Sketsa News
Home Berita Terkini, News Ketum PBNU Ingatkan Jokowi Tidak Minta Maaf ke PKI

Ketum PBNU Ingatkan Jokowi Tidak Minta Maaf ke PKI

Ketua PBNU Said Aqil Siradj memberikan keterangan kepada wartawan terkait muktamar NU di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (3/7). PBNU akan menggelar muktamar ke-33 di Jombang, Jatim dengan mengangkat tema Islam Nusantara, berlangsung pada 1-5 Agustus mendatang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ed/pd/15
Ketua PBNU Said Aqil Siradj memberikan keterangan kepada wartawan terkait muktamar NU di Kantor PBNU Jakarta, Jumat (3/7). PBNU akan menggelar muktamar ke-33 di Jombang, Jatim dengan mengangkat tema Islam Nusantara, berlangsung pada 1-5 Agustus mendatang. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/ed/pd/15

Sketsanews.com – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj meminta Presiden Joko Widodo tidak meminta maaf kepada para aktivis dan keluarga eks Partai Komunis Indonesia (PKI).

Pernyataan Kiai Said itu menjawab adanya kabar Presiden Jokowi berencana meminta maaf kepada aktifis dan eks PKI yang menjadi korban peristiwa 30 September 1965.

Ketua PBNU yang terpilih saat Muktamar NU dijombang itu menegaskan maaf itu tidak perlu dilakukan. “Tidak perlu meminta maaf. Tidak usah,” tegasnya kepada wartawan usai acara halal bihalal dan silaturahmi yang digelar PCNU Kabupaten Blitar di Desa Plosorejo, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, sebagaimana dilansir okezone.com Selasa (1/9/2015).

Tidak diketahui pasti apakah terkait dengan kabar rencana permintaan maaf Jokowi atau tidak, disejumlah daerah beredar gambar dan logo palu arit (PKI). Sebut saja di Kabupaten Jember, Pamekasan Madura dan Malang. Saat ini kasus masih dalam penyelidikan aparat.

Berdasarkan catatan sejarah PKI merupakan salah satu partai terbesar yang dilarang. Paska peristiwa 30 September 1965 tidak sedikit pimpinan partai, aktifis dan simpatisan yang dibantai, dan ditangkap tanpa proses pengadilan.

Kiai Said menandaskan NU dan para kiai tidak sependapat dengan rencana permintaan maaf itu. “Saya tidak sependapat. Kiai dan NU tidak sependapat, “tandasnya.

Sementara itu, sekretaris Pimpinan Wilayah Ansor Jawa Timur Ahmad Tamim mengakui saat ini memang ada gerakan neokomunisme, terutama di wilayah Mataraman. Yakni gerakan yang mencoba mengungkit kembali sejarah kelam 30 September 1965.

Ansor kata Tamim tidak akan mentoleransi siapapun pihak, termasuk Banser sendiri yang mencoba mengungkit kembali peristiwa 1965. Sebab masalah itu menurut dia sudah selesai. “Tugas kita turun ke bawah (turba) adalah menetralisir semuanya. Kita juga sudah membuat MoU dengan Pangdam V Brawijaya, termasuk dengan keluarga eks PKI. Bahwa masalah 1965 sudah selesai, “ujarnya.

Seperti diketahui, setelah dari Kabupaten Blitar rombongan Ketua Umum PBNU langsung meluncur ke Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.
(ki)

%d blogger menyukai ini: