dana haji yang dilakukan oleh kementrian Agama.

Hal itu disebabkan karena adanya temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa ada kejanggalan dalam pengelolaan dana haji periode 2004-2012. PPATK menemukan transaksi yang mecurigakan senilai Rp 230 M dari anggaran total sebesar Rp 80 trilyun dengan imbalan Rp 2,3 trilyun per tahun.

Karena dari hasil penyidikan itu, menyebabkan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia menetapkan Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA) sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa haji pada 2012-2013 di kementrian Agama, karena telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi.

Berdasarkan hasil survei lembaga Transparency International yang dilakukan pada tahun 2005, menunjukkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia. Jika sebelumnya korupsi banyak terjadi di birokrasi pemerintahan, kini sudah bergeser ke lembaga Legislatif dengan cara memanipulasi anggaran. Demikian informasi yang dihimpun SCTV di Jakarta..

Berdasarkan catatan SCTV, hampir 38 persen kasus korupsi dilakukan oleh anggota DPRD. Sedangkan kalangan birokrat sekitar 35 persen. Akibat praktik ini negara diperkirakan rugi hingga Rp 2,74 triliun.

Manipulasi anggaran tercatat sebagai pola yang paling banyak dilakukan koruptor yakni hampir mencapai 68 persen. Sementara penggelembungan dana dan penggelapan uang berada di posisi berikutnya.

PPATK mengakui adanya peningkatan jumlah transaksi secara drastis setiap menjelang pemilu. PPATK tak menampik jika penyebab meningkatnya transaksi itu ada hubungannya dengan aktivitas politik.

“Ada korelasi antara aktivitas politik dengan aktivitas transaksi itu tergambar dari laporan,” ujar Direktur Pemeriksaan dan Riset PPATK Ivan Yustiavandana di kantor KPK.

Ivan mengatakan pada dua pemilu yakni 2004 dan 2009 juga terjadi peningkatan transaksi uang yang drastis. Tercatat, kenaikan itu hampir 125%.

“Contoh pada 2004, ada 448 transaksi kemudian naik menjadi sekian. Kemudian pada 2008, ada sekitar 10 ribu sekian, naik menjadi 23 ribu sekian transaksi. Anomali ini tidak pernah terjadi dibanding periode sebelumnya,” ujar Ivan.

Oleh sebab itu, Wakil Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan tim pemenangan capres-cawapres peserta Pemilu Presiden 2014.

Pengawasan yang lebih ketat terhadap transaksi keuangan itu diterapkan berdasarkan kajian PPATK pada dua pemilu sebelumnya pada 2004 dan 2009 serta pemilu kepala daerah. Hasilnya penelitian itu mendapati transaksi keuangan mencurigakan selalu meningkat sebesar 125 persen sejak dua tahun sebelum pemilu digelar.

Dalam kajian itu, ia mengatakan, grafik dugaan traksaksi mencurigakan oleh calon legislator memperlihatkan garis yang terus naik. Artinya, kalau seseorang calon legislator melakukan penyimpangan uang negara untuk pemilihan, maka penyimpangan itu akan terus terjadi bahkan setelah ia terpilih. Modus-modus penyimpangan keuangan negara biasa dilakukan melalui penggunaan uang bantuan sosial, pendidikan, serta hibah. “Dari sabang sampai Merauke, tipologinya seperti itu,” katanya.

Sebagaimana dirilis media online tempo.com, bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengendus sejumlah calon legislator inkumben yang akan kembali duduk di Senayan memiliki rekening yang transaksinya mencurigakakan. Menurut Ketua PPATK Muhammad Yusuf,  jumlahnya pemilik rekening mencurigakan itu sudah mencapai 31 caleg Senayan. Jumlah ini membengkak dibanding temuan sebelumnya yang baru 20 caleg inkumen.

“Kalau yang terkait anggota Badan Anggaran DPR itu 21 orang. Di luar Banggar ada 5-10,” kata Yusuf di kantornya, pekan lalu. Transaksi anggota Banggar, kata dia, ada yang sampai ratusan miliar.

Melalui pesan singkatnya wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Adnan Pandu Praja akan menindaklanjuti temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mengenai transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh legislator inkumben yang terpilih kembali.

Menurut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa transfer uang/dana lewat rekening bank sudah tidak jamannya lagi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sekarang ada model baru dalam memindahkan uang/dana illegal menjelang pilpres 2014.

Model pertama, melalui transaksi tunai yang mana cara ini adalah cara paling sederhana, namun bagi PPATK merupakan model yang sulit untuk dideteksi. Dan model ini adalah model yang paling banyak dilakukan untuk proses pencucian uang.

Model yang berikutnya, adalah dengan menggunakan mata uang asing, dalam hal ini yang sering digunakan adalah mata uang dollar Singapura pecahan 1.000 dan 10.000. Dan model ini kerap digunakan oleh para koruptor untuk melakukan transaksinya.

Sedangkan cara yang terakhir adalah melakukan transaksi di luar negeri. Dan ini merupakan modus terbaru, mereka bertemu di luar negeri melakukan transaksi tunai dan menggunakan mata uang asing.

Dengan melihat model dan akibat yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas transaksi uang illegal, oleh karena itu sudah semestinya kalau pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat menaruh perhatian besar terhadap masalah penanganan tindak pidana pencucian uang tersebut.

Salah satu bentuk nyata dari kepedulian Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang adalah dengan disahkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan undang-undang ini pencucian uang secara resmi dinyatakan sebagai tindakan pidana dan oleh karenanya harus dicegah dan diberantas.

Perlu adanya peran Lembaga Pengawas dan Pengatur, Pihak Pelapor dan Pihak Terkait Lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberi tugas, kewenangan dan mekanisme kerja baru bagi PPATK, Pihak Pelapor, regulator/Lembaga Pengawas dan Pengatur, lembaga penegak hukum, dan pihak terkait lainnya termasuk masyarakat.

Dengan cara itu mungkin akan mengurangi, minimalisir terjadinya aktivitas transaksi uang illegal.
(Dari berbagai sumber)
(Agus/Sketsanews)

%d blogger menyukai ini: