Sketsa News
Home News Kabareskrim : pemeriksaan Komisioner KY Tidak Ada Unsur Kriminilisasi

Kabareskrim : pemeriksaan Komisioner KY Tidak Ada Unsur Kriminilisasi

20111_17779_19588_17271_sip-bareskrim
Sketsanews.com – Komjen pol Budi Waseso meminta pemeriksaan terhadap komisoner komisi Yudisial (KY),Suparman Marzuki dan Taufiqurrohman Syahuri, diperiksa sebelum Lebaran. ‎‎Penyidik Bareskrim berharap agar perkara berkaitan pencemaran nama baik terhadap hakim Sarpin Rizaldi itu cepat rampung.

Seperti yang diberitakan jawapos.com Kabareskrim ‎Komjen Budi Waseso mengatakan, penyidik tidak bisa diatur dalam memeriksa tersangka. Mereka yang menentukan jadwal pemeriksaan, bukan dari pihak tersangka. “‎ltu kan kewenangan penyidik ya, penyidik berharap sebelum lebaran dilakukan pemeriksaan. Ki‎ta harus bisa segera, karena kita bekerja bukan hanya pekerjaan ini saja‎,” ujarnya di Bareskrim Mabes Polri, Senin (13/7).

Permintaan dua komisioner Komisi Yudisial agar diperiksa setelah lebaran itu sah sah saja.Namun, penyidik juga mempunyai pertimbangan lain. “Jadi, kita jangan diatur karena memang ada aturan yang mengatur penyidik,” imbuhnya.

kabareskri juga mmenuturkan bahwa penetapan dua komisioner KY sebagai tersangka sudah sesuai prosedur hukum. Dia membantah adanya kriminalisasi dalam perkara tersebut. :Kita profesional dalam penanganan ini, tidak ada kriminalisasi, apalagi rekayasa. Jangan libat-libatkan ke situ,” tuturnya.

Menurut dia setiap laporan dari masyarakat, siapapun yang melaporkan harus ditindaklanjuti. Kalaupun yang dilaporkan adalah pejabat negara, soal jabatan harus dikesampingkan. Selama ini, pihaknya telah mengantongi alat bukti yang cukup dalam mentersangkakan dua komisioner KY tersebut. Juga telah ‎meminta keterangan dari dua orang saksi ahli hukum pidana dan dua orang saksi ahli bahasa. Menurut keterangan ahli menyatakan bahwa unsur-unsur alat bukti itu sudah terpenuhi. “Artinya ada unsur pidananya, oleh sebab itu kita tingkatkan menjadi penyidikan. Dan, di sini sudah ada tersangkanya sesuai dengan yang di laporan korban (Hakim Sarpin, Red),” kata Budi.

Dia enggan menjelaskan siapa dua saksi ahli pidana dan dua ahli bahasa yang dimaksudkan. Yang jelas diantaranya ada dari Universitas ‎Gajah Mada dan Universitas Indonesia.‎

%d blogger menyukai ini: