Sketsa News
Home Berita Terkini, News, Tekno-Sains Seruan masyarakat dari berbagai belahan dunia, “KITA SEMUA BERHAK TAHU!”

Seruan masyarakat dari berbagai belahan dunia, “KITA SEMUA BERHAK TAHU!”

Sektsanews.com. Warga TwitLand meramaikan tagar : , Seruan masyarakat dari berbagai belahan dunia, “KITA SEMUA BERHAK TAHU!.”  Peringatan Hari Hak Untuk Tahu Sedunia jatuh pada 28 september 2015.

Komisi Informasi Pusat RI dengan akun @KIPusat,  merupakan akun resmi Lembaga pengawal UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Seruan untuk : Buka Informasi Publik!. Info : (021) 34830741, Jl.Abdul Muis No.8 Jakarta.

Dalam twitnya @KIPusat, memposting antara lain :

Kita BERHAK DAPATKAN INFORMASI PUBLIK apapun dari Badan Publik: Kementerian, Kejaksaan/Kepolisian, PemProv s.d Desa, Parpol, BUMN, LSM, dll.

Jangan pernah takut meminta informasi publik, karena hak anda telah dijamin oleh UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik!

Minggu 27/9 Jam 6 pagi dtg ke Bundaran HI depan Hotel Mandarin, akan ada peringatan oleh

 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik lahir atas pertimbangan bahwa Keterbukaan Informasi Publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaran Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik. Pengelolaan akan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan pengelolaan badan publik yang baik. Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Undang-undang ini menjamin setiap warga Negara atau badan hukum untuk memiliki akses informasi terhadap Badan Publik terkait penyelenggaraan Negara.
UU KIP telah menentukan ruang lingkup Badan Publik bisa dilihat pada Pasal 1 angka 3 UU KIP, yaitu:

  1. eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
  2. badan lain fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, baik, yang menerima dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik sebagian maupun seluruhnya; atau
  3. badan non penyelenggara negara atau organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh danaya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Badan Publik sebagaimana dimaksud UU KIP adalah badan publik dengan kriteria di atas termasuk BUMN/BUMD, partai politik dan organisasi non pemerintah. (komisiinformasi)

(in)

%d blogger menyukai ini: