Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Polemik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Polemik Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

bpjs-sketsanews

Sketsanews.com – Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah statement berkenaan dengan program yang dilakukan oleh Badan Penyelengga Jaminan Sosial (BPJS), bahwa sistem pengelolaannya tidak sesuai dengan syariat. Pernyataan tersebut dikeluarkan dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren At Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah.

Sidang Ijtima Ulama Komisi Fatwa tersebut menghasilkan beberapa keputusan, yang mana fatwa terlebih dulu dibahas dalam sidang-sidang komisi, lalu hasilnya dikonsolidasi melalui tim perumus, yang kemudian diputuskan dalam rapat pleno. Acara rapat pleno sekaligus penutupan dipimpin oleh pimpinan MUI KH. Ma’ruf Amin, Amirsyah Tambunan, KH. Cholil Ridwan, dan Prof. Dr. KH. Hasanuddin AF.

Sejumlah keputusan yang dihasilkan dalam Ijtima Ulama terbagi dalam tiga komisi. Komisi A menghasilkan sejumlah keputusan tentang Masail Asasiyyah Wathaniyyah (Masalah Strategis kebangsaan, meliputi: Kedudukan Pemimpin yang tidak menepati janji, kemudian soal kriteria pengkafiran (Dhabit At-Takfir), radikalisme agama dan penanggulangannya, pemanfaatan tanah untuk kesejahteraan umat dan bangsa, serta penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional.

Sedangkan Komisi B menghasilkan sejumlah keputusan terkait Masail Fiqhiyyah Mu’ashirah (Masalah Fikih Kontemporer). Komisi B terbagi dua (Komisi B1 dan Komisi B2). Keputusan-keputusan Komisi B1 meliputi masalah: Haji berulang, hukum membangun masjid berdekatan, imunisasi, hak pengasuhan anak bagi orang tua yang bercerai karena berbeda agama. Sementara Komisi B2 memutuskan hal-hal terkait panduan jaminan kesehatan nasional dan BPJS Kesehatan, Status hukum iuran dan manfaat pensiun hubungannya dengan Tirkah, dan Istihalah.

Kemudian Komisi C memutuskan Masail Qanuniyah (Masalah hukum dan perundang-undangan), meliputi: pornografi dan prostitusi online, eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba, pajak jangan membebani rakyat, pembentukan komite nasional ekonomi syariah, rekrutmen pimpinan KPK periode 2015-2019, pentingnya dasar hukum pemakaian jilbab bagi prajurit Korp wanita TNI, pengawasan penggunaan dana desa.(tulisan ini diambil langsung dari (www.mui.or.id).

Sebagaimana yang dirilis dalam media online bahwa MUI menilai program dan modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antarpara pihak. Hal itu dilihat dari prespektif ekonomi Islam dn fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada fatwa Dewan Syariah Nasional dan beberapa literatur. Sehingga dapat dikatakan penyelenggaraan tersebut mengandung unsur ghararn maisir, dan juga riba. (//news.okezone.com)

Pro dan kontra BPJS

Dengan beredarnya pernyataan MUI berkaitan dengan BPJS ini menimbulkan berbagai pendapat yang pro maupun kontra baik dari kalangan tokoh, politikus dan bahkan pengagum media-media sosial.
Kepala Tim Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Ikhsan mengatakan bahwa pihaknya selama ini sudah bekerja sesuai prinsip dan syariat Islam. Pernyataan ini dia sampaikan dalam menanggapi fatwa MUI yang merekomendasikan agar dibentuk BPJS Syariat.

Beliau juga mengatakan bahwa pihaknya selama ini bekerja dengan prinsip gotong royong, tolong menolong, yang tidak sakit menolong orang yang sakit. Prinsip ini sudah sesuai dengan rekomendasi. Demikian yang disampaikan kepada kompas.com, Kamis (30/07/2015).

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf mempertanyakan langkah Majelis Ulama Indonesia yang mengeluarkan fatwa bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak sesuai syariat Islam. Kemudian dia menilai bahwa MUI bukan lembaga yang bertugas untuk mengawasi BPJS. Dede berkata bahwa justru komisi IX DPR yang mengawasi BPJS, bukan MUI. (Kompas.com, Kamis, 30/07/2015)

Dede Yusuf menegaskan, tak ada bunga dalam BPJS, seperti yang disebut oleh MUI. Di BPJS, kata dia, yang ada adalah denda apabila peserta terlambat membayar iuran. “Nanti biar BPJS yang jelaskan soal ini ke masyarakat,” ucap Dede.

Komisi IX, lanjut dia, belum akan bersikap terkait permasalahan ini. DPR menunggu terlebih dahulu sikap pemerintah, apakah akan menindaklanjuti rekomendasi MUI atau tidak. “Ini kan baru rekomendasi. Nanti terserah pemerintah untuk menindaklanjuti. (kemudian) DPR akan meninjau,” ucap politisi Partai Demokrat ini.

Komisi IX DPR membidangi tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan dan kesehatan. Adapun mitra kerja Komisi IX yakni, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan, BNP2TKI, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan. (//nasional.kompas.com/read/2015/07/30/13332991/Komisi.IX.Pertanyakan.Fatwa.MUI.Terkait.BPJS.Kesehatan)

Fatwa haram tentang BPJS selain mendapat kritikan dari politisi juga menuai protes dari para tokoh organisasi massa Islam besar di Indonesia. Sebagaimana dirilis di media kompas.com bahwa fatwa haram yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) soal Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Seharusnya MUI duduk bersama pemerintah sebelum mengeluarkan fatwa tersebut agar tidak muncul kegaduhan.
Pandangan itu dilontarkan Wakil Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Muhammad Adnan, di Semarang, Kamis (30/7/2015). Adnan menganalogikan tindakan MUI tersebut seperti melempar petasan di tengah keramaian.

“BPJS ini kan sangat dibutuhkan orang miskin. Ada dasar hukum dan undang-undangnya. Menurut saya, ini seperti melempar mercon di tengah kerumunan. Artinya, tidak bijaksana. Bisa saja kan ini secara terstruktur dibahas dulu,” kata Adnan

Lain halnya dengan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menilai, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terlalu sering mengeluarkan fatwa. Pernyataan Said itu dilontarkan terkait fatwa haram MUI terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “MUI terlalu mudah berfatwa,” kata Said saat dijumpai di Jakarta Pusat, Kompas.com Rabu (29/7/2015).

Menurut ketua umum Majelis Ulama Indonesia dan sekaligus pimpinan pusat Muhammadiyah, Din Syamsudin menegaskan bahwa dalam hasil keputusan Ijtima Ulama komisi fatwa tidak ada kata-kata yang mengharamkan BPJS. Pernyataan ini sekaligus merupakan klarifikasi mengenai keharaman BPJS sebagaimana yang banyak dimuat di media-media.

Din mengaku terkejut mengapa hasil kesimpulan Komisi Fatwa itu bocor ke publik. Menurut dia, seharusnya hasil kesimpulan tersebut dibahas terlebih dahulu di tingkat rapat pimpinan MUI yang rencananya akan digelar pekan depan setelah Muktamar Muhammadiyah.

Meski begitu, Din mengamini, jika berdasarkan sudut pandang Komisi Fatwa MUI terdapat beberapa hal yang perlu menjadi catatan pemerintah di dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan. Catatan itu diantaranya BPJS Kesehatan dianggap mengandung unusur gharar (ketidakjelasan), maisir (memiliki unsur pertaruhan) dan riba. (Kompas.com. Sabtu 01/08/2015)

Anggota Komisi IX DPR Rieke Diah Pitaloka mendukung fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menilai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tidak sesuai dengan syariat Islam. Menurut Rieke, fatwa tersebut seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran untuk membuat sistem asuransi yang berkeadilan, khususnya bagi rakyat kecil.
“Fatwa MUI harus disikapi pemerintah sebagai regulator dan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara jaminan sosial kesehatan sebagai sebuah kritik membangun terhadap praktik jaminan sosial kesehatan dan sistem kesehatan yang terintegrasi dari hulu ke hilir,” kata Rieke saat dihubungi, Jumat (31/7/2015).

Analisis

Menurut UU no. 24 tahun 2011 tentang BPJS pasal 7 ayat (1) dan Ayat (2), pasal 9 ayat (1) dan UU. No. 40 Tahun 2011 Tentang SJSN, Pasal 1 Angka 8, Pasal 4 Dan Pasal 5 ayat (1)). Badan Penyeleggara jaminan social kesehatan (BPJS Kesehatan) adalah badan hukum public yang bertanggung jawab kepada presiden dan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indonesia termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) Bulan di Indonesia.

Menurut Wikipedia BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

Menurut Undang-undang no 24 tahun 2011 pasal 2 menyatakan bahwa BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas: kemanusiaan; manfaat; dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 4 BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: kegotongroyongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Berdasarkan undang-undang republik Indonesia no 24 tahun 2011 tentang BPJS, maka pemerintah republik Indonesia harus segera mengambil sikap yang tegas terhadap polemik yang terjadi berkenaan dengan BPJS. Karena hal ini berhubungan dengan nasib orang banyak yaitu warga negara Indonesia.
Dengan adanya fatwa tentang BPJS tidak sesuai dengan syariat, pemerintah seharusnya melihat kembali pada undang-undang no 24 tahun 2011 pasal 2 dan 4. Karena dalam pasal 2 dijelaskan BPJS diselenggarakan berdasarkan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah sudahkah BPJS menggunakan prinsip keadilan. Sebagai gambaran kalau memang nantinya semua warga negara harus ikut program tersebut, apabila orang kaya yang sakit dan menggunakan jasa BPJS. Ini artinya orang tersebut dibantu bersama oleh para anggota yang kebanyakan berasal dari masyarakat kalangan ekonomi rendah dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi semacam itu.

Selain daripada itu, pihak yang bersangkutan yaitu badan penyelenggara jaminan sosial harus bersikap terbuka sebagaimana yang tercantum dalam pasal 4 undang-undang no 24 tahun 2011. Khususnya berkaitan dengan denda yang dikenakan kepada peserta yang terlambat, karena ini yang menjadi sorotan utama Majelis Ulama Indonesia. Harusnya para anggota bertanya dalam hatinya apa bedanya dengan kalau dia ambil motor secara kredit dan didenda kalau terlambat membayar dalam bulan itu, sementara dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali kalau dia sakit dan dirawat di rumah sakit.

Bagaimana solusinya?

Kalau pemerintah (presiden dan jajaran menteri serta DPR) mau merujuk kembali ke Undang-undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian dalam pasal 34 yaitu bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Menurut Professor Sri Edi Swasono, salah seorang ekonom kerakyatan dari Universitas Indonsia, dari segi imperativisme suatu Undang-Undang Dasar, maka “menguasai” haruslah disertai dengan “memiliki”. Sebab, jika tidak disertai penegasan memiliki, maka penguasaan negara tidak akan berjalan efektif, apalagi dalam tata-main era globalisasi saat ini.

Menurutnya, ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 merupakan penegasan dari makna demokrasi ekonomi, yaitu perekonomian diselenggarakan demi kesejahteraan sosial bagi rakyat. Kepentingan rakyatlah yang utama bukan kepentingan orang-seorang, meskipun hak warganegara orang-seorang tetap dihormati. www.berdikarionline.com

Maka pemerintah harus mengambil kembali semua kekayaan yang ada hari ini dikuasai oleh bangsa asing untuk digunakan dalam rangka mensejahterakan rakyatnya sehingga tidak perlu lagi menarik dana dari warganya.

Mengapa demikian? Karena itu semua adalah kewajiban negara untuk melindungi warga negara dan menjadikan semua rakyatnya menjadi tenang dan sejahtera bukan malah menderita. (Ai)

%d blogger menyukai ini: