Sketsa News
Home Berita Terkini, News, Opini Qonun Jinayat dan Kontroversinya

Qonun Jinayat dan Kontroversinya

Sketsanews.com – Qanun adalah Peraturan Perundang-undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh. Dari berbagai aturan tersebut yang banyak disoroti adalah Qonun Jinayat, Qanun Aceh no 6 Tahun 2014.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) telah mengesahkan dan mulai berlaku pada Jumat, 23 Oktober 2015. Dinas Syariat Islam Aceh bersama Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh menggelar sosialisasi jelang efektifnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 itu, di Aula Balai Kota Banda Aceh, Kamis 22 Oktober 2015.

“Tidak ada hal yang mengkhawatirkan dari berlakunya Qanun Jinayat,” ujar Kepala Dinas Syariat Islam, Prof. Syahrizal Abbas kepada acehkita, Kamis (22/10/2015) malam.

Guru besar hukum Islam di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry itu menyebutkan, qanun ini bertujuan untuk melindungi pemeluk agama Islam di Aceh agar tidak melaksanakan perbuatan yang melanggar aturan Allah.

“Semangatnya untuk memproteksi, melindungi masyarakat dari perbuatan kemaksiatan, melanggar aturan Allah dan hukum alam,” lanjutnya.

** Aceh Cambuk 24 Warga, Jumlah Terbanyak Dalam Sehari 19/09/2015 (via @benar_berita)

Wakil Wali Kota Zainal Arifin mengatakan, pihaknya terus berupaya melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala bidang, termasuk bidang Syariat Islam. “Penerapan Syariat Islam harus benar-benar diarahkan untuk melahirkan kesadaran masyarakat untuk mengamalkan Syariat Islam dalam semua aspek kehidupan,” katanya, dikutip dari Tempo.

Harapannya dengan mulai berlakunya Qanun Jinayat ini, penerapan Syariat Islam di seluruh Aceh semakin maksimal. Ada tiga variabel penting sehingga penerapan Syariat Islam dapat terwujud sesuai dengan harapan semua pihak. “Pertama, dibutuhkan kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam; kedua, harus adanya political will pemerintah dan peran serta stakeholders; dan ketiga, secara bertahap atau gradualism.”

** Mesum, Algojo Cambuk 7 Warga Aceh (Via @karakternews)

Qanun Jinayat (pidana) mengatur tentang perbuatan yang dilarang syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Perbuatan yang diatur di antaranya meliputi khamar (minuman keras), maisir (judi), khalwat (perbuatan tersembunyi antara dua orang berlainan jenis yang bukan mahram), ikhtilath (bermesraan antara dua orang berlainan jenis yang bukan suami istri), zina, pelecehan seksual, dan pemerkosaan. Selanjutnya juga qadzaf (menuduh orang melakukan zina tanpa dapat mengajukan paling kurang empat saksi), liwath (homo seksual) dan musahaqah (lesbian).

** Eksekusi cambuk di Masjid Besar Pahlwan Banda Aceh, Jumat(19/9/2014). 8 penjudi dicambuk msing2 5x (via @SalmanMardira)

Hukuman yang diberikan kepada pelaku adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Banyaknya cambuk atau denda tergantung dari tingkat kesalahan. Paling ringan sepuluh kali atau denda 100 gram emas atau penjara 10 bulan dan paling berat adalah 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan, dilansir dari Tempo.

Qanun Jinayat merupakan amanat undang-undang, salah satunya tercantum dalam Undang Undang nomor 6 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA) yang mengamanatkan syariat Islam meliputi seluruh aspek, termasuk jinayah. “Jika tidak kita terapkan, malah kita yang melanggar hukum,” M.Jamil Ibrahim,SH.MH.MM, Wakil Ketua Mahkamah Syariat Aceh.

** Kapolres Harap Hukum Cambuk Tidak Terjadi Lagi di Aceh Tengah (via @atjehpostcom)

“Ketika Qanun Jinayat ini nantinya diberlakukan, kami berharap seluruh masyarakat sudah tahu, sehingga syariat Islam di Aceh diharapkan berjalan dengan baik,” kata Dr Munawar A Djalil MA, selaku Kepala Bidang Hukum Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh

Terkait adanya protes dan keinginan sejumlah pihak untuk melakukan judicial review terhadap qanun yang menjadi payung hukum pelaksanaan Syariat Islam di Aceh ini, dia mempersilahkannya. “Ya silahkan saja, tapi yang jelas qanun ini tidak bersinggungan dengan hukum positif lainnya yang berlaku di Aceh dan juga tidak melanggar HAM.”

***

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Menggugat

Menurut Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Supriyadi Widodo Eddyono, beberapa hal menjadi pertentangan antara Qanun Jinayat dan kerangka hukum nasional Indonesia, termasuk konstitusi dan beberapa ketentuan Internasional yang sudah positif berlaku di Indonesia yakni:

Pertama, mengenai perumusan norma pidananya, yang berpotensi menyasar kelompok rentan yaitu perempuan, anak dan LGBT (lesbian, gay, biseksual, dan transgender). “Seharusnya kehadiran Qanun Aceh 6/2014 adalah untuk upaya mengisi kekosongan ketentuan pada KUHP, namun dengan tidak bertentangan dengan ketentuan di atasnya. Akan tetapi Qanun telah menghadirkan aturan baru yang berbenturan dengan KUHP,” kata Supriyadi, dilansir dari Serambi.

 

Prof. Syahrizal Abbas : “Hukum mana di dunia ini yang tidak melanggar HAM …

Produk hukum lokal yang mengatur pelaksanaan syariat Islam itu, menurut Syahrizal, justru hadir untuk melindungi HAM warga dari bentuk ancaman pelecehan seksual, pemerkosaan, perzinaan, dan lainnya.

** Prof. Syahrizal Abbas (via @acehshare)

“Kalau dibilang melanggar HAM, saya tanya sekarang, hukum mana di dunia ini yang tidak melanggar HAM? Hukuman penjara itu kan bentuk pelanggaran HAM juga karena membatasi hak asasi untuk hidup bebas?” ujar Syahrizal saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (21/10/201).

Guru besar hukum Islam UIN Ar-Raniry itu mengajak semua kalangan untuk obyektif dan memandang persoalan HAM secara menyeluruh. Ia membuka ruang diskusi bagi yang beranggapan Qanun Jinayat melanggar HAM warga.

 

Download File .pdf ACEH : Aturan Qanun Nomor 6 Tahun 2014

(in)

 

%d blogger menyukai ini: