Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Extraordinary Crime dan Peradilan di Indonesia

Extraordinary Crime dan Peradilan di Indonesia

Sketsanews.com – Ratusan orang ditangkap dan diadili dalam kasus tindak pidana terorisme sejak peristiwa bom Bali 1, yang terjadi pada 12 Oktober 2002.

praperadilan-sketsanews

Kasus terorisme, mencuat setiap tahunnya hingga 2015 ini. Penangkapan dan penggerebekan yang dilakukan oleh Densus 88 selalu dijadikan pengalih isu di tengah terbongkarnya kegagalan pemerintahan.

Proses penyelidikan dan penyidikan tersangka teroris oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri, seringkali luput dari perhatian masyarakat. Padahal, dari penegakan hukum itu sangat riskan terjadi pelanggaran HAM. Hal ini karena minimnya akses yang diberikan kepada keluarga, penasehat hukum maupun media oleh pihak kepolisian terhadap tersangka tindak pidana terorisme.

Proses penahanan yang memakan waktu 7 X 24 jam itu, untuk menjadikan seorang terduga teroris menjadi tersangka, seperti yang diatur di dalam UU no 15 tahun 2003 tentang terorisme. Waktu seminggu itu, dijadikan ajang penyiksaan bagi terduga teroris untuk dipaksa mengakui tindakan yang dituduhkan kepadanya. Namun, entah karena tekanan dari pihak kepolisian, hal ini tidak pernah muncul diberbagai media.

Hingga saat ini, kepolisian telah menangkap 700 tersangka tindak pidana terorisme dalam 10 tahun terakhir. Pasca peristiwa bom Bali 1 hingga sekarang, dan sekitar 500 orang telah diadili.

Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Ansyaad Mbai, mengatakan aparat kepolisian telah menangkap ratusan pelaku tindak pidana terorisme, dan mengungkapkan jaringan mereka.

“Selama 10 tahun ini saya kira sudah cukup banyak teroris yang ditangkap, jaringannya banyak yang terungkap, sebetulnya itu suatu keberhasilan yang sangat bagus,” kata Ansyaad dalam perbincangan dengan BBC Indonesia pada awal Oktober lalu. (//www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2012/10/121010_lapsusterorism1)

Ketua The Islamic Study and Action Centre (ISAC), Muhammad Kurniawan S.Ag, SH, MH melihat, sepak terjang Densus 88 dalam menangani kasus terorisme selama ini sangat tidak profesional.

Ketidakprofesional tersebut kembali ditunjukkan pasukan burung hantu, yang dana operasionalnya banyak berasal dari negara asing ini, ketika membantai enam orang yang baru terduga teroris di Ciputat pada 2013 dan 2014 silam.

“Sangat tidak profesional. Polisi menyebar foto untuk mencari identitas yang telah di bantai Densus 88, masak yang di bunuh tidak tahu siapa dia. Bagaimana bisa menetapkan tersangka kalau nama dan alamatnya tidak tahu?” tegas Kurniawan kepada media.

Seorang Pakar Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, DR. Pudjiyono Suwadi, SH, MH. Ia menyatakan, kasus terorisme di Indonesia yang terjadi selama ini, penanganannya banyak kejanggalan.
Pria yang akrab disapa Pak Pudji ini mengatakan, sejumlah kejanggalan itu, terjadi saat para terduga sebelum dibawa ke persidangan maupun setelah masuk proses persidangan.

Dosen Hukum UNS Solo ini menjelaskan, kejanggalan sebelum masuk persidangan misalnya, Densus 88 banyak menangkap para terduga teroris tanpa memberikan surat penangkapan dan melakukan tindak kekerasan saat menangkap. Ia menegaskan, hal itu bisa dikategorikan sebagai sebuah penculikan.

Hal lain yang menjadi sorotan Pudji adalah, ditemukannya sejumlah fakta dan bukti bahwa Densus 88 sering melakukan penyiksaaan dan tekanan. Serta tidak memberikan hak bagi terduga teroris untuk menentukan kuasa hukumnya, dan ditemani saat proses pemeriksaan.

Lalu, kejanggalan yang paling besar dan tidak diterima akal sehat adalah ketika menembak mati orang yang baru dikatakan sebagai ‘terduga’ teroris. Dengan alasan apapun, tegas Pak Pudji, hal itu tidak dibenarkan. (//www.kompasislam.com/pakar-hukum-uns-solo-kasus-terorisme-banyak-direkayasa-negara)

Tim pengacara The Islamic Study and Action Center (ISAC), meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengusut tuntas tindakan Densus 88 itu. “Komnas HAM kami minta serius menangani kasus ini, dan menyeret semua anggota Densus 88 yang terlibat penggerebekan terduga teroris di Sukoharjo ke Pengadilan HAM,” kata Sekretaris ISAC, Endro Sudarsono, di Semarang, pada rabu (18/5).

Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan pihaknya, diketahui jika Densus 88 telah melakukan kesalahan fatal dalam hal identifikasi target operasi di bidang terorisme.

Dengan menembak mati dua terduga teroris yakni Sigit Qordowi, Hendro Yunanto, dan seorang penjual minuman bernama Nur Iman beberapa waktu yang lalu, maka Polri justru telah meresahkan, gagal melayani, melindungi, serta mengayomi masyarakat. (//detasemenyesus88.blogspot.co.id/2011/07/baru-diduga-langsung dibantai.html).

Analisis

Pelaku tindak pidana terorisme memang harus diberi hukuman sebagai ganjaran atas tindak pidana yang ia lakukan. Tetapi, sekalipun ia melakukan tindak pidana yang tergolong extraordinary crime, yang keberadaannya sangat tidak diinginkan oleh setiap orang, pelaku seharusnya diberikan perlindungan hukum dalam peradilan. Sering kali dalam penggerebekan, langsung melakukan tindakan penembakan kepada para terduga teroris hingga tewas. Sehingga, proses penyelesaian perkara pidana di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum tidak dapat dilaksanakan. Hukum acara pidana mengenal adanya asas praduga tak bersalah, yakni seorang tersangka tetap dianggap tidak bersalah sebelum dijatuhi putusan atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu selagi terduga teroris dilindungi asas praduga tak bersalah, Densus 88 tidak dapat melakukan tindakan semena-mena terhadapnya. Semua itu sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

Hal ini menimbulkan kerugian bagi keluarga terduga teroris karena ia kehilangan sanak saudaranya akibat tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Salah satu bentuk perlindungan bagi pelaku terorisme atau terduga teroris tersebut yakni dengan adanya wewenang pengadilan negeri untuk melakukan Praperadilan.

Pembahasan Masalah

Peradilan di Indonesia pada hakekatnya merupakan suatu sistem, hal ini dikarenakan dalam proses peradilan ada tahapan-tahapan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tahapan-tahapan dalam proses peradilan tersebut merupakan suatu rangkaian, dimana tahap yang satu mempengaruhi tahapan yang lain. Rangkaian dalam proses peradilan meliputi tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dalam proses peradilan, yang memiliki kewenangan melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan ada pada kepolisian. Sedangkan yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan adalah kejaksaan, sementara kewenangan mengadili dalam pemeriksaan di sidang pengadilan ada pada hakim. Kewenangan yang dimiliki oleh hakim, kejaksaan, dan kepolisian, meskipun berbeda tetapi pada prinsipnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Pelaksanaan kewenangan dalam proses peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum tersebut, hendaknya memegang kuat asas-asas yang berlaku dalam hukum acara pidana. Salah satu asas terpenting dalam hukum acara pidana ialah asas praduga tak bersalah, berdasarkan asas tersebut maka setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau diperiksa di sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

IGM Nurdjana dalam bukunya, “Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Terorisme: Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”. Pada hal 167 menyatakan bahwa sistem peradilan pada dasarnya merupakan suatu proses penegakan hukum, yaitu mulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh polisi. Tahap penuntutan oleh jaksa penuntut umum (JPU), proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan hingga proses pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem peradilan sangat terkait dengan aturan hukum pidana, baik materiil maupun formil, karena peraturan perundang-undangan pidana itu merupakan penegakan hukum pidana “in abstracto”, yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum pidana “in concreto” melalui sistem peradilan pidana.

Adanya asas praduga tak bersalah tersebut, sesuai dengan prinsip yang terkandung dalam pembentukan Undang-Undang Nomor Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (selanjutnya disebut KUHAP). Yang dijiwai prinsip perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Pada prinsipnya sesuai dengan tujuan KUHAP yaitu untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi dalam keseimbangan dengan kepentingan umum.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi dapat dilihat dengan adanya peraturan yang mengatur tentang ‘praperadilan’ sebagaimana diatur dalam pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP.

Praperadilan hanya merupakan suatu tambahan wewenang yang dimiliki oleh pengadilan negeri, yang berfungsi untuk memeriksa keabsahan dari suatu proses penanganan perkara. Artinya adalah yang diperiksa dalam praperadilan bukanlah mengenai pokok dari suatu perkara.

Sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya pasal 77 tentang Praperadilan, dimana dinyatakan bahwa, “Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang, sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

Adapun tujuan dari kajian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai praperadilan dan hubungannya dengan hak asasi manusia.

Semenjak berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP), sebagai pengganti dari hukum acara pidana kolonial (HIR), sistem hukum acara peradilan di Indonesia mulai mengenalkan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum, dalam suatu proses peradilan. Mekanisme pengawasan ini terejawantahkan dengan hadirnya praperadilan, sebagai jalur komplain bagi seseorang yang dikenakan upaya paksa oleh aparat penegak hukum. Praperadilan diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tindakan perampasan kebebasan sipil, telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan hukum yang ada. Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya aparat penegak hukum terhindar dari perilaku yang sewenang-wenang, penyalahgunaan wewenang atau tindakan tidak profesional lainnya (unprofessional conduct).

Lebih jauh, penjelasan mengenai praperadilan dapat ditemukan di dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 KUHAP, yang menyebutkan bahwa praperadilan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (KUHAP), tentang, (a) Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan/atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. (b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. (c) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Sementara mengenai prosedur dan tata cara praperadilan diatur di dalam ketentuan Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP.

M. Yahya Harahap, 2012 dalam buku “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, hal 1 menyatakan bahwa praperadilan secara terminologi terdiri dari dua kata yakni “pra” yang artinya sebelum dan peradilan. Artinya proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Prapradilan bukan lembaga peradilan yang berdiri sendiri jika ditinjau dari segi struktur dan susunan peradilannya. Praperadilan juga bukan sebagai instansi peradilan yang mempunyai wewenang member putusan akhir atas suatu kasus peristiwa pidana. Pengaturan mengenai praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai Pasal 83 KUHAP. Disamping itu, praperadilan juga memiliki kewenangan lain yakni memeriksa dan memutus tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 dan 97 KUHAP.

Sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9, pada intinya menyatakan bahwa setiap orang tidak boleh dijatuhi tindakan sewenang-wenang berupa penyiksaan, penangkapan, penahanan, atau dibuang, serta berhak memperoleh pemulihan yang efektif dari pengadilan atas tindakan yang melanggar hak-hak dasar manusia. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa adanya hubungan antara praperadilan dengan hak asasi manusia. Praperadilan merupakan pengejawantahan dari ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan. Sehingga praperadilan menjadi perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah, “Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak asasi manusia sebab niat praperadilan adalah sebagai terjemahan habeas corpus yang merupakan substansi HAM”

Munculnya praperadilan disebabkan karena dalam menjalankan kewenangannya, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya praperadilan tidak langsung menyebabkan proses peradilan bebas dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Buktinya, dalam prakteknya masih sering ditemui adanya pelanggaran-pelanggaran dalam proses peradilan.

Pelanggaran yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan, yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan. Sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terhadap kasus tersebut sering kali dijawab oleh oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan. Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Pelanggaran lain yang sering terjadi dalam proses peradilan adalah mengenai penghentian penyidikan, dimana dalam kenyataannya seringkali penghentian penyidikan tidak dinyatakan secara resmi. Dalam arti tidak dikeluarkannya surat penghentian penyidikan oleh pihak kepolisian yang bersangkutan. Kondisi tersebut tentu menyulitkan mekanisme yuridis terhadap pelaksanaan praperadilan, karena untuk mempraperadilankan kasus tersebut diperlukan adanya bukti berupa surat penghentian penyidikan yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian.

Kesimpulan

Dari data dan analisa diatas maka peranan praperadilan mempunyai arti penting dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan praperadilan mempunyai peranan yang sangat besar, yakni untuk melindungi pihak-pihak (tersangka, keluarga atau kuasanya) yang menjadi korban, akibat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya mengenai tidak sahnya penangkapan dan penahanan. Adanya praperadilan ini membuat pihak-pihak yang menjadi korban (tersangka, keluarga atau kuasanya) tersebut diberi ruang untuk menuntut kembali hak-haknya yang dilanggar oleh aparat penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 79 KUHAP.

Praperadilan, selain memberikan perlindungan dari sisi korban (tersangka), praperadilan juga berperan memberikan kepada penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk menuntut kejelasan terhadap haknya. Hak-hak yang dapat dituntut khususnya mengenai tidak sahnya penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP khususnya Pasal 80. (Jp)

%d blogger menyukai ini: