Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Teka-Teki Pencopotan Kabareskrim

Teka-Teki Pencopotan Kabareskrim

Komjen Budi Waseso
Komjen Budi Waseso

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso harus meninggalkan jabatan yang diembannya sebagai kabareskrim Mabes Polri.

Latarbelakang di balik pencopotan Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso (Buwas) memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya mengaitkan pencopotan itu dengan gebrakan Buwas terkait kasus korupsi belakangan ini.

Menurut penuturan pengamat politik Sahirul Alem kepada intelijen (02/09), dia menduga bahwa pencopotan Budi Waseso kemungkinan terkait dengan penggeledahan Bareskrim Polri di kantor Dirut Pelindo II, RJ Lino.

“Saya menduga Buwas dicopot karena Bareskrim habis periksa kantor Dirut Pelindo II RJ Lino. RJ Lino langsung nelpon Sofyan Djalil. Lino punya hubungan dengan JK. Sepak terjang Buwas juga bisa membahayakan JK,” ungkap Alem.

Menurut Alem, sepak terjang Buwas juga bisa membahayakan posisi Joko Widodo, terutama terkait kasus dugaan korupsi di Pemprov DKI saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta. “Buwas itu orangnya siap melaksanakan apa saja. Ini membahayakan bagi pejabat-pejabat yang terindikasi korupsi,” papar Alem.

Pencopotan Kabareskrim Komjen Budi Wasesa mengakibatkan pro dan kontra dikalangan elit politik di pemerintah Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa menilai pergantian jabatan Kepala Bareskrim Polri janggal.

Ia menduga, pergantian ini terkait dengan kasus yang ditangani oleh Budi Waseso. Desmond menyebutkan, Budi diganti karena sedang menangani kasus dugaan korupsi mobil crane di PT. Pelindo II.
“Hasil penggerebekan (Pelindo II) cuma buat mutasi, saya lihat begitu,” kata Desmond saat dihubungi CNN Indonesia, Jumat (4/9).
Sebagaimana yang dirilis oleh media online beritasatu.com, mantan Wakil Ketua DPD RI, Laode Ida menilai ada ketidakharmonisan hubungan Presiden Joko Widodo dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla akibat pencopotan Budi Waseso dari posisi sebagai Kabareskrim Mabes Polri.
Laode Ida mengatakan, fenomena berseberangannya Presiden Joko Widodo dengan Wapres Jusuf Kalla (JK) sudah terbaca dari headline sebuah harian ibukota pada Senin (7/9) pagi ini.

“Benarkah sedemikian parah hubungan Jokowi-JK? Tak jelas. Yang pasti gambaran ketidakakuran ditunjukkan oleh sejumlah pemberitaan,” kata Laode Ida kepada SP di Jakarta, Senin.

Dikatakan, keretakan hubungan Jokowi-JK yang terakhir terkait dengan pergeseran posisi Buwas dari Kabareskrim Mabes Polri ke Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN). Konon pergeseran itu sebagai dampak dari kasus penggeledahan PT. Pelindo II dan ruang kerja Direktur Pelindo II, RJ Lino.

Direktur Advokasi Pukat UGM Oce Madril mengatakan, Budi Waseso sudah selayaknya dicopot dari jabatannya. Alasannya, tindakan Kabareskrim dalam mengusut kasus banyak menimbulkan kontoversial.

“Banyak kritik terkait kinerja Bareskrim, baik kasus di pemerintah pusat maupun daerah, sehingga sudah tepat Budi Waseso dipecat,” ujar dia, Rabu (2/9).

Banyak kritikan datang dari masyarakat terkait kinerja, perilaku, dan sikap Kabareskrim. Oce mencontohkan, seperti sikap egois mereka yang menentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak melaporkan harta kekayaan, bahkan penegakkan hukum yang mengarah pada kriminalisasi. (www.konfrontasi.com)

Dalam rapat dengar pendapat yang digelar oleh Komisi III DPR beberapa waktu yang lalu itu banyak melontarkan aneka pertanyaan kepada Badrodin Haiti. Terutama soal pertukaran posisi Komjen Budi Waseso sebagai Kepala Bareskrim dan Komjen Anang Iskandar sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional.

Badrodin menjelaskan, proses mutasi merupakan kebijakan untuk kepentingan organisasi. Salah satunya untuk menghindari penegakan hukum yang justru menciptakan masalah sosial.

“Kalau penegakan tidak memperhatikan dampak sosial, kita akan kehabisan energi dalam menyelesaikan dampak sosial itu. Semua itu harus dilakukan dengan teknis yang tepat,” jelas Badrodin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).

Kegaduhan dan dampak sosial menjadi perhatian Badrodin dalam mengevaluasi organisasi. Setelah Budi Waseso tidak lagi bertugas di Bareskrim, jelas Badrodin, dia tetap memiliki tugas besar dalam menyelesaikan masalah narkoba.

Selain itu, bahwa pergantian Buwas dan Anang juga untuk melakukan penyegaran di organisasi. Selain menaruh Buwas sebagai kepala BNN untuk memperkuat organisasi, Anang Iskandar ditarik untuk memperbarui semangat di Polri.

Analisis

Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri) adalah unsur pelaksana utama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada tingkat Markas Besar dipimpin oleh Kepala Bareskrim (Kabareskrim Polri) yang bertanggung jawab di bawah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Kabareskrim Polri bertugas membantu Kapolri dalam membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, laboratorium forensik dalam rangka penegakan hukum serta pengelolaan informasi kriminal nasional.

Kasus PT Pelindo

PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perhubungan yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan dan logistik.

Pada hari Jumat (28/08/2015) siang, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri melakukan penggeledahan kantor PT. Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Penggeledahan itu dilakukan atas dugaan korupsi pengadaan mobil crane.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh Tempo, bahwa kasus ini pertama kali mencuat setelah adanya perwakilan dari Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia (SPPI) II mendatangi Mabes Polri. Beberapa bekas karyawan Pelindo II yang sedang bersengketa dengan direksi terkait pemutusan hubungan kerja, menyerahkan setumpuk dokumen terkait pengadaan 10 unit alat angkat pelabuhan itu. “Laporan kami sudah cukup lama,” kata Hendra Budi, salah satu pelapor dari Serikat Pekerja Pelindo II, Rabu lalu.

Satu dari 10 dokumen itu adalah dokumen audit Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan dokumen audit BPK, proses pengadaan ini melalui dua kali addendum atau tambahan klausul dalam perjanjian kontrak. Addendum pertama pada 3 Desember 2012 dengan perubahan skema pembayaran dan perubahan kurs pada jaminan pembayaran. Addendum II pada 8 Agustus 2013 dengan perubahan pada tempat penyerahan semula ke delapan cabang menjadi hanya ke Pelabuhan Tanjung Priok. Perubahan ini disertai pengurangan biaya Rp 190 juta.

Dengan berdasarkan pada data itu maka sangatlah wajar apabila Badan Reserse Kriminal Polri itu melaksanakan tugas dan melakukan penyelidikan dan penyidikan pada PT. Pelabuhan Indonesia (Pelindo).
Budi Waseso bersikeras pengadaan alat angkat ini tidak hanya persoalan administrasi. Polisi menduga adanya tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Ada beberapa modus dalam kasus ini. Pertama, melakukan perencanaan yang tidak benar dan tidak dilakukan analisis kebutuhan terhadap pengadaan tersebut. Kedua, penunjukan penyedia barang Guangxhi Narishi yang tidak memiliki pengalaman dan kapabilitas dalam pengadaan alat angkat. Ketiga, menguntungkan diri sendiri dan atau korporasi dengan perubahan sistem pembayaran dari lumpsum menjadi pembayaran termin 20 persen untuk down payment dan sisanya pembayaran cicilan.

Dwelling Time

“Dwelling time” merupakan waktu yang dibutuhkan sejak kontainer dibongkar dari kapal sampai dengan keluar dari kawasan pelabuhan. Dwelling Time untuk negara Indonesia sekitar 4-7 hari dan ini pun sebenarnya masih kalah jauh dari “Dwelling Time” luar negeri. Karena di negara-negara luar hanya membutuhkan waktu 1-5 hari.

Hal inilah yang menyebabkan presiden Joko Widodo marah saat melakukan kunjungan ke Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta 17 Juni 2015. Karena masih lamanya waktu tunggu bongkar muat di pelabuhan atau “Dwelling Time” di pelabuhan terbesar di Indonesia tersebut.

Presiden menegaskan bahwa kondisi seperti ini sudah lama terjadi dan ketidakefesienan tersebut membuat kerugian mendekati Rp780 triliun.
Menurut Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengatakan penyebab lamanya waktu sandar kapal adalah PT. Pelindo menyewakan lapaknya ke berbagai perusahaan swasta. “Koordinasinya tidak bagus, sehingga waktu sandar bisa menjadi sangat lama,” katanya di Kantor Pelayanan Utama Bea-Cukai, Tanjung Priok, Kamis, 10 September 2015.

Rizal berujar, biaya sandar kapal ukuran 5.000 GWT sekitar US$ 5.000 dan kapal yang lebih besar ukurannya sebesar US$ 17 ribu. Semakin lama kapal bersandar, biayanya semakin mahal. Organisasi Pelindo dinilai kurang bagus karena dikuasai banyak pengusaha lapak.

Berbeda dengan pernyataan Direktur Utama Pelindo II RJ Lino, dia mengatakan bahwa penyebab masih lamanya “Dwelling Time” karena delapan kementerian terkait belum tersambung. Dia mengungkapkan bahwa kedelapan kementerian tersebut tidak tersambung sehingga menyebabkan tidak tercapainya target “Dwelling Time”. Karena itu harus ada pemaksaan terhadap kedelapan kementerian.

Masalah yang muncul adalah kenapa setelah Bareskrim berusaha melakukan penyelidikan dan penyidikan pada PT. Pelindo malah harus mengalami pemindahan tempat tugas.

Kesimpulan

1. Adanya konspirasi jahat para pejabat negara dalam kasus PT. Pelindo, sehingga Presiden Joko Widodo bisa mencopot jabatan semua pihak yang terkait dalam kasus dwelling time.

2. Ini ada unsur permainan politik tingkat tinggi, kalau melihat perjalanan sepak terjang Kabareskrim Budi Wasesa saat kasus penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto diduga ada motif politik pimpinan Polri. Orang yang diduga memiliki afiliasi pada kekuatan politik alias partisan tersebut adalah Budi Waseso.

“Kegaduhan politik ini karena Budi Waseso itu partisan. Dia layak digantikan oleh orang yang lebih profesional,” ujar pengamat politik Populi Center, Nico Harjanto, dalam diskusi di salah satu rumah makan di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2015) pagi.
Nico mengatakan, sejak awal Budi Waseso mengakui dirinya adalah anak buah Budi Gunawan. Sudah menjadi rahasia umum jika Budi Gunawan sangat dekat dengan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan.

Terlebih lagi, pihak internal PDI-P mengakui bahwa Budi Gunawan turut merancang visi dan misi bidang hukum Presiden Joko Widodo.
Indikator kedua, Budi Waseso menyebutkan bahwa ada pengkhianat di tubuh institusi Polri. Padahal, saat itu Budi baru menjabat sebagai Kepala Bareskrim. Nico menengarai, ada upaya “menggeser” orang-orang yang tidak sejalan dengan kelompoknya.

Indikator ketiga, lanjut Nico, berdasarkan pernyataan mantan Wakapolri, Komjen (Purn) Oegroseno, yang menyebutkan bahwa pengangkatan Budi Waseso sarat kepentingan politik. Mengapa? Sebab, Budi tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjabat Kepala Bareskrim Polri. Seharusnya Kepala Bareskrim Polri itu pernah dijabat oleh Kapolda tipe A, tipe B. (www.tribunnews.com). (Jp)

%d blogger menyukai ini: