Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News KPK: Pilih Menteri Hak Presiden, Kalau Salah Pilih Ya Resiko

KPK: Pilih Menteri Hak Presiden, Kalau Salah Pilih Ya Resiko

ruki
Sketsanews.com – Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Taufiequrrachman Ruki mengaku dirinya tak mempersoalkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak melibatkan KPK dalam melakukan penelusuran jejak rekam menteri baru. Menurut dia, presiden memiliki hak prerorgatif mengangkat seorang menteri tanpa diintervensi oleh pihak mana pun.

Melansir kompas.com, Ruki mengatakan, “Penunjukkan menteri adalah hak prerogatif presiden. Sejak awal saya katakan tidak perlu minta pertimbangan KPK, minta pertimbangan siapa pun. Salah pilih menteri, itu resiko Presiden,” ujar Ruki di Istana Kepresidenan, Senin (17/8/20150).

Menurut Ruki, dengan demikian, setiap lembaga akan berjalan sesuai fungsinya masing-masing. KPK juga tak akan segan apabila suatu saat memiliki bukti dugaan korupsi yang melibatkan para menteri.

Pada proses pembentukan kabinet 2014, Presiden sempat melibatkan lembaga-lembaga lain dalam penelusuran jejak rekam. Ruki menilai, hal ini sebagai suatu bentuk kehati-hatian, namun tidak seharusnya rekomendasi lembaga-lembaga itu dijadikan dasar dalam memilih sosok menteri.

Sebelumnya, Kepala Negara mengatakan, pergantian posisi menteri dan sekretaris kabinet kali ini tidak melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kebutuhan merombak kabinet sesegera mungkin untuk menghadapi krisis global menjadi alasan Jokowi tak libatkan dua lembaga itu.

Jokowi menuturkan, “Kami ingin merespons secara cepat, apa yang terjadi di keuangan global, di ekonomi global,” tutur dia di Istana Merdeka, Jumat (13/8/2015) malam.

Perwakilan Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, pada kesempatan lain menjelaskan, Presiden menganggap bahwa figur-figur menteri yang baru diangkat sudah cukup diketahui publik. “Presiden sudah mempertimbangkan integritas mereka, dan Presiden sudah cukup mengenal, dan kemarin memang ada keperluan segera reshuffle (perombakan kabinet) supaya (ada) kepastian bagi dunia usaha,” papar dia.(Su).

%d blogger menyukai ini: