Sketsa News
Home Berita Terkini, News Presiden Jokowi Larang Media Beritakan Kasus Korupsi, Inilah Alasannya

Presiden Jokowi Larang Media Beritakan Kasus Korupsi, Inilah Alasannya

Sketsanews.com – Kapolres Bangka Tengah, AKBP Roy Ardhya Candra mengatakan, pemberitaan soal kasus korupsi dari kepolisian maupun kejaksaan tidak semudah seperti dulu, apalagi kasus tersebut belum dinyatakan P21 atau masuk dalam penuntutan.

AKBP Roy Ardhya Candra (foto bangkatengah.com)
AKBP Roy Ardhya Candra (foto bangkatengah.com)

“Sekarang kita tidak boleh mempublikasi kasus korupsi sebelum P21 atau masuk kedalam penuntutan,” ujar Roy

Pernyataan orang nomor satu di Polres Bangka tengah tersebut, juga dibenarkan oleh Kasi Intel Kajari Koba, Syahrul ketika ditemui bangkapos.com, Kamis (08/10/2015) diruang kerjanya dirinya menyatakan peraturan itu, sudah menjadi intruksi presiden RI, Jokowi tertanggal, Senin (24/08/2015) lalu.

presiden Joko Widodo ( Foto bpmppt.belitungkab.go.id )
presiden Joko Widodo ( Foto bpmppt.belitungkab.go.id )

Dalam surat edaran intruksi presiden tersebut, ada lima item yang tertulis:
Poin pertama: diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan, kalau kesalahan administrasi, harus dilakukan aparat internal pengawasan pemerintah, karena itu dijamin UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintah.
Poin kedua: tindakan administrasi pemerintahan terbuka juga dilakukan tuntutan secara perdata, tidak harus dipidanakan. Kalau ada orang, atau lembaga yang melakukan kerugian yang sifatnya perdata, tidak harus dipindanakan. Dia hanya cukup melakukan pengembalian.
Poin ketiga: aparat dalam lihat kerugian negara harus konkret yang benar-benar atas niat untuk mencuri. Kalau niat mencuri, forum mufakat jahat, silakan. Tetapi, jangan kemudian asumsi, persepsi, praduga.
Poin keempat: BPK dan BPKP jika melihat ada indikasi kesalahan administrasi keuangan negara, diberi waktu 60 hari untuk perbaikan. Dalam masa perbaikan 60 hari itu, aparat kepolisian, kejaksaan, aparat penegak hukum tidak boleh intervensi.
Poin kelima: tidak boleh ekpos tersangka sebelum dilakukan penuntutan, jangan karena euforia tuntutan publik.
“Artinya, kasus korupsi sudah benar-benar terbukti, bukan sebatas praduga, atau dugaan persepsi dan sebagainya,” ucap Syahrul.(Ki)
Sumber: bangkapos.com

%d blogger menyukai ini: