Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News, Opini Gajah di Pelupuk Mata Pemerintah

Gajah di Pelupuk Mata Pemerintah

sembako-sketsanews
Sketsanews.com – Empat hari jelang Idul Fitri 1436 H, harga daging sapi nonbeku meroket di beberapa kota. Harganya sudah menyentuh Rp 100 ribu sampai Rp 140 ribu per kilogram. Wacana impor daging kembali menyeruak. Pada saat yang hampir bersamaan, di Australia, eksportir sapi menjerit. Mereka yang tahun-tahun sebelumnya sejahtera karena permintaan impor sapi dari Indonesia membuncah kini harus gigit jari. Keran impor sapi dari RI kian irit karena kebijakan memprioritaskan sapi dari dalam negeri.
Harga daging yang membumbung tinggi bukan baru terjadi di pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wapres Jusuf Kalla. Pemerintahan Jokowi-JK mewariskan masalah ini dari rezim pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Publik mungkin ingat kenaikan harga daging ke level yang tidak terkendali terjadi pada akhir tahun 2013. Menteri Perdagangan saat itu adalah Muhammad Luthfi, sementara Menteri Pertaniannya adalah Suswono.

Keduanya tidak berhasil menekan harga daging di pasaran. Padahal, sejumlah kebijakan sudah ditempuh. Mulai dari operasi pasar sampai dengan impor sapi untuk menstabilkan harga. Di pasaran yang terjadi adalah harga memang sempat beranjak turun, namun dalam hitungan hari ia kembali naik. Dan bertahan di level Rp 100 ribu per kg. Tidak ada solusi jangka pendek yang efektif bisa menekan kartel daging sapi.

Saat ini pemerintahan Jokowi-JK menemui permasalahan yang sama. Dua menteri yang paling bertanggung jawab soal harga daging sapi ini adalah Mentan Andi Amran Sulaiman dan Mendag Rachmat Gobel. Pemerintah mengatakan harga daging idealnya di kisaran Rp 96 ribu per kg. Pasokan daging saat ini pun relatif stabil. Tidak ada pasokan yang berlebih dan tidak ada permintaan yang tak terlayani.

Namun, rupanya ini bukan sekadar harga daging. Masyarakat merasakan sembilan bulan pemerintahan Jokowi-JK gejolak harga di pasar sembilan bahan pokok terjadi terus-menerus. Bersamaan dengan lonjakan harga daging ada kenaikan harga gula. Sebelum daging, ada gonjang-ganjing harga bawang merah. Sebelum itu, ada meroketnya harga beras.

Lonjakan harga beras cukup serius. Karena harga jual gabah di petani relatif stabil, namun harga beras naik hingga 30 persen. Kembali, sempat muncul isu impor beras nonpremium dari Vietnam dan Thailand. Menteri Amran bahkan sempat diingatkan oleh Pemerintah Vietnam dan Thailand, untuk kapan mengimpor beras lagi. Meroketnya harga beras juga memakan korban, Menteri BUMN mengganti dirut Badan Urusan Logistik Leny Soegihat yang baru menjabat lima bulan.

Secara teknis, pemerintah memang sudah mengidentifikasi masalah utama harga pangan ini. Masalah utamanya adalah rantai distribusi. Pertama, rantai distribusi “sengaja” didesain terlalu panjang. Kedua, rantai distribusi sudah dikuasai oleh para makelar, ijon, dan bandar. Ketiga, para makelar, ijon, dan bandar ini tahu bagaimana memanipulasi petani, publik, dan pemerintah.

Tetapi, terlepas dari masalah teknis rantai distribusi ini, publik mulai merasa ada yang kurang pas dalam visi ekonomi pemerintahan Jokowi-JK. Sembilan bulan terakhir kita teramat sering mendengarkan istilah megah seperti “infrastruktur”, “listrik puluhan ribu megawatt”, “transportasi”, “tol laut”, “bendungan”, dan lain sebagainya. Ini memang visi ekonomi Jokowi-JK. Visi jangka panjang yang butuh dana besar, butuh tenaga kerja yang banyak, dan pembangunannya makan waktu lama.

Sebaliknya, sembilan bulan terakhir masyarakat juga kian terpukul oleh kenaikan harga sembilan bahan pokok, harga makanan, harga listrik, harga BBM, harga gas, harga berbagai produk industri, harga ongkos transportasi, dan lain sebagainya, yang semuanya adalah kebutuhan jangka pendek publik. Selain itu, inflasi yang tinggi juga telah menggerus daya beli publik.

Tidak ada yang salah dengan proyek ekonomi “mercusuar” yang besar itu. Karena toh dampak kebaikannya akan jatuh ke masyarakat pula, nantinya. Dan proyek itu memang dibutuhkan Indonesia. Namun, yang harus kita kritisi dan kita minta pemerintah memperhatikan lebih adalah: Jangan sampai proyek-proyek besar itu menghalangi mata pemerintah untuk mampu menstabilkan harga sembako dan lain-lain yang lebih serius. Karena, ini memang skalanya lebih kecil, tetapi lebih dekat dengan nasib kawula sehari-hari.

Kita tentu layak khawatir, jangan sampai nanti tidak ada kawula yang menikmati hasil pembangunan proyek megah itu. Karena rakyat kecil sudah tak mampu lagi bertahan atas meroketnya harga-harga kebutuhan pokok mereka.

 

Sumber : www.republika.co.id

%d blogger menyukai ini: