Sketsa News
Home Berita Terkini, News Pengamat: amandemen UUD 1945 tidak perlu dikaji

Pengamat: amandemen UUD 1945 tidak perlu dikaji

249019_04504610022014_Syamsudin_Haris
Sketsanews.com – Pengamat politik Syamsuddin Haris mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen yang dilakukan pada rentang tahun 1999-2002, tidak perlu dikaji ulang.

Syamsudin Haris, yang juga peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menambahkan, saat ini yang penting adalah penyempurnaan UUD 1945 hasil amandemen tersebut karena ada konteks di dalamnya yang masih tumpang tindih satu sama lain.

“Tidak perlu dikaji ulang. Yang penting disempurnakan karena masih banyak konteks yang tumpang tindih dan ini harus diperbaiki,” ujar Syamsuddin di Jakarta, dikutip Antaranews.com Kamis (20/08/2015)

Ia melanjutkan, tidak ada yang salah dengan amandemen UUD 1945 yang dilakukan empat kali pada tahun 1999-2002 karena hal tersebut dilakukan atas desakan publik. Wacana pengkajian kembali amandemen UUD 1945 pun dianggapnya adalah usaha untuk kembali ke UUD 1945 asli.

“Jika kita kembali ke UUD 1945 asli, artinya kita sudah mundur ke belakang. Saat ini Indonesia memerlukan langkah ke depan,” kata Syamsuddin.

Untuk itu, dia menganjurkan adanya amandemen kelima alih-alih pengkajian ulang, sebab masih banyak substansi di dalam UUD 1945 hasil amandemen yang melenceng dari yang seharusnya.

Hal itu seperti tidak jelasnya fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat yang terlalu luas.

DPD, yang anggotanya berasal dari pemilihan umum oleh masyarakat, menurut Syamsuddin tidak memiliki fungsi legislasi.

“Sementara kekuasaan DPR terlalu luas sehingga semua pejabat publik harus melewati uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Padahal di mana-mana pengangkatan pejabat publik itu tugas eksekutif bukan legislatif,” kata Syamsudin.

Sebelumnya, wacana pengkajian ulang amandemen UUD 1945 digulirkan oleh tokoh nasional seperti Wakil Presiden Ke-6 Try Sutrisno dan Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Letnan Jenderal (Purn.) Rais Abin.

“Mari kita kaji ulang (amandemen UUD1945), yang baik kita teruskan, yang tidak baik ditinggalkan. Bangsa Indonesia harus berani mengoreksi, mengevaluasi dan mengintrospeksi diri,” ujar Try Sutrisno.

Wakil presiden Indonesia ke-6 ini melanjutkan, amandemen UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR pada tahun 1999, seharusnya juga melibatkan rakyat atau referendum.

Undang-undang yang dimaksud Try Sutrisno adalah UU Nomor 5 tahun 1985 tentang Referendum yang mengatur tata cara pemungutan suara jika MPR ingin mengubah UUD 1945.

Hal senada juga disampaikan Letnan Jenderal Purnawirawan Rais Abin, pada puncak peringatan Hari Veteran Nasional (11/8), Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) itu mengungkapkan kritiknya terhadap amandemen UUD 1945 Rais Abin mengatakan seharusnya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan melalui persetujuan rakyat (referendum nasional).(ki)

%d blogger menyukai ini: