Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, Internasional, News Kelompok Radikal Jangan Dipolitisasi

Kelompok Radikal Jangan Dipolitisasi

lokal

Sketsanews.com – Islamic States Iraq and Suriah (ISIS) merupakan organisasi yang lihai dan cerdas menggunakan media untuk propaganda. Dengan media, organisasi yang dideklarasikan oleh Abu Umar Al baghdadi dua tahun silam, menjadi fenomenal.

Berbagai adegan video eksekusi terhadap sandera ISIS, maupun liputan peperangan menghiasi media massa maupun dunia maya. Mereka menampilkan heroik, keberanian dan keterampilan dalam bertempur serta mengabarkan keberhasilan mereka menguasai suatu wilayah tertentu. Sehingga masyarakat dunia mengetahui keberadaan dan existensi kelompok ini.

Perkembangan media yang begitu cepat, mampu dimanfaatkan ISIS untuk merekrut anggota. Organisasi sempalan Al Qaedah tersebut, pandai dalam merekrut pengikut. ISIS merekrut anggota melalui sosial media (Sosmed), baik itu yang berupa Facebook, Twitter maupun sosial media lain.

Dengan aktifnya ISIS di dunia maya menampilkan propaganda, banyak pemuda Islam yang semangat untuk membela agamanya tinggi. Melihat berbagai tayangan video ISIS, menjadi tertarik dan bergabung dengannya. Sehingga pamor ISIS di mata pemuda Islam melebihi Al Qaedah.

Sejak dideklarasikan kelompok ini menjadi pro kontra di kalangan kelompok yang menginginkan berdirinya Khilafah (pemerintahan Islam). Namun sejak dideklarasikan ISIS kelompok jihadi, menimbulkan dua kelompok besar. Yaitu mereka yang pro terhadap ISIS dan kontra terhadapnya.

Al Qaedah pun kurang sependapat dengan cara ISIS dalam berjuang. Musuh utama Amerika itu, tidak setuju dengan cara ISIS memperlakukan musuh dan teman seperjuangan. Organisasi yang dididirikan Usamah bin Ladin tersebut, menganggap ISIS bagaikan “duri dalam daging”.

Berbagai negara melakukan penolakan terhadap ISIS, Termasuk negara Indonesia. Pemerintah indonesia terutama institusi Polri melakukan penolakan terhadap ISIS. Disetiap kota kecamatan di pulau Jawa, bisa dipastikan spanduk penolakan terhadap ISIS terpasang di tepi jalan.

Polri menangkap setiap orang yang memakai maupun menyimpan atribut ISIS. Pemerintah menangkap orang-orang yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan ISIS. Bahkan organisasi yang murni menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk Suriah, tak luput dari pengawasan pemerintah.

Belakangan ini, terdengar kabar dari media massa, beberapa orang membelot dan keluar dari ISIS. 85 orang anggota ISIS dikabarkan melarikan diri dan membelot. Empat orang di antaranya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Yakni Abdul Hakim Munabari, Ahmad Junaedi, Helmi Alamudi, dan Mazlan.

Seperti dikutip AFP, Alasan mereka keluar adalah kegagalan kelompok tersebut dalam menghadapi Presiden Bashar Al-Assad. ISIS tidak melindungi umat Islam. Justru ISIS membunuh mereka.

Selain itu, para pembelot juga berpendapat bahwa pertempuran yang dilakukan oleh kelompok muslim itu juga salah dan kontraproduktif serta menyalahi hukum agama. Menurut mereka, jihad yang dilakukan di Suriah dan Irak bukanlah jihad yang sesungguhnya.

Banyak anggota ISIS yang membelot setelah mengetahui perilaku rekan atau komandan mereka. Alasan paling kuat dari keputusan mereka untuk keluar dari ISIS adalah kesadaran bahwa kelompok radikal tersebut ternyata membunuh sesama Muslim.
Kabar itu memunculkan tanda tanya sekaligus kabar gembira.

Pemerinatah harus tetap waspada dan tidak cepat percaya begitu saja dengan pengakuan mereka. Harus ada tindakan-tindakan yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah untuk mengklarifikasi kebenaran berita itu.

Negara harus benar-benar mempelajari kabar tersebut. Sebab, kalau mereka pernah bergabung dengan ISIS, sulit bagi mereka untuk keluar, apalagi dengan cara terbuka diketahui media.

Kendati demikian, tetap harus ada antisipasi, baik itu oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) maupun berbagai lembaga terkait lainnya. Siapa yang bisa menjamin apakah mereka benar-benar telah sembuh dari pengaruh ISIS?

WNI yang mengaku menyesal bergabung dengan ISIS dan ingin kembali ke Indonesia, perlu mendapat perlindungan. Pasalnya diprediksi mereka yang keluar dari ISIS juga mendapat ancaman dari simpatisan ISIS yang belum sempat ke Suriah. Walaupun cukup sulit bagi negara untuk memberi perlindungan untuk mereka, Namun pemerintah harus hadir melindungi warga negaranya.

Mereka tetap harus diberi perlindungan bila benar-benar telah sembuh. Sebagaimana negara mencegah mereka bergabung dengan ISIS. Caranya terus memberikan penyadaran buat mereka dan mengubah mindset mereka.

Keberadaan mereka tetap harus diwaspadai,tentunya selain dengan membina juga ada deteksi. Intelijen juga harus ikut berperan dalam mengawasi. Kalau mereka ini dibina lalu menyimpang, maka intelijen juga harus tahu.

Kita patut bertanya, kenapa penanganan suatu organisasi ISIS yang jauh di negeri orang di sana, sedemikian luar biasa. Sedangkan penanganan separatis di Papua yang masih wilayah negeri ini terkesan biasa. Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Republik Maluku Selatan (RMS) merupakan organisasi yang jelas-jelas melakukan makar dan mempunyai bendera sendiri serta ingin mendirikan negara sendiri.

Aparat keamanan pun sudah banyak yang menjadi korban keganasan OPM.
Jika ISIS atau kelompok-kelompok yang menginginkan berdirinya suatu
Khilafah dianggap kelompok sesat, seharusnya pemerintah melakukan kajian maupun memberikan pencerahan. Pemerintah melalui Departemen Agama melakukan kajian dan dialog terbuka dengan melibatkan pihak yang bersangkutan, sehingga masyarakat bisa tercerahkan pemahamannya.

Pemerintah jangan hanya mengurusi urusan agama yang bernilai profit semata. Negara juga harus hadir mengurusi urusan aliran-aliran sesat yang berkembang tanpa pandang bulu. Jangan membiarkan aliran sesat meresahkan dan mengganggu keyakinan agama tertentu.

Kita sepakat, aliran sesat yang melenceng harus disingkirkan. Pemerintah jangan memelihara aliran sesat, untuk dimanfaatkan kepentingan politik. Serta dijadikan pembenaran untuk membasmi dan menyingkirkan kelompok yang berseberangan dengan pemerintah. (K1)

%d blogger menyukai ini: