Sketsa News
Home Berita Terkini, News Masyarakat Belum Percaya Kinerja DPR

Masyarakat Belum Percaya Kinerja DPR

18843_16522_oke-DPR
Sketsanews.com – Anggota DPR masih ngotot kenaikan dana aspirasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP). Mereka menjamin tidak akan terjadi tumpang tindih antara legislatif dan pemerintah.

Anggota Komisi IX Muhammad Sarmuji mengatakan, dana aspirasi dapil merupakan dana tambal sulam. “Sebab, tujuannya hanya untuk menambal celah-celah pembangunan yang ada saat ini,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (13/6).

Dia menambahkan, dana aspirasi itu memang bukan ditujukan untuk menutup lubang besar. Alasannya, anggaran yang mencapai Rp 20 milliar per anggota dewan total nya Rp11,2 trilliun. Jumlah itu hanya 0,5 persen dari APBN. “Anggaran itu termasuk kecil,” cetus politikus Partai Golkar itu.

Menurut dia dengan dana yang hanya 0,5 persen dari APBN, tidak memungkinkan untuk tumpang tindih dengan anggaran program dari kementerian. “Kalau anggarannya mencapai 10 persen dari APBN, maka bisa bersaing dengan eksekutif,” ujar Sarmuji.

Sementara itu ekonom senior Didik J Rachbini menuturkan, ?DPR untuk meyakinkan publik atau masyarakat mengenai dana aspirasi UP2DP. Penyebabnya, masyarakat masih memandang rendah kinerja DPR.

Bahkan, banyak kalangan yang mengingatkan dan memrotes soal hal tersebut.? Salah satunya, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyatakan menolak adanya dana aspirasi dapil senilai Rp 20 milliar per anggota DPR.

“Sekarang presiden, wapres, dan masyarakat belum percaya dengan kinerja DPR. Jadi, yakinkanlah dulu,” ujarnya.

Menurut Didik inisiatif DPR untuk mengelola dana aspirasi dapil cukup bagus untuk melayani masyarakat. Sehingga, anggota DPR bekerja dan dikenal masyarakat di dapilnya masing-masing

Dia pun meminta agar implementasinya juga bagus. Apalagi, dana aspirasi dapil yang digunakan adalah dana publik. “Tidak boleh main-main dengan dana masyarakat dan harus dipertanggung jawabkan secara baik-baik,” tutur Didik.

Berikut ruang lingkup usulan program yang dapat diusulkan oleh anggota DPR. Antara lain, penyediaan air bersih, sarana internet, penerangan jalan umum, pengadaan benih dan bibit, implementasi hasil riset dan teknologi terapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hingga, pembangunan/perbaikan/peningkatan sanitasi, jalan/jembatan desa, tempat ibadah, sarana olahraga, panti-panti sosial, perpustakaan, sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, pembangunan/perbaikan kantor/desa/kelurahan, dan pembangunan fisik lainnya.

sumber: www.jawapos.com

%d blogger menyukai ini: