Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia

Divestasi Saham PT. Freeport Indonesia

PT. Freeport Indonesia
PT. Freeport Indonesia

PT. Freeport Indonesia dan pemerintah daerah Papua telah melakukan negoisasi guna melakukan penjualan 9.36 persen saham. Proses negoisasi tersebut terjadi sekitar tanggal 8 Januari 2010 yang lalu dan sudah memasuki tahap akhir.

Namun lima tahun kemudian, sekitar bulan Oktober 2015 mendatang perusahaan tambang asal Amerika Serikat, PT. Freeport Indonesia, siap meningkatkan divestasi saham kepada pihak nasional dari saat ini 9,36 menjadi 20 persen. Divestasi selanjutnya dilakukan pada Oktober 2019 hingga mencapai total 30 persen. Sesuai ketentuan, saham tersebut ditawarkan kepada pihak nasional, yakni ke pemerintah pusat, berikutnya pemda setempat, dan terakhir swasta nasional.

Sebagaimana yang dirilis dalam suara pembaharuan, 24 Juni 2015 bahwa kontrak karya (KK) Freeport diperpanjang pada 1991, yang memasukkan Freeport pada KK Generasi V, Pasal 24 KK tersebut mewajibkan perusahaan tambang emas dan Tembaga terbesar di Indonesia ini melakukan divestasi dalam dua tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36 persen dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Berikutnya, kewajiban divestasi tahap kedua dimulai 2001, yakni Freeport harus menjual sahamnya sebesar 2 persen per tahun sampai kepemilikan nasional menjadi 51 persen.

Untuk kewajiban divestasi tahap pertama sudah dilaksanakan, dengan sebanyak 9,36 persen saham Freeport telah dijual kepada pihak nasional, yakni PT IndoCopper. Namun, kewajiban divestasi tahap kedua urung dilaksanakan, karena pada tahun 1994, Pemerintahan Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994. Peraturan tersebut menyatakan, saham anak usaha dari perusahaan asing boleh dimiliki oleh pihak asing hingga 100 persen.

Anggota Komisi VII DPR RI, Kurtubi, menyayangkan sikap Freeport yang selama ini semena-mena terhadap Indonesia. Pasalnya, saat ini sekitar 90,64 persen saham PT Freeport Indonesia masih dimiliki oleh Freeport McMoran. Sedangkan, sisanya milik pemerintah Indonesia.

Hal tersebut, berdasarkan amanat PP Nomor 77/2014, yang menyebutkan bahwa pihak Freeport wajib melepas kepemilikan saham mereka sebesar 10,64 persen sehingga totalnya menjadi minimal 20 persen saham ke pasar nasional.

“Mestinya, Freeport itu bisa lebih mentaatinya. Karena, dia sudah memperoleh kemudahan yang begitu banyak dibanding sesama perusahaan tambang lainnya,” ujar Kurtubi saat dihubungi aktual.com di Jakarta, Selasa (22/9).

Dalam konteks ini, Kurtubi mencontohkan salah satu perusahaan tambang yang melakukan divestasi dengan nominal prosentase yang cukup besar, yaitu perusahaan tambang Newmont yang berada di Nusa Tenggara Timur dengan nilai divestasi sebesar 51 persen.

“Prosentase Newmont 51 persen, cuma sekarang tinggal 7 persen yang belum terserap. Tapi dia tetap, kewajibannya 51 persen. Dan, Freeport hanya 10 sampai 15 persen itu mah kecil, meski segitu juga harus ditaati,” lanjutnya.

Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, sebagaimana yang dilangsir tempo.com, dia merekomendasikan agar pemerintah membeli 10 persen saham PT. Freeport Indonesia yang akan dilepas pada 2015. Sudirman mengatakan pemerintah bisa memiliki saham Freeport melalui BUMN.

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, mewajibkan perusahaan pemegang kontrak karya yang telah berproduksi lebih dari lima tahun agar melepaskan 20 persen saham paling lambat setahun setelah 14 Oktober 2014. Freeport harus melepaskan sekurangnya 30 persen saham paling lambat lima tahun setelah peraturan ini diundangkan.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah mengkaji perusahaan pelat merah, mana yang cukup kuat dari segi finansial untuk mengambil divestasi PT. Freeport Indonesia.

Rini mengatakan, saat ini pemerintah Indonesia memiliki saham di Freeport sebesar 9,36 persen. Dia bilang, pemerintah berharap bisa meningkatkan kepemilikan saham di Freeport jika memungkinkan.

“Tapi memang kami sedang menganalisa BUMN mana yang secara balance sheets yang kuat untuk mengambil itu,” kata Rini ditemui usai membuka CFO BUMN Forum di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Masih menurut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno mendorong sejumlah perusahaan pelat merah untuk mengakuisisi sebagian saham PT. Freeport Indonesia. Salah satu BUMN yang diminta untuk mencaplok sebagian saham perusahaan tambang emas Amerika Serikat (AS) itu adalah PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk.

“Ya, kemungkinan Antam,” ujar Rini di Jakarta, Selasa (22/9). Instruksi Rini ini terkait dengan semakin dekatnya masa penawaran saham Freeport yang akan dimulai pada bulan depan. www.cnnindonesia.com.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, menilai PT. Aneka Tambang (Persero) Tbk sudah selayaknya mengambil jatah 10 persen saham divestasi PT. Freeport Indonesia. Dari segi pendanaan, badan usaha milik negara pertambangan tersebut sudah mampu.

“Sebaiknya memang Antam yang mengambil. Kalau pemerintah janganlah, duitnya untuk membangun infrastruktur saja,” kata Franky saat berbincang dengan wartawan di kantornya. Sebagai perusahaan terbuka, Antam bisa dengan mudah mendapatkan dana segar. Selain pendanaan, Antam juga dianggap sudah berpengalaman dalam pengolahan mineral. (tempo.com).

Analisis

Seperti yang tertuang di dalam alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945). Bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan negara tersebut, Pemerintah telah berupaya melakukan pembangunan pada seluruh bidang kehidupan. Salah satu bidang pembangunan yang masih terus digalakkan hingga saat ini adalah bidang ekonomi dengan pertambangan sebagai salah satu sektor utamanya, karena pertambangan merupakan sektor yang sangat diandalkan untuk memberikan pendapatan berupa devisa negara.

Pengelolaan sektor pertambangan telah termaktub di dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Bahkan ayat (3) menegaskan bahwa mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, sehingga pengelolaannya perlu untuk dilakukan seoptimal mungkin, efisien dan transparan. Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyatnya secara berkelanjutan.

Divestasi Saham

Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu divestment. Pengertian divestasi ditemukan dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PM.05/2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah. Divestasi adalah: “Penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.”

Divestasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang. Divestasi dapat juga dikonstruksikan sebagai keputusan perusahaan untuk meningkatkan nilai penting aset yang dimiliki perusahaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kekuatan perusahaan dalam mengubah struktur aset dan pengalokasian sumber daya.

Divestasi saham pada dasarnya merupakan pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing secara bertahap dengan cara mengalihkan saham tersebut kepada mitra lokal. Secara sederhana dapat dikatakan divestasi saham adalah pengalihan dari pihak asing ke pihak nasional.

Pada bulan Februari 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 yang mengatur tentang pelepasan (divestasi) bertahap saham perusahaan pertambangan asing hingga maksimum 51 persen kepada pihak Indonesia. Urutan yang mengambil alih adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan swasta nasional.

Seiring dengan peraturan pemerintah tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2012 (Permen ESDM) yang mengatur tentang keharusan mengolah hasil tambang mineral dan batu bara kepada semua pemegang izin usaha pertambangan tiga bulan setelah Permen ESDM keluar, tanpa pengolahan, hasil tambang tidak boleh dieskpor.

Dalam pandangan Menko Perekonomian yang lalu, Hatta Rajasa, PP No. 24 Tahun 2012 merupakan penegasan agar perusahaan asing hanya memiliki saham maksimum 49 persen. Perusahaan yang telah diwajibkan antara lain, Newmont Nusa Tenggara dan Kaltim Prima Coal. Selain itu, pemerintah juga akan mengambil alih semua saham Nippon Asahan Aluminium Jepang, dari PT. Inalum pada31 Oktober 2013.

Kontrak Karya

Kontrak karya adalah suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Republik Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi.

Istilah kontrak karya merupakan terjemahan dari kata work of contract. Ismail Sunny mengartikan kontrak karya sebagai kerja sama modal asing, dalam bentuk kontrak karya yang terjadi apabila penanaman modal asing membentuk satu badan hukum Indonesia. Badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang menggunakan modal nasional.

Ketentuan kontrak karya telah diatur dalam UU No 11 Tahun 1967 tentang pertambangan, di mana sebelumnya dimulai oleh UU No1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing yang menjadi pintu masuk inverstor asing untuk menanamkan modalnya dalam bisnis pertambangan. Dalam Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, disebutkan bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerjasama dengan Pemerintah, atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Kasus PT. Freeport Indonesia

Berlakunya UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah memberikan sebuah kerangka baru dalam pengelolaan bahan tambang. Karena hingga saat ini kontrak karya sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam pengelolaan tambang nasional, dipandang lebih memberikan keuntungan kepada perusahaan dibandingkan kepada negara sebagai pemilik aset tambang. Kontrak karya yang tidak mencerminkan rasa keadilan ini, mengakibatkan semakin kencangnya desakan untuk melakukan renegosiasi kontrak karya.

Hal ini semakin diperjelas dalam ketentuan Pasal 169 huruf c UU No. 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan bahwa renegosiasi dilakukan selambatnya 1 tahun setelah undang-undang ini diberlakukan. Adapun sejumlah poin yang menjadi wacana renegosiasi kontrak karya diantaranya meliputi luas wilayah kerja, jangka waktu atau perpanjangan kontrak, royalti dan iuran tetap, kewajiban pengelolaan dalam negeri dan pengelolaan lingkungan serta kewajiban divestasi.

Sehubungan dengan PT. Freeport Indonesia yang tidak tunduk kepada persyaratan divestasi, seperti yang telah diamanatkan di dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan itu lebih mengacu hanya kepada ketentuan kontrak karya. Sementara jika dicermati kontrak karya PT. Freeport Indonesia sendiri tidak mencantumkan adanya klausul mengenai ketentuan divestasi saham, mengingat kontrak karya bagi mereka merupakan sebuah kitab suci yang tidak dapat diubah. Hal ini semakin dipertegas, mengingat sifat dari kontrak karya tersebut adalah bersifat nail downyang artinya kontrak tersebut tidak mengikuti aturan atau perundang-undangan yang berkembang (bersifat tetap).

Kesimpulan

Berdasarkan analisa diatas, maka sikap bangsa Indonesia harus mengedepankan kepentingan rakyatnya dengan mengacu kepada pembukaan UUD 1945 alenia IV, yaitu harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Bangsa Indonesia harus bisa mengelola sektor pertambangan, yang telah termaktub di dalam Bab XIV Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: “(2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; (3) bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. (Jp)

%d blogger menyukai ini: