Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Pilkada Serentak 2016 Rawan Konflik

Pilkada Serentak 2016 Rawan Konflik

pilkada-sketsanews

Sketsanews.com – Keinginan banyak kalangan agar Pilkada serentak digelar tahun 2016 mendapat respon positif. Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang sebelumnya merancang pelaksanaan Pilkada serentak pada Desember 2015, telah melakukan revisi. Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan DPR RI tanggal 21 Januari 2015 lalu, KPU mengusulkan Pilkada serentak bisa digelar 2016. Teknisnya, daerah yang masa jabatan bupati/wali kota/gubernur berakhir tahun 2015 dan 2016, akan ikut Pilkada serentak 2016. Sementara, Kepala Daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) tahun 2017 dan 2018, akan menggelar Pilkada serentak tahun 2017. “Usulan KPU, pemilu nasional digelar tahun 2018. Makanya, Kepala Daerah yang AMJ-nya berakhir 2018, akan ikut Pilkada serentak 2017,” ujar Hidayatullah, Ketua KPU Sultra, Minggu (25/1).

Usulan KPU itu, jelas Hidayatullah, akan dibahas kembali oleh pemerintah dan Komisi II DPR RI, setelah masa reses selesai. Bersamaan dengan usulan itu, juga ada beberapa item isi Perppu nomor 1 tahun 2014 yang kemungkinan akan direvisi. Misalnya, soal perlu ada atau tidaknya uji publik, syarat-syarat pencalonan dan efektifitas pelaksanaan Pilkada. Dayat sapaan Hidayatullah menambahkan, pembahasan itu kemungkinan baru akan dimulai 18 Februari mendatang. (//kendarinews.com/content/view/15895/29/).

Seluruh fraksi di Komisi II DPR setuju untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah pada 2016. Hal tersebut disampaikan anggota Komisi II dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain. Persetujuan tersebut dihasilkan usai simulasi yang digelar di Hotel Millennium, Jakarta, pekan lalu. “Seluruh fraksi telah simulasi dan semuanya setuju 2016, 2017, dan 2018 itu pilkada serentak gelombang pertama,” kata Malik di Gedung DPR, Jakarta, Rabu petang (11/2).

Malik menjelaskan, pilkada serentak 2016 diikuti daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis 2015 dan 2016 semester pertama. Pilkada serentak 2017 diikuti daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis di 2016 semester kedua dan 2017. Selanjutnya pilkada serentak 2018 diikuti daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis di 2018 dan 2019. (//www.cnnindonesia.com).

Untuk melancarkan pelaksanaan pemilu serentak (pilpres dan pileg), KPU dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan mengkajinya dengan mendirikan lembaga riset kepemiluan Electoral Research Institute (ERI).

“Pemilu serentak memang menjadi salah satu bahan kajian karena belum memiliki format dan desain matang. Bagaimana bentuk pemilu serentak dan kebutuhan atas perubahan perundang-undangan,” jelas Kepala LIPI Iskandar Zulkarnain.

Peneliti senior LIPI Syamsuddin Haris mengakui keserentakan pemilu presiden dan legislatif akan mendorong masyarakat untuk memilih calon presiden dan calon legislatif yang sama, atau satu koalisi.
“Keterpilihan capres dari parpol atau koalisi tertentu memengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi tertentu,” kata Syamsuddin.

ERI mendapat dukungan pemerintah Australia berupa pertukaran pengetahuan tentang riset kepemiluan dengan Australia Electoral Committee. (//www.mediaindonesia.com)

Kenapa pemerintah berkeinginan menyelenggarakan pilkada secara seremapak di beberapa wilayah yang mana rencananya akan diadakan secara bertahap. Hal ini karena beberapa pertimbangan diantaranya adalah bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang begitu banyak di Indonesia dinilai sangat memboroskan anggaran daerah. Bahkan bagi daerah yang kemampuan fiskalnya rendah, kewajiban membiayai pilkada ternyata mengurangi belanja pelayanan publik seperti urusan pendidikan dan kesehatan. Karena itu, penyelenggaraan pilkada serentak dipandang lebih tepat karena lebih hemat dan efisien.

”Biaya pilkada untuk kabupaten/kota Rp 25 miliar, untuk pilkada provinsi Rp 100 miliar. Jadi untuk keseluruhan pilkada di Indonesia diperlukan Rp 17 triliun. Kalau dilaksanakan secara serentak diperlukan Rp 10 triliun. Lebih hemat dan hanya sekian persen dari APBN. Jadi, saya pikir pilkada bisa dibiayai oleh APBN, bukan oleh APBD,” kata Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Yuna Farhan, Minggu (2/9) di Jakarta. (//seknasfitra.org/pilkada-serentak-untuk-efisiensi-anggaran/)

Dalam pelaksanaan pilkada tersebut rencana akan dilakukan secara bertahap. Pemerintah dan DPR sepakat gelombang pertama pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak digelar Desember 2015 (Kompas, 16/2). Tahapan pilkada yang akan berlangsung di 271 daerah yang masa jabatan pemimpin daerahnya berakhir pada 2015 dan semester I-2016 itu menurut rencana dimulai Juni mendatang.

Pilkada gelombang pertama akan diselenggarakan di sembilan provinsi, salah satunya di Sulawesi Tenggara. Namun, ada tiga daerah otonom di Sulawesi Tenggara yang tidak dapat menyelenggarakan pilkada serentak gelombang pertama.

Adapun gelombang kedua pilkada diadakan pada Februari 2017 untuk kepala daerah yang masa jabatannya berakhir semester II-2016 dan 2017. Gelombang ketiga pilkada diadakan pada Juni 2018 untuk akhir masa jabatan 2018 dan 2019, dengan pilkada serentak nasional disepakati diadakan pada 2027. (//www.rumahpemilu.org).

Namun ada beberapa masalah yang mesti dihadapi ketika harus diadakan secara serempak yaitu pemerintah harus melihat pada beberapa wilayah yang dinilai rawan konflik, sebagaimana yang diungkapkan oleh menpolhukam.

“Rencana penyelenggaraan pilkada serentak di 269 kota/kabupaten harus diantisipasi agar tertib, demokratis dan berjalan damai, aman dan kondusif,” katanya di sela pembukaan Forum Aktualisasi Memperteguh Ke-Bhinneka Tunggal Ika-an dalam Rangka Pemantapan Wawasan Kebangsaan Guna Mendukung Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Malang, Rabu.

Oleh karena itu, lanjutnya, semua pihak, mulai dari penyelenggara, pemerintah setempat, petugas keamanan dan masyarakat sipil harus bersatu dan ikut terlibat dalam pengawasan pilkada di daerah masing-masing agar bisa lancar dan sukses.

Selain pilkada, katanya, masalah narkoba dan keamanan, seperti paham radikal juga harus menjadi perhatian serius semua pihak karena keberadaan narkoba juga bisa mengancam keutuhan Ibu Pertiwi.
Masyarakat harus mampu melaksanakan internalisasi nilai patriotisme, dan pemantapan wawasan kebangsaan untuk menggelorakan semangat kebangsaan dan kewaspadaan nasional. (//www.isukepri/2015/05/pilkada-serentak-rentan-kerawanan-sosial/#)

Kepala Kepolisian RI Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, Polri siap memberikan pengamanan optimal saat digelarnya seluruh tahapan pemilu kepala daerah serentak. Ia memastikan semua potensi konflik telah berhasil dipetakan oleh Polri. “Memang saya rasakan bahwa ini akan terjadi kerawanan yang cukup tinggi karena berbagai faktor,” kata Badrodin, dalam rapat bersama Komisi III DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/7/2015).

Badrodin menjelaskan, pemetaan konflik dilakukan mulai dari kelengkapan perangkat penyelenggara pemilu, sejarah konflik di daerah berikut konflik partainya, calon yang akan maju, dan karakter masyarakat di daerah tersebut.

Dari hasil pemetaan itu, dibuat kategori daerah yang rawan dan sangat rawan agar diberikan perhatian yang lebih serius. “Semuanya ini sudah kami petakan mana daerah rawan dan angat rawan. Butuh penguatan yang cukup untuk mengantisipasi potensi konflik,” ujarnya.

“Secara umum seluruh persiapan sudah dilakukan, baik persiapan personil, kegiatan operasi dan lain- lain,” ucap Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di Jember, Sabtu (13/6/2015).

Menurut Kapolri, setiap daerah memiliki kriteria tingkat kerawanan masing-masing. “Ada yang kerawanannya cukup tinggi, sedang, dan aman-aman saja,” ujarnya.

Dari hasil pemetaan Polri, ada beberapa daerah khususnya yang berada di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, yang memiliki potensi cukup tinggi.
“Termasuk daerah Poso. Untuk Provinsi Jawa Timur, masuk kategori sedang- sedang saja,” ucap pria kelahiran Jember tersebut (//nasional.kompas.com)

Analisis

Pilkada serentak 2015 merupakan pemilihan secara langsung oleh rakyat berdasarkan pada substansi perppu no 1 tahun 2014 tentang pilkada. Perppu no 1 tahun 2014 kemudian dibahas pada bulan januari 2015 oleh DPR-RI dengan maksud agar bisa ditetapkan sebagai undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dimana salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Pilkada Serentak pada tahun 2015 bagi Gubernur Bupati/ Walikota yang akhir masa jabatannya sepanjang tahun 2015, sedang yang berakhir pada tahun 2016, 2017 harus diundur sampai Pilkada serentak 2018.

Sebuah pesta demokrasi mesti tidak akan lepas dari berbagai konflik. Hal ini memicu semua pihak untuk membuat persiapan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam mengatasi konflik yang bakal terjadi ketika proses pilkada berlangsung. Seperti halnya polri sudah memetakan daerah-daerah yang rawan terjadinya konflik. Demikian juga Jaksa Agung memerintahkan kepada Kajati untuk mengerahkan intelijennya mengawasi konflik di pilkada serentak.

Berdasarkan hasil koordinasi antara komnas HAM dan pihak polri ada lima daerah yang rawan konflik selama pemilu 2014. “Lima wilayah yang rawan konflik itu adalah Aceh, Lampung, Papua, Papua Barat dan Sumatera Selatan,” kata anggota Komnas HAM, Natalius Pigai, saat menggelar konferensi pers terkait hasil pemantauan Komnas HAM tentang Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Pra Pemilu Legislatif 2014, di Sekretariat Komnas HAM, Rabu (2/4/2014).

Dalam kajian secara perspektif teoritis bahwa yang dimaksud dengan konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki dan menganggap memiliki tujuan yang bertentangan, sedangkan kekerasan meliputi tindakan, kata-kata dan sikap, struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan fisik, psikis, dan lingkungan serta menutup kemungkinan orang mengembangkan potensinya. Konflik merupakan suatu kenyataan hidup yang tidak dapat dielakkan dan sering kali bersifat kreatif. Konflik terjadi ketika orang mengejar sasaran yang bertentangan. Ketidaksesuaian dan konflik biasanya dapat diatasi tanpa memunculkan kekerasan, seringkali mengarah pada kondisi yang semakin baik pada mereka yang terlibat di dalam konflik itu (Jamil, 2007: 6)

Sedangkan Wallensteen (dalam Swanstrom & Weissmann (2005: 3) mendefinisikan konflik secara umum sebagai situasi yang dimana dua atau lebih kelompok yang menginginkan sumber yang langka pada waktu yang sama. Sumber langka tidak hanya berorientasi secara ekonomi saja, tetapi berorientasi sejarah, berorientasi lingkungan, dan berorientasi keamanan.

Isu terorisme dan pilkada

Isu teror kembali mencuat di awal 2014, dengan ditandai adanya penggerebekan sebuah rumah kontrakan di Jalan KH Dewantoro Gang H Hasan RT 04/RW 07, Kampung Sawah, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten.

Tak tanggung-tanggung penggerebekan yang dilakukan Tim Densus 88 menewaskan enam orang terduga teroris. Mereka adalah Hidayat alias Dayat, Nurul Haq alias Dirman, Ozi alias Tomo, Rizal alias Hendi, Edo alias Ando dan Amril.

Pemerhati Kontra Terorisme Harits Abu Ulya, melihat sejatinya aparat telah menjadikan terorisme komoditi penting bagi mereka dan condong melestarikan dengan pola-pola penindakan yang kontra produktif.

Sebab, cara arogan dengan senjata api itu akan memantik kebencian dan aksi balas dendam dalam beragam bentuk teror. “Saya menduga isu teror meningkat di 2014. Densus 88 menjadi produsen isu yang akan terus mengompori demi kepentingan di 2014, salah satunya untuk mengalihkan isu,” kata Harits kepada dengan Okezone, Kamis (2/1/2014).

Pengkaji teroris internasional ini menanggapi berita tribun-timur.com, Jelang pilkada atau pemilu memang kata teroris selalu dimainkan secara konspiratif. Ini cenderung dipolitisir orang tertentu demi keuntungan politis. Dikatakan ini proyek keamanan juga karena selain cap teroris bisa mengkerdilkan aktor, partai Islam, dan tokoh Islam. Diduga pula bahwa dengan rajin-rajin mengingatkan cap teroris dana pengamanan dapat mengalir ke polisi, kenaikan pangkat, dan sebagainya,” ujar Aspiannor.

Ia mencontohkan, kasus pelemparan disertai asap tanpa ledakan disebut bom di acara panggung jalan sehat Syahrul Yasin Limpo, Monumen Mandala, Makassar, Minggu (11/11/2012) lalu. Selanjutnya diberitakan kemudian Syahrul Yasin Limpo diteror bom.

“Namun hingga saat ini, kasus itu tidak pernah tuntas alias diduga rekayasa belaka. Direktur Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Prof Irfan Idris yang berada di lokasi seperti diberitakan kala itu juga menyebut kasus pengakuan bom di Mandala itu adalah rekayasa,” tambah Aspiannor.

Maka tidak menutup kemungkinan apabila menjelang pilkada serentak nantipun akan terjadi hal yang sama. Apalagi jika melihat kembali tentang wilayah yang rawan konflik sebagaimana yang dipetakan oleh pihak kepolisian. “Secara umum seluruh persiapan sudah dilakukan, baik persiapan personil, kegiatan operasi dan lain- lain,” ucap Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti di Jember, Sabtu (13/6/2015).
Menurut Kapolri, setiap daerah memiliki kriteria tingkat kerawanan masing-masing. “Ada yang kerawanannya cukup tinggi, sedang, dan aman-aman saja,” ujarnya.

Dari hasil pemetaan Polri, ada beberapa daerah khususnya yang berada di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, yang memiliki potensi cukup tinggi.

Bahkan Kapolda Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Tito Karnavian saat berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Tito Karnavian mengklaim telah mengetahui peta jaringan kelompok teroris internasional ISIS, yang berada di kawasan Bekasi dan Tangerang sampai saat ini.

Kapolda Sulselbar Irjen Pol Anton Setiadji (53) Senin (25/5/2015) malam, mengkonfirmasikan penangkapan lima mahasiswa asal Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) yang diduga jaringan teroris asal Poso.
“Lima orang di Makassar, kita hanya back-up Densus,” katanya kepada Tribun, mengkonfirmasikan lokasi penangkapan di sebuah rumah kontrakan wilayah Talasalapang, Kecamatan Rappocini, perbatasan Makassar-Gowa.

Dengan mempertimbangkan kondisi yang demikian maka seluruh komponen baik dari kejaksaan, polri dan BIN mengerahkan anggota sebanyak-banyaknya untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan. Polri dalam hal ini meminta anggaran 1 trilyun dan BIN meminta 10 trilyun dengan merekrut 1000 personel dalam rangka menghadapi pilkada untuk ditempatkan di semua level dari tingkat yang paling rendah.

Ini mengundang kontroversi antara keinginan pemerintah mengadakan pilkada serentak dengan tujuan mengefisienkan dana, dimana seharusnya cukup Rp. 10 trilyun ternyata setelah dikalkulasi total anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah menjadi Rp 21 trilyun. Mengapa demikian, karena polri sendiri meminta anggaran Rp. 1 trilyun sedang BIN meminta anggaran Rp.10 trilyun. Itu semua dilakukan dalam rangka mengamankan pilkada dari konflik baik konflik internal partai, social maupun yang ditudingkan kepada tindakan terorisme.

Kesimpulan

1.Konflik yang terjadi pada pilkada merupakan sesuatu yang biasa karena tidak ada kepuasan dari internal partai

2.Dari analisa tersebut tentang isu terorisme merupakan hal yang sengaja dan rutinitas, yang pada intinya mereka menumpang even itu dalam rangka menangkap orang-orang yang sudah jadi target dengan melakukan tindakan kekacauan atas nama terorisme.

3.Secara ekonomi anggaran membesar.

Penulis : Agung Purnama

%d blogger menyukai ini: