Sketsa News
Home Berita Terkini, News Penjelasan Kapolri dan Tri Rismaharini terkait Penetapan TSK untuk Kasus Pasar Turi

Penjelasan Kapolri dan Tri Rismaharini terkait Penetapan TSK untuk Kasus Pasar Turi

Sketsanews.com – Beberapa saat yang lalu media memberitakan status tersangka Tri Rismaharini, mantan Walikota Surabaya berdasar surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) yang dikirim Polda Jatim ke Kejaksaan Tinggi Jatim.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Ariezyanto saat dikonfirmasi AntaraNews via telepon, Kamis, mengatakan SPDP tersebut diterima dari Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 30 September lalu.

“Iya, kami sudah menerima SPDP terhadap Risma, dari Polda Jatim pada 30 September lalu untuk kasus Pasar Turi,” ungkapnya. Ia mengemukakan, pihaknya juga bingung terkait dengan informasi yang beredar jika Kejaksaan Tinggi memeriksa Risma terkait dengan kasus tersebut.

** Tri Rismaharini (via@idntimes)

Bantahan Jenderal Polisi Badrodin Haiti adanya penetapan tersangka Tri Rismaharini

Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membantah adanya penetapan tersangka terhadap mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terkait kasus Pasar Turi.

“Enggak ada. Saya sudah telepon Kapolda Jawa Timur. Itu enggak ada. Enggak tahu informasi yang beredar itu dari mana sumbernya,” tegas Badrodin saat dikonfirmasi merdeka.com, Jumat (23/10/2015), dilansir dari Goriau.

Risma, yang dilantik menjadi wali kota Surabaya pada 28 September 2010, resmi berakhir pada Senin (28 September 2015) tepat lima tahun setelah Risma memimpin Kota Pahlawan.

 

Tanggapan Tri Rismaharini

Melalui juru bicaranya ini, Risma menyampaikan bahwa penetapan TSK atas dirinya adalah fitnah. Risma sendiri mengaku tetap bersabar dan tidak akan berhenti memperjuangkan kebenaran dan juga hak warga surabaya.

“Mudah-mudahan diberi kesabaran,” ucap Risma, dilansir TribunNews.

Juru bicara tim Risma-Whisnu, Didik Prasetiyono, menyatakan bahwa terhadap kabar adanya SPDP (surat perintah dimulainya penyidikan) hingga ditetapkanya Risma sebagai tersangka adalah bagian dari upaya penjegalan calon PDIP ini.

“Hingga Jumat pukul 17.00 ini, kami belum menerima konfirmasi maupun salinan SPDP baik dari Polda Jatim maupun Kejaksaan Tinggi Jatim tentang hal tersebut. Ini indikasi rekayasa untuk menjegal calon kami,” kata Didik yang juga Wakil Ketua DPC PDIP Surabaya.

(in)

%d blogger menyukai ini: