Sketsa News
Home Berita Terkini, News Dimuktamar, Muncul Opsi Partai Muhammadiyah

Dimuktamar, Muncul Opsi Partai Muhammadiyah

Logo-Muktamar-Muhammadiyah-47-Makassar-2015
Sketsanews.com – Muktamar Muhammadiyah di Makasar, muncul opsi agar Muhammadiyah menjadi sebuah partai politik. Materi yang hangat ini mencuat, ketika ketua Umum Pimpinan Pusat(PP) Muhammadiyah Din Syamsudin menawarkan sejumlah Opsi peran politik untuk organisasi itu kedepan. Di sisi lain, banyak yang menginginkan Muhammadiyah tetap berada pada khitah sebagai lembaga dakwah dan keagamaan.

Din menyatakan, pada dasarnya, Muhammadiyah berorientasi pada gerakan dakwah pencerahan dalam wilayah kultural. Tetapi, lanjut dia, dakwah melalui jalur politik juga dianggap penting. ’’Karena itu, Muhammadiyah mendirikan sebuah partai politik sebagai amal usaha,’’ katanya,sebagaimana dikutip www.jawapos.com

Jika opsi tersebut dipilih, persyarikatan Muhammadiyah-lah yang menentukan semua yang ada dalam partai tersebut. Misalnya, menentukan kepemimpinan dan kebijakan partai. ’’Dengan begitu, Muhammadiyah bisa memasukkan program dakwahnya melalui partai,’’ jelas Din.

Opsi lain, Muhammadiyah membangun hubungan khusus dengan partai tertentu sebagai mitra utama berpolitik. Dalam opsi tersebut, hubungan partai dengan Muhammadiyah bersifat aspiratif. ’’Bukan sekadar hubungan simbolis,’’ ucapnya.

Din juga menawarkan opsi lain. Yakni, Muhammadiyah mendukung calon-calon yang dinilai bisa memperjuangkan kepentingan Muhammadiyah saat pemilu. Syaratnya, mereka memiliki sifat amanah, integritas moral, dan kapasitas intelektual.

Opsi terakhir, Muhammadiyah tetap menjaga kedekatan yang sama dengan semua partai. ’’Apa pun opsi Muhammadiyah ke depan tetap dijalankan atas tujuan dan kepentingan dakwah,’’ tegasnya.

Meski begitu, Din menekankan, politik Muhammadiyah adalah politik adiluhung untuk mengalokasikan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, serta keadaban, baik dengan terlibat maupun tidak terlibat dalam penyelenggaraan negara.

Tawaran opsi tersebut mendapat respons di internal organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan itu. Ketua PP Muhammadiyah Abdul Mu’thi menuturkan, Muhammadiyah harus tetap netral dari politik dan tetap pada posisinya sebagai masyarakat madani. ’’Netralitas ini berdiri di atas pluralitas pilihan politik kader-kadernya,’’ jelasnya.

Menurut dia, selama ini kader-kader Muhammadiyah sudah menyebar di berbagai partai. Yang harus dilakukan Muhammadiyah adalah mendistribusikan kader yang akan aktif di dunia politik. ’’Jika Muhammadiyah tidak netral, pasti ada kader yang kecewa karena merasa tidak terakomodasi,’’ ungkapnya.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif berpandangan lain. Menurutnya, untuk menjalankan fungsi nahi mungkar, diperlukan keterlibatan dalam dunia politik. ’’Tetapi, bukan Muhammadiyah-nya, melainkan kader-kadernya,’’ ucapnya.

Salah satu pertimbangannya, Muhammadiyah tidak bisa melakukan apa-apa ketika terjadi kemungkaran. Misalnya, mafia dan pencurian ikan. Untuk bisa ikut mengatasi, Muhammadiyah harus masuk dalam bagian negara.

Jika kader Muhammadiyah masuk kedunia politik, maka ia harus menjadi seorang negarawan, yang tidak tenggelam ketika memegang jabatan, serta tidak menjadikan politik menjadi mata pencaharian.(ki)

%d blogger menyukai ini: