Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News GARAM IMPOR RAMAI DIPESAN, GARAM LOKAL MATI PELAN-PELAN

GARAM IMPOR RAMAI DIPESAN, GARAM LOKAL MATI PELAN-PELAN

Petani garam
Petani garam

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengakui ada ‘7 begal garam’ yang mengendalikan harga garam di Indonesia. Bahkan KPPU mengakui praktik curang di bisnis garam sudah terjadi sejak lama yakni pada tahun 2006 silam. Bahkan sudah ada perusahaan yang dihukum karena melakukan kartel garam.

Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf mengungkapkan, dalam penyelidikan persaingan usaha tidak sehat di dalam tata niaga garam, lembaganya bahkan sudah mengusut pelaku kartel garam dan sudah mengadili di pengadilan KPPU. “Kartel garam malah sudah ada tahun 2006, kok baru ribut sekarang. Sebenarnya itu (kartel garam) sudah lama sekali, kita malah sudah hukum pelaku kartelnya, pemerintah malah baru ngomong sekarang,” kata Syarkawi pada detikFinance, Selasa (22/9/2015).

Kendati demikian, menurut Syarkawi, kasus kartel garam yang diusut lembaganya saat itu adalah hanya kartel garam di tingkat lokal. “Itu hanya yang kartel garam lokal. Jadi pembelian garam di petani itu hanya dikendalikan beberapa kelompok saja, sehingga harga di petani rendah,” ujarnya.

Syarkawi mengungkapkan, meski kasusnya sedikit berbeda, kasus kartel garam yang sudah diusut KPPU di tahun 2006 tersebut berkaitan dengan kartel garam saat ini. “Hanya beda modus, tetapi yang dirugikan tetap petani lokal. Karena garam impor ini merembes ke garam petani lokal”. Menurutnya, saat ini ada 3 modus dalam praktik kartel yang dilakukan importir garam.

Modus pertama, kartel garam ini adalah pelaku kartel yang melakukan pembelian garam dengan harga rendah di luar negeri. Hanya Rp 500/kg, kemudian menjualnya ke pasar dalam negeri sebesar Rp 1.500/kg, indikasinya dari keuntungan yang berlipat,” ujar Syarkawi pada detikFinance, Selasa (22/9/2105).

Modus kedua, yang dipakai pemain kartel garam, kata Syarkawi, pembelian garam yang hanya dilakukan oleh sekelompok usaha sehingga membuat harga garam dari petani sangat rendah. “Karena kartel garam lokal bisa terjadi karena ketergantungan petani garam kepada pengepul. Pengepul ini jumlahnya tidak banyak,” tuturnya.

Syarkawi menyebut, harga garam lokal yang dipatok para tengkulak/pengepul garam ini hanya Rp 200/kg. Padahal, harga pokok pembelian (HPP) garam lokal yang diberlakukan saat ini adalah Rp 750/kg untuk garam kualitas pertama. Rp 550/kg untuk garam kualitas kedua, dan Rp 450 untuk garam kualitas ketiga.

Sedangkan modus yang ketiga, lanjutnya, adalah kombinasi dari kedua modus di atas. Praktik kartel ini terjadi karena pemerintah mewajibkan importir garam untuk menyerap garam lokal dalam jumlah tertentu sesuai kuota impor yang didapatnya.

“Modusnya mereka gelontorin garam dari impor ke pasar garam lokal. Karena ada rembesan garam impor otomatis harga garam lokal turun, saat harga turun inilah jadi kesempatan importir garam menyerap garam dari petani,” terang Syarkawi

Sebelumnya, Menko Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli mengungkapkan, ada kartel impor garam yang timbul akibat penggunaan sistem kuota. “Garam ini adalah contoh klasik perdagangan diatur kuota langsung maupun nggak langsung. Kuota juga terjadi di gula, daging, dan banyak komoditi impor lain,” kata Rizal dalam konferensi pers di Kantornya, Jakarta, Senin (20/9/2015).

Menurutnya, sistem kuota ini hanya menguntungkan para importir pemegang kuota. Ketika harga garam di luar negeri murah, masyarakat di dalam negeri tidak menikmatinya. Rizal mengungkapkan ada 7 pemain garam impor alias ‘7 begal garam’ yang memainkan harga garam di dalam negeri.

“Kalau gula namanya 7 samurai, saya anggap 7 begal. Demikian juga di garam ada 7, saya sebut 7 begal garam,” ucapnya. Sebanyak ‘7 begal’ garam ini merusak harga garam dari petani garam lokal, karena menggelontorkan garam impor (industri) saat masa panen garam lokal.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membantah bila impor garam dikendalikan oleh 7 perusahaan. Tercatat, ada 25 perusahaan yang mendapatkan izin impor garam dari Kemendag. Namun, Kemendag mencatat dari 24 importir, sebanyak 7 importir merupakan perusahaan besar. Meski demikian, 7 perusahaan itu bergerak di bidang industri farmasi. Industri farmasi harus mengimpor garam berkualitas tinggi dengan kadar NaCL di atas 97%. Jenis garam ini belum mampu dipasok dari garam lokal.

“Ada 25 importir garam, 7 diantaranya perusahaan farmasi. Jumlah importir garam sudah sering dipublikasikan”, kata Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Karyanto Suprih, melalui pesan singkat kepada detikFinance di Jakarta, Selasa (21/9/2015). Karyanto menambahkan, impor garam tidak mengenal istilah kuota. Pihaknya memberikan izin impor kepada siapa pun asalkan telah mendapat rekomendasi dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin). “Tidak pernah ada istilah kuota dalam impor garam,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Karyanto enggan membenarkan atau menyalahkan pernyataan Rizal Ramli bahwa ada 7 begal garam yang tercipta akibat penggunaan sistem kuota dalam pengaturan impor garam. “Tanya sama yang buat pernyataan tersebut,” ucapnya.

Sebenarnya, NTT sebagai daerah kepulauan memiliki potensi sebagai daerah penghasil garam terbesar untuk memenuhi kebutuhan garam nasional. Padahal sesuai data pemerintah daerah, potensi lahan tambak garam mencapai sekitar 10.000 hektare, antara lain di Kabupaten Kupang 7.000 hektare, Nagekeo 2.000 hektare, dan Ende 500 hektare. Adapun produksi garam nasional sekitar 1,4 juta ton, jauh dari total kebutuhan sekitar 2,9 juta ton. Kekurangan 1,5 juta ton garam dipenuhi dengan impor.

Produksi garam beryodium di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur berkembang pesat setelah petani garam setempat menggunakan teknologi geomembaran sejak satu tahun terakhir. Geomembran High Density Polyethylene (HDPE) merupakan lapisan lembar HDPE yang dihamparkan pada lahan garam yang tahan air, korosi, minyak, asam dan panas tinggi.

Sampai Oktober 2014, lahan produksi garam di daerah itu masih satu hektare yang memproduksi 135 ton per bulan dengan durasi panen 8-9 hari. Akan tetapi pada 2015, menurut Bupati Sabu Raijua, Marten Dira Tome, areal pengembangan garam dengan akan diperluas menjadi 100 hektare sehingga produksi garam akan menjadi 4.500 ton per bulan.

Dengan hasil produksi sebanyak itu, Pulau Sabu menjadi satu-satunya daerah penghasil garam terbanyak di Indonesia. “Sabu akan menyuplai garam untuk industri, termasuk suplai untuk sejumlah pabrik di Jakarta dan sebuah pabrik soda yang akan dibangun di Pulau Sabu,” kata Marten Dira Tome kepada wartawan di Kupang, Kamis (9/10).

Saat ini garam beryodium produksi Sabu Raijua sudah dikemas dalam bungkusan ukuran 350 mililiter seharga Rp750 per bungkus. Setiap kemasan berisi 20 bungkus yang dijual Rp45.000. Garam beryodium ini diberi nama ‘Nataga’ ini sudah memiliki kelaikan konsumsi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Disisi lain, ada faktor yang mempengaruhi transportasi garam lokal. Yakni dermaga untuk bongkar muat yang kondisinya jauh dari memadai, sehingga suplai garam ke daerah lain jadi terlambat. Satu contoh, yang terjadi di desa Pengarengan, Madura. Rata-rata mereka menyalurkan produksi garam ini melalui dermaga khusus yang ada di desa Pangarengan. Tetapi kondisi dermaga yang jauh dari kata memadai, akhirnya memperlambat dan menganggu kelancaran bongkar-muat garam.

Padahal sebanyak 176 ribu ton atau 55 persen garam rakyat dipastikan menggunakan dermaga tersebut sebagai pusat bongkar-muat. “Mereka antara lain berasal dari Ragung, Cangkareman, Pangarengan, Toro’an, Marparan, Sreseh, Blega dan Disanah,” kata H Ulum, petani sekaligus pengusaha garam yang ditemui koran ini kemarin.

H Ulum dan beberapa petani setempat berharap adanya pembangunan sarana dermaga yang sesuai dengan standart nasional dapat membantu meningkatkan harga garam rakyat. “Ini karena kami berharap ada kapal besar milik investor luar daerah yang bersandar dan menanamkan modalnya di sini,” kata H Ulum. Jika harapan tersebut jadi kenyataan, dapat dipastikan petani garam tidak perlu lagi menggunakan perantara pengusaha besar yang selama ini memonopoli mereka.

Namun begitu, H Ulum beserta Aksan berpendapat, sebenarnya antara investor, petani dan pengusaha dapat berjalan beriringan asal semua mengikuti aturan yang berlaku. Artinya bila salah satu dari pelaku di atas melanggar Kepmen Perindag tentang masalah patokan harga minimal garam, sudah seharusnya pemerintah aktif untuk memberi peringatan. (Dr)

(Disarikan dari berbagai sumber).

%d blogger menyukai ini: