Sketsa News
Home Berita Terkini, News Soal Aturan Larangan Impor Baju Bekas Kemenkeu dan Kemendag ‘tumpang tindih’

Soal Aturan Larangan Impor Baju Bekas Kemenkeu dan Kemendag ‘tumpang tindih’

baju-bekas
Sketsanews – Dua kementerian di kabinet kerja Jokowi JK, terjadi tumpang tindih aturan soal impor pakaian bekas.Kementerian Perdagangan beberapa waktu lalu telah mengeluarkan aturan larangan impor baju bekas. Namun, Kementerian Keuangan baru-baru ini ternyata mengeluarkan aturan yang memperbolehkan importasi pakaian bekas, hanya saja dikenakan bea masuk hingga 35 persen.

Terkait hal tersebut, Kemendag akan melakukan koordinasi dengan Kemenkeu setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.010/2015, karena dinilai tumpang tindih dengan pelarangan impor pakaian bekas.

Sebagaimana yang diberitakan www.antaranews.com Jumat(24/7), Direktur Impor Kementerian Perdagangan mengatakan, “Jika ada PMK yang keluar terkait dengan beberapa Bea Masuk yang dinaikkan, beberapa pos tarif HS yang bersinggungan, akan dilakukan koordinasi lebih lanjut supaya implementasinya lebih baik,” kata Thamrin Latuconsina, saat ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.010/2015 tersebut merupakan Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.

Dalam aturan baru yang diterbitkan pada 8 Juli 2015 lalu, dinilai tumpang tindih karena mengatur importasi pakaian bekas dan dikenakan bea masuk sebesar 35 persen.

Sementara pada 9 Juli 2015, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Thamrin mengatakan, pihaknya dan Kementerian Keuangan akan melihat terlebih dahulu esensi dari aturan yang beru dikeluarkan tersebut. Namun, Thamrin menambahkan pelarangan impor pakaian bekas tersebut sudah menjadi komitmen nasional.

“Karena ada garis yang bersinggungan dengan pelarangan impor pakaian bekas, di mana pos tarifnya ada dalam aturan kenaikan bea masuk, maka nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut supaya tidak ada bentturan,” ujarnya.

Thamrin menambahkan, koordinasi akan dilakukan secepatnya dengan sasaran adalah memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di dalam negeri.

Sementara itu, Direktur Jenderal Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Kementerian Perdagangan, Widodo menyatakan bahwa kendati memang ada perbedaan aturan tersebut, pihaknya menegaskan bahwa impor pakaian bekas tetap dilarang.

“Meskipun ada bea masuk dan HS, tapi dilarang untuk impor, itu tidak akan masuk,” ucap Widodo.
(ki)

%d blogger menyukai ini: