Sketsa News
Home Berita Terkini, Opini BERSIH, Mahathir & rejim hibrid

BERSIH, Mahathir & rejim hibrid

Lima tahun lalu, dalam bulan Agustus 2010, Cambridge University Press menerbitkan sebuah studi yang sangat penting. Judulnya, Competitive Authoritarianism: Hybrid Regimes After the Cold War yang ditulis oleh dua ilmuwan politik, Steven Levitsky dari Universitas Harvard dan Lucan A Way dari Universitas Toronto. Buku tersebut bagaimanapun dimulai dengan sebuah artikel akademik The Rise of Competitive Authoritarianism di sebuah jurnal pada tahun 2002.

Apakah isi penting penelitian tersebut yang berkaitan dengan BERSIH?

Keduanya, menempatkan Malaysia sebagai sebuah negara dibawah kategori ‘rezim hibrida’. Kelompok bersama Malaysia adalah Kamboja, Kenya, Nigeria, Peru, Rusia, Ukraina, Serbia dan Zimbabwe.

Apakah persamaan yang ada antara Malaysia dan negara-negara tersebut? Menurut Steven Levitsky dan Lucan A Way, negara yang tercantum di atas adalah praktisi ‘competitive authoritarianism’ atau secara mudahnya, negara yang mana kerajaannya adalah praktisi pemilu dengan elemen otoritarianisme.

Harus diingatkan, mereka berdua bukanlah satu-satunya kelompok ilmuwan politik yang pernah menyebutkan Malaysia selaku praktisi ‘competitive authoritarianism’; bersama dengan mereka, Larry Diamond dengan artikel berjudul Thinking About Hybrid Regimes turut menyebutkan Malaysia sebagai negara yang tidak mengamalkan demokrasi penuh di mana nama yang ia gunakan adalah ‘pseudo democracy’; pada tahun 2008 Leonardo Morlino, seorang profesor ilmu politik dari Florence, Italia yang menulis Hybrid Regimes or Regimes in Transition? turut menempatkan Malaysia dalam rezim hibrida dengan Tonga, Djibouti, Gabon dan Ethiopia yaitu rezim hibrida yang kokoh dan telah mengalami stabilitas, atau sulit diubah menjadi demokrasi penuh.

Dalam tahun 2011, Jiri Holik dari Association for International Affairs bermarkas di Praha mengelompokkan Malaysia dalam kategori tersebut melalui penelitian berjudul Malaysia: Between Democracy and Authoritarianism. Dengan kata lain, terminologi ini sudah cukup berlaku dalam bidang ilmu politik. Atau dalam bahasa yang menyedihkan Malaysia dikelompokkan dalam ‘negara bangsat demokrasi’ oleh banyak sarjana.

Sayugia diingatkan, kerusakan demokrasi di Malaysia bukanlah dibangkitkan oleh cendekiawan luar negeri saja. Isu ini diangkat oleh Komisi Hak Asasi Manusia Malaysia dalam tahun 2007. Dalam satu konferensi sempena hari hak asasi manusia tingkat Malaysia pada 9 September 2007 di Kuala Lumpur, SUHAKAM telah menegaskan bahwa demokrasi bukanlah hanya pemilu tapi ‘apa yang terisi antara pemilihan tersebut’ .

Bekas Pengacara Negara, Tan Sri Abu Talib Othman dalam ucap utamanya ketika konferensi itu mengatakan setelah 50 tahun merdeka, waktunya sudah tiba untuk Malaysia melihat kembali perjalanan sistem demokrasinya khusus melibatkan pemilu. Ini harus dilakukan melalui dialog dan forum publik. Abu Thalib melihat segala ketidakadilan dalam pemilu terjadi sehingga mempengaruhi keadilan dan kesetaraan yang ditekankan dalam sistem ‘dari rakyat untuk rakyat ini’. SUHAKAM malah menegaskan, secara nyata fitur penting yang menunjangi ‘competitive authoritarianism’ ada dalam sistem demokrasi negara ini.

Akan tetapi semua rekomendasi SUHAKAM pada tahun 2007 itu jatuh ke telinga yang tuli. Dalam keadaan bangsat itulah BERSIH muncul untuk rakyat. Meskipun ia dilatari dan sering disandera oleh politisi berkepentingan seperti Anwar Ibrahim dan kini Mahathir Mohamad (being hijacked by opportunists politician like Anwar Ibrahim and Mahathir Mohamad) tetapi secara fundamental BERSIH sehingga ini yang keempat adalah gerakan dan milik rakyat atau masyarakat.

Terlepas dari itu, sebelum peran BERSIH diperpanjang, apakah fitur penting yang mendasari ‘competitive authoritarianism’ yang diamal oleh rezim hibrida? Steven Levitsky dan Lucan A. Way, mengatakan praktisi ‘competitive authoritarianism’ adalah rezim hibrida yang mana, di negara mereka, kompetisi atau pemilu yang merupakan komponen paling utama dalam demokrasi tidak setara.

Tiga kondisi paling jelas adalah pertama, lembaga pemerintah dilanggar, dieksploit dan digunakan sewenang-wenang oleh partai yang sedang memerintah. Kedua, mereka yang sedang berkuasa memiliki kelebihan dalam semua segi dibandingkan oposisi hatta ke tanggal penentuan pemilihan yang tidak pernah distandarisasi dan ketiga, gerakan dan usaha oposisi sama sekali cacat karena tidak punya akses ke sumber publik, media malahan hukum diberlakukan untuk mendukung partai yang sedang berkuasa.

Kedua ilmuwan politik itu juga mengatakan, dalam rezim hibrida, apa yang ada adalah demokrasi olok-olok di mana terlihat bahwa partai politik dapat tugas aktif tetapi sebenarnya mereka dibatasi dan tidak dapat melakukan apa-apa karena tangan sedang terikat ke belakang.

Dalam kondisi ilusi tersebut, oposisi mungkin memenangkan pemilu dan percaya atau perasan bisa menang, tapi kenyataannya ia tidak akan terjadi sama sekali. Yakni oposisi tiada kesempatan untuk mengganti rezim yang ada.

Steven Levitsky dan Lucan A Way dalam buku mereka, berkali-kali membuat contoh Malaysia termasuk bagaimana adanya monopoli akses kepada keuangan sektor swasta yang diciptakan untuk mendanai pemilu.

Mereka bahkan menyebutkan perihal sumbangan atau pendanaan yang tidak diungkapkan sehingga kesenjangan kebolehdayaan bertanding amat jauh. Keduanya menyebutkan di banyak tempat, Mahathir Mohamad adalah antara pencipta, dan pengukuh ‘competitive authoritarianism’ di Malaysia.

Levitsky dan Way menyebut pada tahun 1998-1999, tekanan melalui hukum, legal repression, dilakukan dan dimanfaatkan pemerintahan Mahathir dengan sasaran terhadap jurnalis, editor dan media independen.

Adalah satu yang penuh kebalikan, ketika Mahathir muncul di Dataran Merdeka ketika berlangsungnya BERSIH 4 dan mengatakan “lanjutkan” sementara istrinya pula menyebut, seperti dilaporkan media, “ini kekuatan rakyat”.

Sarjana yang mempelajari fenomena atau gejala ‘competitive authoritarianism’ ini tidak menawarkan satu solusi yang konkret untuk rakyat atau warga yang menderita di bawah rezim hibrida. Tidak ada satu solusi yang dapat diterapkan.

Ini karena gejala ini masih dianggap baru dan membingungkan. Para sosiologis masih berhempas pulas memberi obat kepada ketidakadilan ini. Ini karena untuk dihujahkan tidak demokrasi, praktisi rezim hibrida tampaknya mengamalkan demokrasi; untuk mengatakan tidak ada pemilu yang adil, tampaknya ia semacam adil. Ilmuwan politik dalam gagau menanganinya.

Maka dalam galau tersebut BERSIH dapat dikatakan satu fenomena yang juga menarik untuk peneliti hak asasi manusia sepertiku. Ini karena BERSIH menggunakan satu strategi yang tidak terpikirkan. Ia mengambil pendekatan damai, dan ia menggunakan pendekatan default sipil. Setiap larangan pemerintah untuk mencegah mereka akan disahut dengan default yang kreatif.

Dalam default sipil, moto berlaku adalah yang diketengahkan oleh Henry David Thoreau “government is best which governs not at all.”

Ini menjadi metode yang digunakan oleh penggiat HAM seperti Martin Luther King ketika dengan sengaja dan degil menjelajahi kemungkinan demokrasi (hak suara) untuk ras kulit hitam di kota Selma, Alabama, Amerika Serikat pada 25 Maret 1965. Dr Martin Luther King memimpin ribuan demonstran aman, nonviolent demonstrators, dalam prosesi berjalan kaki ke Montgomery, Alabama, yaitu selama lima hari. Hasilnya sangat menarik, hari ini, hak suara untuk ras kulit hitam di Amerika diakui bahkan mereka memiliki Presiden pertama dari bangsa berkulit hitam yaitu pegolf tegar, Obama.

Tema melawan rezim hibrida pasti menarik minat komite Nobel tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Ini karena wacana tentang rezim hibrida sangat diminati di Eropa. Apalagi BERSIH juga memiliki satu belahan lain yaitu Global BERSIH yang mana rakyat Malaysia di luar negeri melakukan keingkaran sipil dan protes yang sama.

Jika BERSIH mendapat pengakuan seperti itu, yaitu Nobel, ia akan memberi satu jalan besar dan kekuatan moral untuk penentang rejm hibrida di seluruh dunia. Malaysia tentu tidak ingin berada di atas ‘peta yang tidak diinginkan’. Tidak ada jalan lain untuk menahan ini dari terjadi.

Aku yakin kita harus kembali kepada rekomendasi SUHAKAM. Bahwa demokrasi adalah ‘apa yang terisi antara pemilu’ dan setelah 50 tahun merdeka, Malaysia perlu muhasabah kembali perjalanan sistem demokrasinya khusus melibatkan pemilu. Ini harus dilakukan melalui dialog dan forum publik.

Karena rekomendasi ini masih dipandang sepi, bahkan diremehkan, BERSIH menjelma dan menawarkan kepada rakyat yang bingung dan resah satu jalan keluar yang kreatif: default sipil lawan rezim hibrida. BERSIH akan terus kuat meskipun tiga kali ilegal difatwakan. Ia malah disahut secara aneh oleh pencipta rezim hibrida itu sendiri; Mahathir Mohamad.

oleh : Faisal Tehrani
//www.malaysiakini.com/columns/310507

(in)

%d blogger menyukai ini: