Sketsa News

Tragedi Lebaran

Sketsanews.com – Umat Islam yang sedang melakukan sholat Idul Fitri di Karubaga Kabupaten Tolikara Papua, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 dikacaukan dengan pelemparan yang dilakukan oleh sekelompok orang.

Sebuah peristiwa yang mengenaskan disaat umat merayakan hari kemenangan namun semua itu hilang yang ada tinggal rasa ketakutan dari para jamaah karena ulah sekelompok orang yang merasa terganggu saat sholat ied. Berbagai macam versi tentang kronologi peristiwa tersebut.

Dari informasi yang berhasil dihimpun, kronologi kejadian berawal dari imam shalat ied mengumandangkan takbir pertama. Namun, tiba-tiba ratusan orang dari beberapa penjuru melempari jemaah yang sedang salat, sambil berteriak ‘bubarkan’.

Aparat keamanan dari kesatuan Brimob dan Yonif 756 yang melakukan pengamanan saat Idul Fitri itu, langsung mengeluarkan tembakan peringatan guna membubarkan massa yang melakukan pelemparan. Warga muslim yang salat kemudian memutuskan membubarkan diri.

Juru Bicara Polda Papua, Komisaris Besar Polisi Rudolf Patrige Renwarin, membenarkan peristiwa itu. Dia menceritakan saat umat muslim menggelar shalat ied pada takbir pertama, datang sekelompok orang berteriak melarang pelaksanaan salat. “Massa berteriak melarang shalat ied di Tolikara,” katanya. (www.muslimedianews.com)

Menurut Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, inti persoalan adalah jemaat nasrani merasa terganggu dengan speaker masjid umat muslim yang akan melakukan shalat ied. Umat Nasrani mengklaim suara speaker yang dipasang di tengah lapangan menggangu ketenangan umum.

Mereka kemudian meminta umat muslim untuk membubarkan kegiatan shalat ied tersebut. Hal itu berujung pada perang mulut antara kedua kubu. Saat itulah kelompok nasrani melempari masjid dengan api hingga terbakar.

Kepolisian Papua melaporkan, selain Masjid, enam rumah dan 11 kios dilaporkan ikut terbakar. Kepolisian setempat sudah mengamankan kondisi dan terus menyelidiki latar belakang persoalan. Selain itu, kepolisian juga menghimbau masyarakat Tolikara dan sekitarnya untuk menahan diri dan tidak terprovokasi dengan isu yang beredar.

“Kami mengajak, mengimbau kepada seluruh masyarakat di Papua dan khususnya di Tolikara agar tidak terpancing dengan persoalan kekinian yang terjadi,” kata Kepala bidang (Kabid) hubungan masyarakat (Humas) Polda Papua, Kombes Pol Patrige. //nasional.republika.co.id

Surat Edaran

Di media sosial beredar sebuah surat pemberitahuan dari GEREJA INJILI DI INDONESIA (GIDI) yang ditujukan kepada umat Islam se-Kabupaten Tolikara.

Dalam surat itu diberitahukan bahwa pada tanggal 13-19 Juli 2015, ada kegiatan Seminar dan KKR Pemuda GIDI tingkat Internasional. Disampaikan pula bahwa GIDI wilayah Toli membatalkan dan menunda semua kegiatan yang bersifat mengundang umat besar, dari tingkat jemaat lokal, Klasis, dan dari Yayasan atau lembaga-lembaga lain.

GIDI memberitahukan bahwa acara lebaran tanggal 17 Juli 2015, tidak diizinkan pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Tolikara (Karubaga), tetapi boleh merayakan hari raya diluar Kabupaten Tolikara (Wamena) atau Jayapura. Tidak hanya itu, dilarang pula bagi kaum muslimat memakai Jilbab.

Berdasarkan surat edarat itu, pelarangan tidak hanya terhadap umat Islam, bahkan juga terhadap gereja lain. Disebutkan bahwa GIDI wilayah Toli, selalu melarang agama lain dan gereja denominasi lain agar tidak mendirikan tempat-tempat ibadah di wilayah Kabupaten Tolikara. Gereja Advent di Distrik Paido pun ditutup sedangkan jemaatnya bergabung dengan GIDI. (www.muslimedianews.com)

Surat edaran dari Sinode Gereja Injili di Indonesia (GIDI) yang tersebar sebelum Hari Raya Idul Fitri di Kabupaten Tolikara, Papua, disebut-sebut menjadi salah satu alasan konflik yang terjadi di sana.

Pemerintah melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Kristen Kementerian Agama Oditha R. Hutabarat menyatakan baru mengetahui ada surat edaran tersebut setelah terjadi kerusuhan di Tolikara.

“Kami justru baru tahu ada surat tersebut. Kalau tahu, tentu tidak akan dibiarkan,” kata Oditha saat konferensi pers di gedung Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Jakarta Pusat, Sabtu (18/7).

Pendapat senada juga dikemukakan oleh Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injili Indonesia (PGLII) Ronny Mandang. GIDI merupakan anggota PLGII. Namun, Ronny menyatakan tidak ada koordinasi dari GIDI dengan pihaknya dalam penerbitan surat edaran tersebut.

“Tentu kami tidak setuju dengan isi surat edaran tersebut. Isi surat edaran tersebut sama sekali tidak mewakili suara PGLII dan umat Kristen Indonesia,” katanya.

Lebih lanjut, Ronny menyatakan prihatin karena surat edaran tersebut dibiarkan tersebar begitu saja sejak tanggal 11 Juli lalu. Ia mempertanyakan mana sikap penegak hukum saat melihat beredarnya surat itu.

“Seharusnya, cabutlah surat itu. Bagaimanapun surat itu dapat memancing konflik bila sampai di tangan yang tidak benar,” katanya. Bila ada penanganan dari awal, kata Ronny, maka konflik tidak perlu terjadi. “Mengapa surat seperti itu bisa beredar? Itu juga jadi pemikiran kami,” katanya. www.cnnindonesia.com

Siapa dalang dibalik insiden

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengungkapkan, kerusuhan yang pecah di Karubaga, Tolikara, Papua, Jumat lalu, sengaja dipersiapkan oleh aktor intelektualis.

Hal itu dikatakan Badrodin saat ditemui wartawan di Hotel Grand Clarion, Makassar, Minggu (19/7/2015) malam. Keberadaan Badrodin di Makassar hendak menemui Jusuf Kalla di kediaman pribadi wapres di Jalan Hadji Bau, Makassar. Sebelumnya, selama dua hari Badrodin melakukan peninjauan langsung ke lokasi kerusuhan di Tolikara.

“Kerusuhan itu ada yang men-setting. Tapi kita belum bisa memastikan adanya pihak asing dalam kejadian itu. Tapi ada beberapa orang luar dari wilayah itu terlibat dalam kerusuhan. Aktor intelektualnya, kita masih cari,” ungkap Badrodin. (Regional.kompas.com)

Presidium Perhimpunan Indonesia Timur (PPIT) menyayangkan insiden berbau SARA di Kabupaten Tolikara, Papua, dan berpendapat bahwa pelaku dan dalang kerusuhan itu layak dikategorikan sebagai teroris.

“Kami berharap polisi menemukan aktor di balik peristiwa itu berikut jaringannya dan mengategorikan mereka sebagai kelompok teroris,” ujar Ketua Umum PPIT Laode Ida melalui siaran persnya, Minggu (19/7/2015).

Jika pelakunya tertangkap, lanjut Laode, proses hukum terhadap mereka harus diperlakukan layaknya seorang terduga teroris yang menjalani proses hukum. Salah satunya, memeriksa pelaku secara intensif selama tujuh hari berturut-turut. Lebih lanjut, Laode yakin provokator insiden itu justru berasal dari luar Papua. //nasional.kompas.com

Analisis

Selama lebih dari satu dasawarsa terakhir, rangkaian konflik dan kekerasan bernuansa agama terus terjadi di Indonesia: mulai dari kerusuhan bernuansa agama di kota-kota provinsi pada 1995-1997, kampanye anti dukun santet di Jawa dan konflik antar kelompok agama di Sulawesi Tengah dan Maluku pada 1998-2001, hingga mobilisasi laskar berbasis agama dan pengeboman yang dilakukan kelompok teroris atas nama “jihad” pada 2000-2005. Selain itu, konflik dan kekerasan sektarian yang menimpa Jamaah Ahmadiyah Indonesia dan aliran-aliran keagamaan lainnya hingga kini telah menambah deret hitung insiden konflik dan kekerasan bernuansa agama di Indonesia

Konflik keagamaan: pengertian

Definisi klasik mengenai konflik adalah seperti dikemukan Louis Coser, yaitu: “a struggle over values and claims to secure status, power, and resources, a struggle in which the main aims of opponents are to neutralize, injure, or eliminate rivals” (Sebuah perjuangan mengenai nilai dan tuntutan-tuntutan untuk melindungi status, kekuasaan dan sumber daya, sebuah perjuangan dimana tujuan utama dari para penentang untuk menetralisir, melukai dan menghilangkan pasaingnya) (Coser 1956).

Meskipun definisi ini masih dianggap umum karena lebih didasari atas rasionalitas tindakan dengan motif ekonomi-politik, aksi keagamaan – termasuk dalam konteks konflik dan kekerasan – sulit untuk dipahami semata-mata dari segi rasionalitas ekonomi dan politik atau kekuasaan. Berbagai tindakan protes atau kekerasan terkait konflik keagamaan banyak berasal dari sumber-sumber kultural dan ideologis agama itu sendiri, dan rasionalitas yang mendasari konflik tersebut lebih bersifat ekspresif atau simbolik; misalnya, sebagai ekspresi dari apa yang dipahami suatu komunitas agama sebagai “ketaatan” terhadap ajaran agama atau sebagai simbol solidaritas terhadap komunitas.

Berdasarkan pengertian tentang konflik diatas dan juga data- data yang ada berkenaan dengan kejadian yang menimpa umat Islam di Tolikara maka itu bisa dikategorikan sebagai konflik keagamaan.

Banyak pihak mengaitkan tragedi di Tolikara dengan konflik agama yang sebetulnya sudah lama terpendam. Akan tetapi tak sedikit pihak yang menilai insiden di Tolikara merupakan kepentingan oknum tertentu dengan memanfaatkan keragaman umat agama di wilayah setempat.

Sementara itu, sejumlah akademisi Pascasarjana dari Universitas Gajah Mada (UGM) yang fokus membahas soal agama dan lintas budaya melihat insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara bukan cuma soal konflik agama semata. Konflik yang terjadi di Tolikara sama halnya dengan kasus penyerangan sebuah komunitas Syiah di Sampang, kasus Gerjea HKBP Filadelfia di Bekasi, dan kasus pembangunan Masjid Nur Musafir di Batulpat, Kupang. Yang mana dari ketiga kasus tersebut ada kepentingan politik lokal memanfaatkan simbol agama menjelang pemilihan kepala daerah.

“Ketiga kasus itu menunjukkan bagaimana konflik terjadi karena bertemunya kepentingan-kepentingan politik lokal dengan (manipulasi) simbol keagamaan. Pilkada di daerah-daerah itu menyediakan kesempatan bagi berkembangnya jenis politik identitas yang buruk. Dengan demikian faktor pentingnya di sini adalah politik lokal (yang biasanya memanas di sekitar waktu Pilkada),” seperti dikutip merdeka.com.

Isu-isu keagamaan yang menyebabkan konflik keagamaan dibagi ke dalam 6 kategori :

Pertama, isu moral, yang mencakup antara lain isu-isu di seputar perjudian, minuman keras (miras), narkoba, perbuatan asusila, prostitusi, pornografi/pornoaksi.

Kedua, isu sektarian, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan terkait interpretasi atau pemahaman ajaran dalam suatu komunitas agama maupun status kepemimpinan dalam suatu kelompok keagamaan. Dalam Islam, kelompok Ahmadiyah, Lia-Eden dan Al Qiyadah Al Islamiyah adalah di antara kelompok-kelompok keagamaan yang kerap memicu berbagai insiden protes maupun kekerasan, baik yang dilakukan oleh kelompok keagamaan maupun warga masyarakat secara umum. Sedangkan dalam komunitas Kristen, konflik kepemimpinan gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) menjadi contoh yang mewakili isu sektarian ini.

Ketiga, isu komunal, yaitu isu-isu yang melibatkan perseteruan antarkomunitas agama, seperti konflik Muslim-Kristen, maupun perseteruan antara kelompok agama dengan kelompok masyarakat lainnya yang tidak selalu bisa diidentifikasi berasal dari kelompok agama tertentu.

Keempat, isu terorisme, yaitu isu yang terkait dengan aksi-aksi serangan teror dengan sasaran kelompok keagamaan atau hak milik kelompok keagamaan tertentu, maupun serangan teror yang ditujukan terhadap warga asing maupun hak milik pemerintah asing. Tindakan kekerasan ini kerap disebut juga sebagai tindak terorisme keagamaan (religious terrorism), yang oleh Juergensmeyer dipandang sebagai “tindakan simbolik” atau performance violence, ketimbang suatu tindakan taktis atau strategis.

Kelima, isu politik-keagamaan, yaitu isu-isu yang melibatkan sikap anti terhadap kebijakan pemerintah Barat atau pemerintah asing lainnya dan sikap kontra ideologi/kebudayaan Barat atau asing lainnya.

Keenam, isu lainnya, meliputi isu subkultur keagamaan mistis seperti santet, tenung dan sebagainya, maupun isu-isu lainnya yang tidak termasuk dalam 5 (lima) kategori sebelumnya.

Permainan Intelijen

Fahmi Habsyi Direktur Eksekutif Pusat Kajian Trisakti, menilai ada operasi intelijen tingkat tinggi yang sedang dilakukan dalam peristiwa kerusuhan di Kabupaten Tolikara, Papua, hingga berdampak pada terbakarnya sebuah Mushala. Menurut Fahmi, kehidupan beragama di bumi Cenderawasih selama ini dalam keadaan sangat baik.

Minggu (19/7) di Jakarta Fahmi Habsyi mengatakan “Ini murni operasi intelijen tingkat tinggi, masyarakat Papua ini sangat santun dan toleran soal beragama dan merasakan kebijakan dan hati Pak Jokowi yang fokus pada keberpihakan pada kesejahteraan masyarakat Papua”.

Fahmi melanjutkan, “Indikasi adanya operasi intelijen tingkat tinggi, terlihat dari rangkaian peristiwa beberapa aksi sepihak yang menuntut referendum Papua di Jakarta”.

Dalam kajian geopolitik, dalam membedah sebuah kejadian, pisau geopolitik lebih mencermati pola-pola dan modus kolonialisme dari berbagai peristiwa sebelumnya. Looking for pattern.

Dalam pro-kontra peristiwa di Tolikara, terbaca pola lama bahwa ada pihak ketiga (kepentingan asing) bermain di air yang memang sudah keruh. Inilah “penumpang gelap” terkait fakta-fakta di atas berupa surat GIDI, keterbatasan aparat, speaker, dan lainnya.

Skenario yang akan diciptakan oleh asing ialah konflik komunal antar-umat beragama di Papua. Dengan demikian, insiden Tolikara hanyalah isue awal semata. Test the water. Melihat riak air (publik) melalui lemparan batu (isue). Memang agak berhasil, karena beberapa organisasi massa (Islam) kategori radikal mulanya terpancing oleh ‘lemparan batu’ — namun akhirnya mereda setelah beberapa petinggi pusat berkunjung ke Papua serta memberi statement menyejukkan.

Tahap lanjutan yang diinginkan pasca isue (insiden Tolikara) ditebar ialah KONFLIK HORIZONTAL antar-penganut kristen versus muslim yang bersifat melebar. Artinya jika nantinya kerusuhan bermotif SARA kian besar serta meluas, maka telah dipersiapkan stigma berikutnya yakni telah terjadi INTOLERANSI, ada tirani mayoritas di Papua, atau Indonesia tidak aman, dan lain-lain. Inilah keniscayaan pada skenario mereka.

Agenda berikut ialah hadirnya pasukan asing (baret biru atau pasukan internasional) di Bumi Cendrawasih —modus ini kerap dilakukan di berbagai negara kaya minyak— dimana sasaran antaranya adalah REFERENDUM. Bila seperti ini skenarionya, maka akan lepaslah Papua dari Ibu Pertiwi jika umat muslim terbawa skema asing, sedang hidden agenda (agenda tersembunyinya) malah tidak terpantau, dimana asing ingin secara total menguasai sumberdaya alam (SDA) dengan pisahnya Papua dari NKRI via referendum. Itulah skema permanen kolonialisme dimanapun, sampai kapanpun. Pecah belah dari dari sisi internal seakan-akan proses alami, lalu caplok SDA-nya satu persatu. www.theglobal-review.com

Namun yang menjadi pertanyaan besar dalam benak kita adalah kenapa Densus 88 Anti Teror dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak sigap dalam menangani kasus Tolikara tesebut. Apakah karena ada hubungan yang dekat antara dua lembaga elit itu dengan GIDI yang nota bene punya hubungan dengan Israel. Berbeda ketika berkaitan dengan kasus-kasus terorisme lainnya, begitu cepat dan tanggapnya mereka untuk mengusut dan menangkap pelaku di balik layar kasus tersebut.

Kesimpulan

  1. Kurang tanggapnya aparat keamanan dalam menyingkapi adanya surat edaran sebelum hari raya yang memicu adanya kerusuhan.
  2. Adanya ketidak jujuran dari pihak keamanan dan media dalam memberitakan sebuah kejadian, misalnya masjid diberiktakan dengan mushola
  3. Kejadian Tolikara ada kaitannya dengan kasus-kasus sebelumnya yang berupa tantangan perang terbuka kepada TNI dan Polri
  4. Ada permainan intelijen baik intelijen asing maupun dalam negeri.(Ai)
%d blogger menyukai ini: