Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines Pejabat yang Saling Menyandera

Pejabat yang Saling Menyandera

Aroma rotasi jabatan yang tidak biasa tercium, saat pergantian posisi Kabareskrim. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen pol) Budi Waseso yang menjabat Kepala Badan Reserse Kriminal (kabareskrim) tiba-tiba diganti Komjen Pol Anang Iskandar, yang sebelumnya menjabat kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

sanderaKabareskrim Budi Waseso yang saat itu sedang menangani kasus Pelindo II, dan sedang menggeledah di Kementerian Perdagangan (Kemendag), tiba-tiba terdengar kabar tentang pencopotan dirinya dari jabatan Kabareskrim. Selang beberapa hari Budi Waseso dicopot dari jabatannya digantikan Komjen Pol Anang Iskandar.

Banyak pihak yang menduga pergantian itu tidak wajar dan menganggap lebih bersifat politis. Pergantian itu ada yang ganjil, layak untuk ditelusuri untuk kepentingan publik. Karena pejabat yang menjabat suatu jabatan di negeri ini merupakan amanah untuk bekerja untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu.

Kita semua tahu bahwa ciri pemerintahan yang baik adalah transparan dan bertanggung jawab, serta melakukan pengambilan keputusan yang sesuai dengan undang-undang, sistem dan aturan yang berlaku.

Seseorang tidak boleh seenaknya ’’membongkar pasang’’ dan mengeser jabatan seseorang, tanpa prosedur dan aturan yang jelas.
Jangan sampai menggeser jabatan seseorang hanya untuk kepentingan kelompok tertentu. Tidak bisa dibenarkan menggeser jabatan seseorang, karena ia mengganggu kepentingan kelompoknya. Karena negara ini bukan milik kelompok tertentu.

Seharusnya Presiden dan Kapolri memberikan penjelasan kepada publik. Apa sesungguhnya yang melatarbelakangi dan apa yang menjadi sebab digantikannya Komjen Pol Budi waseso sebagai Kabareskrim.

Kejadian yang hampir serupa juga pernah terjadi, saat pimpinan KPK Abraham Samad mengeluarkan jurus pasang label tersangka kepada Komjen Pol Budi Gunawan. Saat itu Komjen Pol Budi Gunawan menjadi calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Joko Widodo. Budi Gunawan statusnya tersangka dalam kasus “rekening gendut”.

Selang beberapa hari setelah penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto juga ditangkap dan dijadikan tersangka dalam kasus sengketa Pilkada kota Waringin Barat. Bambang Widjojanto didakwa melakukan sumpah palsu dalam kasus sengketa pilkada oleh Kabareskrim yang saat itu dijabat Komjen Pol Budi Waseso. Padahal kasus itu sudah lama dan tiba-tiba diangkat kembali.

Kita semua sudah jenuh dengan kelakuan pejabat di negeri ini yang suka mengorek dan menyerang balik, ketika posisi dan kepentingannya diganggu. Mereka saling serang dan seenaknya menempel label tersangka. Seolah pejabat negeri ini saling menyandera.

Lalu pertanyaannya, kapan para pejabat negeri ini memikirkan dan bekerja secara riil untuk kepentingan rakyat? Sedangkan setiap hari mereka disibukkan dengan agenda menjaga kepentingan kelompok serta saling menyandera.

%d blogger menyukai ini: