Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Combined Annual Report Meeting Indonesia Singapore (CARM INDOSIN)

Combined Annual Report Meeting Indonesia Singapore (CARM INDOSIN)

carm-indosinSketsanews.com – Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko sebagai ketua panitia pertemuan tingkat tinggi (High Level Committee / HLC) dan Panglima Angkatan Bersenjata Singapura Jenderal NG Chee Meng pada hari Rabu, 06/05/2015 di Hotel Shangrilla Jakarta membuka Sidang Combined Annual Report Meeting – Indonesia-Singapore High Level Committee (CARM-INDOSIN HLC) ke-18 Tahun 2015.

CARM-INDOSIN HLC adalah pertemuan gabungan tingkat tinggi antara Indonesia dan Singapura dalam bidang keamanan dan pertahanan. Pertemuan ini diadakan setiap tahun dan CARM-INDOSIN HLC ke-18 ini merupakan kelanjutan dari CARM-INDOSIN HLC ke-17 tahun 2014, yang diadakan di Singapura pada tanggal 28/10/2014.

Sidang CARM-INDOSIN HLC ke-18 ini berlangsung sehari, untuk mengevaluasi dan membahas kerja sama militer kedua negara selama setahun dan merencanakan kegiatan kerja sama tahun berikutnya meliputi bidang intelijen, operasi dan latihan, pendidikan dan pelatihan serta logistic.

Tujuan utama sidang CARM-Indosin HLC adalah untuk memfasilitasi implementasi kerjasama militer kedua pihak dengan maksud memperkuat jalinan persahabatan yang telah ada dan interaksi kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua Angkatan Bersenjata serta untuk memastikan alokasi anggaran berdasarkan kesepakatan.

Panglima TNI dalam sambutannya mengatakan bahwa, langkah terbaik bagi kedua negara adalah bekerjasama yang positif dan produktif guna ikut serta menciptakan kedamaian, keamanan dan ketenangan di wilayah kawasan, khususnya Asean, yang akan berdampak positif pada tatanan dunia yang tertib.

“Pentingnya untuk terus menjaga dan memelihara kemitraan strategis dalam menghadapi berbagai tantangan bersama, akan mempertegas sikap dan komitmen kita dalam mencermati dan mengantisipasi fenomena perkembangan lingkungan strategis, khususnya terhadap hal-hal yang terkait dengan isu-isu keamanan, baik pada tataran global maupun regional”, ujar Panglima TNI.

Panglima TNI juga mengharapkan dibangunnya suatu kepercayaan yang utuh dan menyeluruh dari kedua Angkatan Bersenjata dan bahkan mampu memberikan keseimbangan bagi perkembangan situasi politik dan pemerintahan kedua negara ke arah yang lebih baik.

“Kedua Angkatan Bersenjata perlu membangun trust yang semakin baik sehingga hubungan people to people, service to service, maupun military to military harus semakin baik. Kadang-kadang situasi politik mempengaruhi hubungan kedua negara Angkatan Bersenjata, yang harus kita ingat Angkatan Bersenjata kedua negara tidak boleh terlalu banyak dipengaruhi situasi politik. Justru sebaliknya, kita harus bisa menjadi better soon terhadap situasi yang muncul. Hal ini sangat diperlukan agar kita bisa membawa keseimbangan atas berbagai situasi yang dihadapi oleh Angkatan Bersenjata kedua negara”, harap Jenderal TNI Moeldoko.

”Hubungan persahabatan sungguh-sungguh bersahabat bukan hanya sebuah retorika, sebuah visi tetapi yang sudah menjadi terinternalisasi dalam jiwa dan diri kita masing-masing”, tambah Panglima TNI. (www.tniad.mil.id)

Analisis

Hubungan Indonesia dengan Singapura adalah merupakan hubungan bilateral antara Negara republik Indonesia dengan Singapura. Dari tahun ke tahun, Indonesia membina hubungan dengan Singapura dalam kunjungan kenegaraan tingkat tinggi. Hal ini ditandai dengan kerjasama dalam bidang ekonomi, namun akhir-akhir ini berkembang dalam bidang kesehatan, pertahanan dan keamanan dan lingkungan hidup.

Ditinjau dari sejarah bahwa hubungan antara Indonesia dengan Singapura sudah dimulai sejak jaman kerajaan pada abad ke-7. Wilayah selat di sekitar Singapura adalah bagian dari wilayah kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Kitab Nagarakretagama, sebuah puisi epik Jawa Majapahit yang ditulis pada tahun 1365 menyebutkan sebuah pemukiman di pulau yang disebut Temasek (‘Kota Laut’ dalam bahasa Jawa Kuno, dieja Tumasik).

Disamping sama-sama sebagai anggota ASEAN, sebagai negara yang secara geografis berbatasan langsung, Indonesia dan Singapura perlu bekerjasama secara sinergi dalam suatu kerangka kerjasama yang saling menguntungkan dalam berbagai bentuk interaksi kegiatan. Melalui kerjasama yang komprehensif diharapkan hasil yang dicapai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kapasitas kedua angkatan bersenjata, keamanan kawasan perbatasan serta kawasan Asean dan regional sekitarnya.

Keamanan dan stabilitas di wilayah ini merupakan kepentingan vital kedua negara, guna menjamin terlaksananya pembangunan ekonomi, politik, social dan budaya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kedua negara. Juga sebagai tindak lanjut dari amanat konstitusi, UU No. 37 Tahun 1999 yang disahkan seiring dengan rativikasi Pemerintah RI atas Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, dan Konvensi tentang Misi Khusus, New York 1969. Ratifikasi tersebut disahkan oleh UU No. 1 dan No. 2 Tahun 1982 dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Suatu negara dikatakan kuat menurut J. Hans Morgenthau apabila memiliki unsur-unsur kekuatan negara diantaranya adalah militer yang kuat dan memiliki kemampuan tempur yang disegani oleh negara lain.

Dalam perspektif kajian strategis, apa yang dilakukan oleh Indonesia adalah upaya mengintegrasikan pembangunan kemiliteran dengan memanfaatkan Negara yang secara fasilitas dan postur pertahanan lebih baik. Hal ini menjadi suatu bentuk saling mempengaruhi, baik dalam perumusan ancaman, strategi, hingga pada pengembangan kolektifitas pertahanan untuk regional ASEAN. Sebab, sebagaimana diketahui bersama bahwa pola perjanjian pertahanan, yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN terkesan setengah hati, dan relative sangat terbatas pada pelatihan bersama dan pengamanan perbatasan (border security).

Selanjutnya, secara geopolitik dan geostrategi, Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menentukan dalam tata pergaulan dunia dan kawasan. Dengan potensi ancaman yang tidak ringan serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya yang beragam, bangsa dan negara Indonesia memerlukan kemampuan pertahanan negara yang kuat untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan NKRI. Pembangunan kemampuan pertahanan relatif terabaikan sehingga mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan negara secara keseluruhan.

Dalam bidang pertahanan keamanan, kerjasama meliputi pengamanan bersama selat Malaka, latihan militer bersama secara berkala dimana Singapura telah membangun Air Combat Manuvering Range yang dibangun di Pekanbaru untuk dimanfaatkan bersama, pelatihan personel militer Indonesia ke Singapura, dan lain-lain.

Pentingnya kerjasama baik secara regional maupun internasional untuk menjaga keamanan dunia dari ancaman serta gangguan yang tidak hanya datang dari para teroris tetapi juga ancaman keamanan negara seperti penyelundupan manusia secara illegal, penjualan obat-obatan terlarang, penjualan senjata api secara illegal, money laundering serta perompakan laut. Kerjasama yang dilakukan berdasarkan keadilan, saling menghormati, saling menguntungkan tanpa harus mengorbankan kepentingan nasional masing-masing Negara.

Untuk mengatasi masalah tersebut maka perlu bagi Indonesia untuk membuat perjanjian ekstradisi antara Negara Indonesia dan Singapura. Dalam perjanjian ekstradisi tersebut mencakup 31 jenis tindak kejahatan diantaranya terorisme, korupsi pencucian uang dan lain-lain.

Perubahan sikap ditunjukkan Singapura sejak akhir tahun 2004. Dalam pertemuan bilateral kedua kepala negara Singapura dan Indonesia di Tampak Siring, Bali pada tanggal 4 Oktober 2005, muncul sebuah kesepahaman bersama bahwa proses negosiasi untuk perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama yang baru dalam bidang pertahanan akan dilaksanakan secara paralel.

Setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang penuh dinamika lebih dari 30 tahun, pada tanggal 27 April 2007 di Tampak Siring, Bali, Indonesia dan Singapura telah menyepakati perjanjian kerjasama pertahanan (Defence Universitas Indonesia Cooperation Agreement). Perjanjian tersebut ditandatangani satu paket dengan perjanjian ekstradisi (Extradition Treaty).

Dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut merupakan babak baru untuk membuka hubungan antara Indonesia dan Singapura. Sebelumnya Singapura hanya mengadakan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara persemakmuran Inggris dan berinteraksi dengan negaranegara sekutu. Perjanjian ekstradisi Indonesia dan Singapura menjadi sebuah sinyal positif yang diberikan Singapura kepada Indonesia.

Menurut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kerjasama pertahanan itu juga bermanfaat untuk memelihara stabilitas keamanan di kawasan ASEAN.

Sementara PM Singapura, Lee Hsien Loong, menyebutkan kerjasama pertahanan itu akan memudahkan kekuatan militer kedua negara untuk bekerjasama mengatasi masalah bencana alam maupun untuk menangkal setiap ancaman.

ASEAN adalah bukan pakta pertahanan, namun di antara negara anggota ASEAN itu terdapat kerjasama bilateral di bidang pertahanan. Kerjasama itu umumnya di bidang latihan bersama, pengumpulan informasi intelijen, memperkuat kontak militer untuk transparansi dan menghilangkan kecurigaan, atau melawan musuh bersama di perbatasan atau perairan, seperti penyelundupan, pembajakan, dan “drug trafficking”. (//beritasore.com/2007/05/04/perjanjian-pertahanan-indonesia-singapura-siapa-diuntungkan/ )

Dalam rangka untuk mengatur kegiatan yang berhubungan dengan perjanjian Defence Cooperation Agreement ini dibentuklah suatu Komite Kerjasama Pertahanan yang dibentuk untuk mengawasi aspek-aspek baru dari kerjasama pertahanan dibawah perjanjian ini dan untuk melaksanakan dialog kebijakan serta konsultasi kepentingan keamanan bersama. Kerjasama militer yang telah ada akan diawasi oleh mekanisme yang telah ada, yang akan melaporkan kepada Pertemuan Laporan Bersama Tahunan (CARM). Komite pertahanan yang dibentuk tadi memiliki tugas dan kewenangan, sebagai berikut:

  1. Mengidentifikasikan dan mendiskusikan isu-isu keamanan yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.
  2. Merekomendasikan kegiatan dan program kerjasama baru dalam kerangka Perjanjian ini.
  3. Mengoordinasikan, memonitor dan mengontrol implementasi dari kegiatan dan program kerjasama baru.
  4. Melaporkan dan mengevaluasi implementasi dari Perjanjian ini.
  5. Mengirimkan laporan tahunan kepada Menteri Pertahanan kedua belah pihak, dan
  6. Menyelesaikan perbedaan atau pertentangan pandangan pada implementasi dari perjanjian ini.

Penulis : Andy Asmara

%d blogger menyukai ini: