Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines Sejak Kapan Kita Merdeka?

Sejak Kapan Kita Merdeka?

ind
70 tahun yang lalu, bangsa ini memproklamirkan kemerdekaannya atas penjajahan yang telah berlangsung selama tiga setengah abad. Para pahlawan telah berjuang dengan seluruh pengorbanannya, agar para penjajah pergi dari bumi khatulistiwa ini. Sungguh besar jasa mereka demi memperjuangkan tanah kelahirannya dari cengkraman penjajah asing yang hendak menguasai negeri ini.

Waktu pun beranjak pergi meninggalkan masa lalu, kini tak ada lagi penjajahan fisik yang dilakukan asing seperti yang pernah dirasakan oleh rakyat pada masa sebelum kemerdekaan. Tak ada lagi romusha ataupun kerja rodi. Penjajah asing itu sudah pergi, dan tak akan lagi datang untuk menjajah negeri ini.

Perayaan demi perayaan hari kemerdekaan negara Republik Indonesia, selalu berlangsung setiap tahunnya, dengan berbagai macam bentuk acara dan seremonial. Mulai dari berbagai macam festival, pentas seni, perlombaan, dan bentuk perayaan semacamnya, yang tentunya membutuhkan dana tidak sedikit. Tetapi, apakah benar negeri kita yang tercinta ini telah merdeka? Pertanyaan yang singkat, jawabannya juga singkat, tetapi membutuhkan penjelasan yang panjang dan sedikit mengerutkan kening untuk menjawabnya.

Secara kasat mata negeri ini telah merdeka sejak 70 tahun yang lalu, namun penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing dan anak bangsa sendiri masih dilakukan sampai saat ini. Penjajahan itu meliputi dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hukum.

Penjajah bangsa ini telah merubah bentuk dan gayanya, bahkan penjajahannya lebih menyengsarakan rakyat Indonesia. Tetapi sayang, banyak yang tidak sadar kalau bangsa ini sedang terjajah. Hanya sedikit yang sadar dan mau berjuang membebaskan penderitaan rakyat dari penjajahan abad modern ini.

Rezim demi rezimpun berganti menindas dan memperdaya rakyat kecil. Dari tangan mereka lahirlah undang-undang yang mengakomodasi kepentingan asing untuk menguasai sumber daya alam negeri tercinta ini.

Sisi politik, kanca perpolitikan ini hanya wayang yang dalangnya adalah orang asing yang mempunyai kepentingan untuk mengeruk kekayaan bangsa Indonesia. Pemilu ataupun yang lainnya, syarat dengan kongkalikong orang-orang asing, mereka mendanai kandidat yang bisa digunakan untuk memperdalam kukunya di bumi pertiwi ini. Mereka akan memberikan dana yang besar agar kandidat presiden atau pemerintahan yang dapat mereka andalkan menang pemilihan dan mampu menjaga keamanan mereka di Indonesia. Walaupun ini sulit dibuktikan namun dapat dirasakan.

Penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri yang berkolaborasi dengan Bangsa asing, tidak kalah dahsyatnya dengan penjajahan VOC. Banyak BUMN vital yang dijual ke Swasta Nasional (Domestik) dan Swasta Asing, namun ujung-ujungnya BUMN Swasta Nasional juga dijual ke Swasta Asing dengan alasan tidak memilikki modal dan tidak mengusai teknologi.

Menurut laporan BIN (badan Intelejen Negara) tahun 2006, setidaknya ada 76 undang-undang dan puluhan rancangan undang-undang yang mengakomodir kepentingan asing. Hal tersebut menjadikan hampir semua sektor sumber daya alam dan energi dikuasai oleh asing. Hal itu juga dipertegas oleh temuan dari BPK (Bandan Pemeriksa Keuangan) yang menyatakan bahwa perusahaan asing menguasai 70% pertambangan migas, 75% tambang batu bara, bauksit, nikel, dan timah. Asing juga menguasai 85 % tambang tembaga dan emas serta 50 % perkebunan sawit.

Negeri kita telah dikuasai asing, blok cepu yang mengandung minyak potensial hingga 2,6 miliar barel, dan gas 14 triliyun kaki kubik, seharusnya bisa dikelola oleh Pertamina, akan tetapi pemerintah malah memberikannya kepada Exxon Mobile untuk mengelola kekayaan alam tersebut.

Belum lagi, kerakusan PT. Freeport yang mengeruk gunung emas Grasberg di Mimika, Papua, sehingga membuat lembah seluas 212.343 hektar dan sedalam 230km2. Keuntungan bersih Freeport Rp 121 triliun dalam kurun waktu 2004-2008, sedangkan penerimaan negara hanya 40 triliun dari laba kotor Rp 161 Triliun. Sebagai bentuk sedekah, PT. Freeport Indonesia keluarkan 1% utk rakyat Papua. Jadi, Selama kurun waktu 2004-2008 rakyat Papua dapat 1% atau Rp 1,61 Triliun. Itukah yang disebut merdeka?

Dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah pulau lebih dari tujuh belas ribu, yang di dalamnya tersimpam harta karun yang bila dimanfaatkan sendiri oleh rakyat, maka tujuh turunan tanpa bekerja pun sudah bisa hidup nyaman. Tetapi fakta berkata lain. Mulai dari Aceh sebagai ladang mineral terbesar di dunia, serta minyak yang jauh lebih besar dari pada yang dimiliki arab Saudi kini dikuasai asing, seperti Exxon, berawick, dan tio tinto. Begitu pula di Riau, yang perut buminya mengandung timah, baukasit, minyak gas, batubara, dan yang lainya juga dikuasai asing. Dan yang paling menyita perhatian adalah gunung-gunung emas yang berada di tanah papua, sudah berapa ratus ton emas yang mereka keruk, di bawah naungan Mc Moran sebagai pemilik, pada tahun 1998 saja sudah 724,7 ton emas yang dikeruk.

Dimana letak kemerdekaan itu? Bila, untuk hidup sehari-hari pun masih banyak yang serba kekurangan. Naiknya harga sembako yang dimulai dengan kenaikan harga BBM, menjadi beban tersendiri bagi rakyat yang hidupnya dibawah garis kemiskinan. Belum lagi UMR (Upah Minimun Regional) dirasa tak sepadan dengan tenaga yang harus dikeluarkan oleh para buruh. Uang rupiah terus merosot, ekonomi kita dalam kondisi kritis dan memperihatinkan. Satu dolar dihargai dengan Rp 13.000,- Dimana kemerdekaan ekonomi kita?

Kekayaan alam yang dikeruk habis oleh asing, dan kemiskinan yang semakin hari semakin bertambah, juga ditambah kesenjangan sosial yang terjadi dimasyarakat, mengambarkan betapa negeri ini belumlah merdeka seutuhnya. Itulah mengapa tak sedikit penduduk negeri rela berkorban mengadu nasib di negeri orang, hanya demi mendapatkan sesuap nasi guna menghidupi anak dan sanak family. Kalau lah negeri ini memang sudah merdeka, kenapa masih saja ada TKI? itu bukti bahwa ternyata negeri ini belumlah merdeka.

Yang lebih menggelitik lagi, sudah 70 tahun merdeka tetapi kita masih menggunakan undang-undang yang dibuat oleh penjajah. Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjadi referensi hukum indonesia merupakan warisan penjajah. Dengan susah payah pahlawan negeri ini mengusir penjajah tetapi undang-undangnya kita pakai. Kita belum mandiri dibidang hukum dan belum mampu membuat undang-undang yang pro rakyat dan mensejahterakan rakyat. Masihkah kita mengkalim kita merdeka?.

Bila kita tengok mall-mall yang berdiri megah diberbagai sudut kota, merupakan bentuk penjajahan ekonomi. Mall dan supermarket yang merupakan pemilik asing telah membunuh ekonomi pedagang kita. Ekonomi kerakyatan yang digembar-gemborkan selama ini, hanya menjadi slogan kosong.

%d blogger menyukai ini: