Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News SDA Effect, Sebut KPK, Megawati, Paspamres Hingga Amin Rais Dapat Jatah Sisa Kuota Haji

SDA Effect, Sebut KPK, Megawati, Paspamres Hingga Amin Rais Dapat Jatah Sisa Kuota Haji

surya-darma-aliSketsanews.com. Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali membeberkan ia membagikan sisa kuota haji pada sejumlah pihak. Ada 18 pihak kategori antara lain Anggota DPR RI dan DPD RI, Kementerian dan Lembaga, Wartawan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Politik dan lainnya.

Suryadharma membeberkan, tiap tahun selalu ada sisa kuota yang tidak terserap dengan kisaran 1-2 persen oleh karena calon jamaah haji yang wafat, sakit keras, hamil, tak mampu melunasi dan alasan lainnya.

Ia mencontohkan bila pada 2012 calon jamaah haji reguler 194.000, maka yang tidak terserap bisa mencapai lebih dari 2000 orang. Suryadharma mengaku sudah memberikan beberapa kesempatan bagi calon jamaah untuk melunasinya. Tapi sampai batas waktu, calon jamaah tak bisa melunasi biaya haji.

“Maka berdasarkan UU nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji Pasal 28 ayat 3, Menteri dapat memperpanjang masa pendaftaran dengan menggunakan kuota bebas secara nasional,” pungkas Suryadharma saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (7/9/2015).

Untuk itu lanjut Suryadharma ia memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk mengisi kuota yang jumlahnya terbatas itu. Adapun sejumlah pihak yang diberikan dibagi dalam 18 kategori antara lain Anggota DPR RI dan DPD RI, Kementerian dan Lembaga, Wartawan, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Politik dan lainnya.

“Dari ke-18 kategori tersebut, di antaranya untuk Paspampres Wapres Boediono lebih dari 100 orang, almarhum Taufiq Kiemas dan Megawati Soekarnoputri kurang lebih 50 orang, Menteri Pertahanan RI Purnomo Yusgiantoro 70 orang, Amien Rais 10 orang, Karni Ilyas dua orang, keluarga Suryadharma Ali enam orang, Komisi Pemberantasan Korupsi enam orang dan sejumlah orang dari media cetak maupun elektronik lainnya,” beber Suryadharma.

Mantan Ketua DPP PPP itu yakin pemberian sisa kuota tidak salah. Sebab, kata dia, tidak menggunakan hak kuota calon jamaah, penggunaan sisa kuota dilakukan setelah urusan visa jamaah reguler lunas selesai dan sudah diberangkatkan ke Tanah Suci, tidak mempergunakan keuangan negara serta penggunaan sisa kuota sesuai undang-undang.

Dalam dakwaan, Jaksa menyebut Suryadharma membuat pemanfaatan sisa kuota nasional tahun 2010-2012 sejumlah 1.681 dari 221.000 kuota haji. Sisa kuota itu dibuat oleh terdakwa dijadikan sebagai sisa kuota nasional.

“Terdakwa memutuskan penggunaan sisa kuota haji nasional, tidak mengutamakan calon jemaah haji yang masih dalam daftar antrian, namun mengutamakan calon jemaah haji yang diusulkan oleh anggota DPR RI, khususnya anggota Komisi VIII,” beber Jaksa Supardi saat membacakan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Senin (31/8/2015).

Atas perbuatannya, Suryadharma diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

(MEL/metrotvnews.com )

(in)

%d blogger menyukai ini: