Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Menyoal Pasal Penghinaan Presiden

Menyoal Pasal Penghinaan Presiden

pasal-penghinaan-presiden-sketsanews

Pasal penghinaan yang akan dimasukan ke dalam rancangan KUHP telah menjadi bahan pembicaraan ditingkat elit pemerintah Indonesia pada akhir-akhir ini.

Pasal Penghinaan Presiden yang menggulirkan polemik akhir-akhir ini telah memiliki sejarah panjang di Indonesia. Demikian yang dituturkan oleh para pakar hukum tentang penggunaan pasal penghinaan presiden dalam acara Aliansi Nasional Reformasi KUHP yang digelar di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 8 Agustus 2015.
Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi agar pasal-pasal ini dipertahankan dan diperbaharui.

Ada beberapa alasan mengapa presiden Joko Widodo meminta pasal-pasal berkenaan dengan penghinaan presiden agar dihidupkan kembali. Pasal-pasal tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana. Berkenaan dengan Pasal Penghinaan Presiden/Wakil Presiden diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 134, 136 bis, dan 137. Sedangkan untuk penghinaan terhadap pemerintah diatur dalam Pasal 154 dan 155.

Tim perumus KUHP, Prof Harkristuti Harkrisnowo angkat bicara soal pasal penghinaan kepada Presiden. Harkristuti termasuk orang yang mengusulkan pasal itu dihidupkan lagi pasca dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 lalu.

Harkristuti mengatakan, dalam KUHP masih terdapat pasal yang mengatur tentang penghinaan kepada presiden luar negeri. Oleh karena itu, Harkristuti menganggap pasal itu harus dihidupkan.

“Pasal 142, 143, 144 menyatakan apabila dilakukan (penghinaan) kepada kepala negara yang datang ke Indonesia bisa ditindaklanjuti ke polisi, pertimbangannya kenapa ke presiden kita tidak ada?” demikian ujar Tuti di Gedung Kemenkum HAM, Jl. HR. Rasuna Said Jakarta Senin (10/8/2015). www.detik.com

Sementara Kemenkumham RI Yasona Laoly bersikeras mengajukan Rancangan Undang Undang (RUU) KUHP Pasal Penghinaan Presiden meskipun penolakan muncul dari berbagai kalangan.

Ajuan kepada DPR RI Komisi III itu, merupakan salah satu upaya menjaga kewibawaan dari hujatan, pembusukan karakter melalui apapun (delik) terhadap presiden.

“Bahkan di MK tidak ada ketentuan tindak pidana penghinaan Kepala Negara lain yang dalam KUHP sekarang tidak dicabut. Contoh, kalau di kita ada yang menghina Presiden Negara tetangga, langsung ditangkap tanpa ada aduan, sekarang itu masih berlaku,” ucap Menhumkam Yasona Laoly di Bandung, Rabu (5/8/2015).

Maka dari itu, tegas dia, pihak yang meributkan pengajuan Pasal Penghinaan dalam RUU KUHP saat ini adalah sia sia. Selain didasari untuk memperkokoh wibawa sebagai simbol Negara, hak individu pun turut andil. //fokusjabar.com

Rencana memasukan pasal-pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden ke dalam rancangan undang-undang tetap menuai sikap pro dan kontra. Karena banyak pihak yang tidak sependapat dengan usulan tersebut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie menilai pasal penghinaan presiden tidak dibutuhkan lagi karena dalam praktiknya menghambat demokrasi dan dapat disalahgunakan oleh penegak hukum.
“Dalam praktiknya, penegak hukum lebih agresif dari presidennya. Presiden tidak merasa terhina, polisinya yang aktif menangkapi orang,” katanya ketika ditemui di Gedung Bawaslu, Jakarta, Rabu (5/8).

Jimly juga menceritakan bahwa pasal penghinaan dulu sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK pada 2006 melalui perdebatan panjang yang melibatkan banyak ahli. Ia mengatakan MK sudah membuat keputusan bahwa pasal Penghinaan Presiden sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan peradaban demokrasi Indonesia berdasarkan UUD 1945. www.republika.co.id

Langkah pemerintah mengusulkan pasal penghinaan Presiden dalam revisi rancangan KUHP dianggap cukup aneh. Pasalnya, Presiden Joko Widodo dikenal rakyat sebagai pemimpin yang pro rakyat.

“Kalau pro rakyat artinya pro demokrasi dan tentu saja pro HAM,” demikian apa yang diucapkan pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Bengkulu, H. Juanda kepada ROL, Rabu (5/8).

Juanda tidak tahu persis apakah ini berasal dari pikiran Jokowi sendiri atau orang-orang terdekatnya. Namun, pemerintah hendaknya sudah mengetahui ketentuan peraturan hukum tata negara. “Artinya ketika beliau tahu atau tidak, khalayak menganggapnya tahu,” kata dia.
 
Kritik yang mengarah ke penghinaan presiden hendaknya disikapi dengan bijak. Dia berpikir ini adalah pikiran yang tidak tepat dalam konteks membangun negara demokrasi. Seharusnya, pemerintah mencari jalan lain untuk mengantisipasi penghinaan pada presiden. www.republika.co.id

Analisis

Sejarah kelam yang dialami bangsa Indonesia yaitu selama 350 tahun dijajah Belanda dan ditambah 2.5 tahun oleh penjajah Jepang memberikan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Dampaknya adalah mempengaruhi sistem ketatanegaraan yang berlangsung di Indonesia.

Sistem ketatanegaraan pada masa penjajahan Belanda terbagi menjadi tiga, yaitu; pertama adalah kekuasaan eksekutif (Gubernur, Jenderal dengan kewenangan yang sangat luas dan dibantu oleh badan penasehat). Kedua, kekuasaan kehakiman (Mahkamah Kehakiman) dan yang terakhir adalah Pengawas Keuangan yang dilakukan oleh ALGEMENE REKEN KAMER.

Yang paling penting dalam hal ini adalah mengetahui arti dari sistem pemerintahan itu sendiri. Karena suatu konsep yang sudah baku sekalipun akan bisa lain penge rtiannya manakala dilihat dari berbagai ”kacamata”. Sebagai contoh konsep sistem pemerintahan Indonesia dipenggal (secara analitik divergen) menjadi ”pemerintahan Indonesia” yang ditinjau dari sudut sistem, maka jelas akan berbeda artinya dengan pengertian ”sistem pemerintahan” yang dianut atau dilaksanakan di ”Indonesia”.

Untuk memahami sistem pemerintahan suatu negara, sangat ditentukan dan berkaitan dengan bentuk pemerintahan negara yang bersangkutan. Nicoelo Machiavelli memulai tulisannya dalam buku yang sangat terkenal, yang berjudul ‘De Princep’ mengatakan: “semua negara, semua kekuasaan yang melakukan pemerintahan atas umat manusia adalah republik atau kerajaan”.

Jellinek, yang disebut-sebut sebagai bapaknya ilmu negara yang pertama-tama membedakan kedua bentuk pemerintahan tersebut, sebagai pembagian pokok dan terpenting dalam ilmu negara. Menurut Jellinek, perbedaan monarkhi dengan republik itu ditentukan oleh cara pembentukan kehendak negara.
Negara didasarkan pada pertimbangan psikologis yang diwujudkan oleh kehendak pribadi seseorang, itulah yang dinamakan monarkhi. Sebaliknya, apabila pembentukan kehendak negara itu dibuat oleh manusia menurut pertimbangan yuridis yang diwujudkan melalui kehendak segolongan orang, baik golongan kecil maupun golongan besar, itulah republik.

Berdasarkan pemikiran Jellinek ini orang kemudian menyederhanakan perbedaan keduanya, menjadi: Monarkhi yang berarti pemerintahan oleh satu orang yang secara historis dijalankan oleh seorang raja. Perintah raja adalah undang-undang bagi rakyatnya, rajalah yang menetapkan undang-undang, mengadili perselisihan, menghukum yang bersalah, dan memberikan penghargaan kepada mereka yang beraja.

Raja adalah jiwanya pemerintahan yang menentukan segala-galanya.
Adapun Republik, sesuai dengan asal kata latinnya res publica berarti urusan umum. Aristoteles yang kemudian mengartikan republik sebagai pemerintahan oleh rakyat, atau sama dengan arti kata demokrasi. Dalam perkembangan sekarang, republik memang lebih dikenal sebagai pemerintahan yang kepala negaranya bukan raja, tetapi dapat dijalankan oleh seorang consul, adikara, lord protector, atau seperti umumnya negara republik modern sekarang yang disebut Presiden.

Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, bentuk republik telah dipilih sebagai bentuk pemerintahan, yaitu melalui sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau disebut juga dengan Dokuritsu Zyumbi Tyosakaai.

Ketentuan mengenai bentuk republik kemudian tercermin dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: ”Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak menganut suatu sistem negara manapun tetapi adalah suatu sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Artinya bahwa negara Indonesia yang dikenal dengan keanekaragaman bangsa haruslah berdasarkan aliran pengertian Negara Persatuan (paham unitarismus) yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara.

Berdasarkan penjelasan mengenai sistem pemerintahan dan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia, maka berkaitan dengan masalah yang sedang mencuat hari ini yaitu tentang pasal penghinaan presiden dan wakil presiden, pemerintah Indonesia seharusnya mengembalikan kepada apa yang diyakini sebagai landasan negara Indonesia, yaitu UUD 1945.

Benarkah presiden itu merupakan simbol dari sebuah negara?
Kalau pemerintah ini mau jujur dan mengembalikan kepada undang-undang dasarnya maka itu akan terjawab. Berdasar pada pasal 4 dan pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa Presiden ialah kepala kekuasaan eksekutif dalam negara. Untuk menjalankan undang-undang, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (pouvoir reglementair).

Sebagaimana yang dirilis oleh republika.co.id seorang pengamat Hukum dari Universitas Trisaksi, Abdul Fikar Hajar mengatakan presiden bukanlah simbol suatu negara.

Ia menjelaskan, berdasarkan pasal-pasal yang dianut oleh Undang Undang Dasar 1945 tugas seorang Presiden sebagai kepala negara serta kepala pemerintahan dan bukan merupakan simbol negara.
Presiden bertugas memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden pun dibatasi oleh konstitusi dan pengawasan dilakukan oleh parlemen.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2009 yang menjadi simbol negara adalah bendera, bahasa, dan lambang Negara  yang disebut dalam lagu kebangsaan bahwa  lambang negara ialah garuda pancasila.

Pasal penghinaan presiden

Kasus pencemaran nama baik pernah mencuat di tanah air tercinta ini yaitu kasus yang dialami oleh Prita Mulyasari karena menyampaikan keluhan atas pelayanan yang buruk dari RS Omni Internasional Tangerang lewat sebuah surat elektronik atau e-mail. Yang pada akhirnya ibu dua anak itu sempat menghuni lembaga pemasyarakatan wanita selama tiga minggu.

Pencemaran nama baik sebenarnya merupakan bagian dari penghinaan yang diatur dalam bab XVI KUHP. Arti kata penghinaan bisa ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.

Akan tetapi harus dibedakan antara penghinaan dengan Fitnah. Penghinaan adalah opini yang merendahkan seseorang; sementara fitnah atau pencemaran nama baik merujuk pada tuduhan atau pengungkapan fakta yang tidak benar yang merusak reputasi atau nama baik seseorang.

Dengan kata lain, mengatakan Jokowi adalah pemimpin yang tolol, bodoh, tidak becus, sama dengan kodok, sekadar petugas partai adalah penghinaan. Tapi mengatakan Jokowi korup tanpa ada bukti bahwa Jokowi korup, atau Jokowi anak anggota PKI padahal bukan adalah fitnah atau pencemaran nama baik.

Maka sebenarnya tidak ada pasal yang menjerat kepada seseorang ketika mengatakan kepada orang lain dengan kata-kata yang mungkin dirasa kurang beradab. Apalagi negara ini adalah negara demokrasi sehingga bebas mengeluarkan pendapat.

Kalau mau merujuk kembali kepada UUD 1945 pada bab X pasal 28 disebutkan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pertanyaan dan sekaligus kesimpulan adalah SUDAH TIDAK RELEVAN LAGI KAH UNDANG-UNDANG DASAR 1945 BAGI BANGSA INDONESIA? Sehingga pemerintah harus melanggar undang-undang dasarnya sendiri. (Zu)

%d blogger menyukai ini: