Sketsa News
Home Berita Terkini, News Aksi Penggusuran Kampung Pulo Dinilai Brutal

Aksi Penggusuran Kampung Pulo Dinilai Brutal

antarafoto-penggusuran-kampung-pulo-ricuh-200815-wpa-6

Sketsanews.com – Aksi penggusuran warga miskin di Kampung Pulo yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dinilai brutal. Hal itu terus dipermasalahkan sejumlah kalangan. Bahkan DPRD DKI Jakarta mulai mendorong dibentuknya panitia khusus (pansus) dalam menindaklanjuti permasalahan itu.

“Saat ini, kami sedang menghimpun dukungan untuk pembentukan pansus terkait kebrutalan aparat pemprov dalam penggusuran warga miskin di Kampung Pulo,” ujar Ketua Komisi A (bidang pemerintahan dan hukum) DPRD DKI Jakarta Riano P Ahmad, seperti yang dilansir Indopos.co.id (26/8).

Riano mengatakan, banyak hal yang perlu ditanyakan oleh DPRD kepada Pemprov DKI. Mulai dari tindakan brutal aparat yang memicu korban, ketidak Adilan pemprov karena hanya berani menggusur warga miskin. Sedangkan membiarkan gedung mewah dan perumahan elite berdiri di atas lahan resapan, hingga tidak adanya ganti rugi kepada korban gusuran.

“Melalui pansus kami akan menanyakan hal itu,” kata Riano. Dia mengungkapkan, berdasarkan temuan- temuan di saat kunjungan ke Kampung Pulo, sudah seyogyanya DPRD DKI Jakarta membentuk pansus.

Semestinya, sejumlah bidang tanah yang menjadi korban normalisasi Kali Ciliwung mendapatkan uang kerohiman. Selain uang kerohiman, dibentuknya pansus juga tidak menutup kemungkinan mengerucut pada penyelidikan insiden di Kampung Pulo saat penggusuran tahap pertama tanggal 20 Agustus lalu. “Itu dia, apakah dibenarkan pemprov melakukan cara kekerasan, termasuk itu, kita berharap mendorong dipansuskan,’’ tegas dia.

Kendati demikian, sambung Riano, pembentukan pansus harus melalui mekanisme. Paling tidak diusulkan sejumlah fraksi di DPRD DKI Jakarta. “Kita belum tau tuh ada berapa fraksi, tapi kita mendorong komisi A, ya cari-cari ajalah udah berapa fraksi yang setuju pansus,” ucap dia.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia For Transparency and Accountability (INFRA) Agus Chaerudin menantang Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk menunjukan peraturan menteri terkait pelarangan memberi ganti rugi hak warga terdampak gusuran dengan menggunakan dana APBD.

Menurut dia, Gubernur Ahok telah melakukan kebohongan besar. Pasalnya berdasarkan UU Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan (PTUP) dan Permendagri 72/2012 dan Perkap BPN RI 36/2012. Dalam proses PTUP, disebutkan bahwa Pemprov DKI wajib mengutamakan musyawarah serta lakukan inventarisasi aspek yuridis hak warga (surat tanah) dan prosedur hukum yang termaktub dalam pasal 4 Permendagri 72/2012.

“Bahwa nilai ganti rugi hak warga terdampak PTUP wajib diberikan dari APBD sejumlah nilai atas hasil appraisal Tim Kajian Nilai Tanah BPN,” kata Agus.

Dia mengatakan, dalam proses pengusuran warga Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, Gubernur Ahok tidak melaksanakan seluruh prosedur, serta tata laksana yang sudah ditetapkan oleh ketiga pertaruran tersebut. “Hal ini diperparah dengan membohongi publik, di mana Gubernur Basuki mengatakan ada larangan dari peraturan menteri. Infra mendesak gubernur agar menunjukkan peraturan menteri nomor berapa dan pasal berapa yang melarang adanya ganti rugi,” tandas pria berkacamata itu.

Agus juga mendesak Kapolri agar memerintahkan Bareskrim segera mengusut tuntas secara transparan dan akuntabel atas tragedi Kampung Pulo, serta mengevaluasi kinerja Kapolda Metro Jaya atas keterlibatan nya dalam tragedi tersebut. “Hal ini sangat perlu dilakukan karena Gubernur Ahok menabrak aturan,” tutur dia.

Seperti diketahui, Gubernur Ahok menegaskan, tidak gentar dengan gerakan yang menentang penggusuran Kampung Pulo. Menurut dia, apa yang dijalankannya sudah sesuai aturan yang berlaku. “Kita kerjakan sesuai aturan jadi tidak perlu ditakutkan yang begitu-begitu,” pungkas dia.

%d blogger menyukai ini: