Sketsa News
Home Berita Terkini, News Pasal yang Terbukti Melanggar Konstitusi, Kok Mau Dihidupkan Lagi?

Pasal yang Terbukti Melanggar Konstitusi, Kok Mau Dihidupkan Lagi?

Anggota_Komisi_III_DPR_RI_Desmod_J_Mahesa
Sketsanews.com – Perdebatan terus bergulir sejak keputusan pemerintah memasukkan pasal tentang hukuman bagi penghina presiden kedalam rancangan undang undang (RUU) KUHP. Wakil Ketua Komisi III, Desmond J Mahesa, mengatakan pemerintah bakal melanggar Konstitusi, jika ingin menghidupkan kembali pasal yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)

Politisi partai Gerindra itu menuturkan, pasal anti-penghinaan terhadap kepala negara dalam KUHP sebenarnya berasal dari warisan kolonial. yang tujuan awal dari pasal tersebut adalah untuk menjerat para penghina Ratu Belanda.

“Kita kan dapat pasal ini dari belanda. Dalam hal ini, pasal ini kan antara perlu dan tidak perlu. Tapi, pasal ini yang paling signifikan, sudah dibatalkan oleh MK,” kata Desmond kepada wartawan, sebagaimana yang dilansir www.jpnn.com Jumat (7/8)

Menurutnya, MK pada 2006 sudah membatalkan pasal penghinaan terhadap kepala negara yang tercantum di KUHP. “Kalau sudah dibatalkan MK, kesimpulannya pasal ini melanggar UUD. Jadi kenapa harus dihidupkan lagi?” kata Mantan aktivis demokrasi di era Orde Baru itu.

Desmons pun mempertanyakan pihak di pemerintah yang menginginkan pasal anti-penghinaan terhadap kepala negara dihidupkan lagi. Apakah dari keinginan Presiden Joko Widodo, atau memang karena inisiatif penyusun RUU KUHP.

“Kalau misalnya ada yang bicara bahwa ini kepentingan Jokowi, ini kan sesuatu yang tidak adil juga buat Jokowi. Harus ditanya ke para perancang, kenapa ini dimasukkan juga kalau sudah tahu melanggar UUD,” tegasnya.(ki)

%d blogger menyukai ini: