Sketsa News
Home Berita Terkini, News Warga Ngurus KTP Kelamaan, Bupati Digugat 10 Miliar

Warga Ngurus KTP Kelamaan, Bupati Digugat 10 Miliar

Sketsanews.com – Seorang warga menggugat Bupati Banyuwangi karena tidak puas dengan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dalam pengurusan E-KTP. Sidang perdana ditunda oleh Majelis Hakim yang dipimpin Saifudin Zuhri, lantaran tidak dihadiri oleh Bupati Banyuwangi atau pejabat Bupati sementara.

Amrullah menggugat Bupati Banyuwangi sebesar 10 miliar rupiah karena pengurusan EKTP nya yang tidak kunjung selesai hingga dua minggu lebih | Ira Rachmawati / Kompas.com / Banyuwangi

 

Amrullah, warga Desa Pondok Nongko, Kecamatan Kabat Banyuwangi yang berprofesi sebagai Pengacara merasa tertantang dengan ucapan oknum petugas Dispendukcapil, bernama Yakub. Saat itu ia sedang mengurus E-KTP yang dalam program Pemerintah Daerah digembor-gemborkan kelar dalam lima menit.

 

Kronologi Gugatan Citizen Law Suit Pengurusan e-KTP di Banyuwangi oleh Amrullah

Dikisahkan dari Kompas, Gugatan tersebut dilakukan berawal ketika Amrullah mengurus KTP-nya yang hilang pada 6 Oktober 2015. Namun, KTP yang diurusnya belum juga selesai hingga lebih dari 2 minggu.  “Awalnya saya meminta surat pengantar dari Desa Pondok Nongko untuk dibawa ke kecamatan,” ujar Amrullah, Selasa (27/10/2015).

Setelah itu, dia masih harus menunggu untuk mendapatkan surat keterangan dari Kecamatan Kabat.

“4,5 jam saya nunggu camat dan ternyata tanda tangan pada surat hanya tanda tangan scanner bukan tanda tangan basah,” tuturnya.

Ketika mengurus e-KTP ke dinas terkait, dia mendapatkan penjelasan bahwa pengurusan e-KTP dilakukan secara kolektif dan dilakukan secara bergantian untuk masing-masing kecamatan.

“Setiap kecamatan mendapatkan jatah 60 e-KTP dan ini tentunya akan memakan waktu yang cukup lama sehingga merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Saat mempertanyakan hal tersebut kepada petugas di lokasi, dia mengaku mendapatkam jawaban yang tidak mengenakkan.

“Saya diusir dengan dalih ada tamu. Bahkan petugas disana berkata jika ini kebijakan Bupati Banyuwangi dan jika tidak puas disilahkan untuk mengadukan ke atasannya ataupun menggugat ke pengadilan,” katanya.

 

Mendengar ucapan bernada tantangan, Amrullah mengajukan gugatan Citizen Law Suit atau gugatan warga negara terhadap pelayanan Pemerintah saat warga negara tidak puas. Gugatan Amrullah tertuju kepada tiga pejabat sekaligus, yakni Kepada Bupati Banyuwangi, Kadispendukcapil dan Camat Kabat.

***

Gugatan Citizen Law Suit Pengurusan e-KTP 10 Miliar Atas Nama Pribadi Amrullah

 

Gugatan Amrullah atas nama pribadi, menggugat Pemerintah Daerah sebesar Rp 10 miliar dan mendesak segera melakukan perbaikan sistem pelayanan publik kepada masyarakat. Dasar menggugat karena selama tidak memegang KTP, kontrak kerja dengan klien disejumlah daerah dibatalkan.

Tanpa adanya KTP, kata Amrullah, dia sempat kesulitan untuk melakukan perjalanan ke luar kota menggunakan pesawat terbang dan kereta api. Surat keterangan sementara yang diterbitkan kecamatan, kata dia, juga tak bisa dipakai mengurus paspor.

Lambannya pembuatan KTP itu dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam undang-undang tersebut, kata dia, penyelenggara negara seharusnya memberikan pelayanan yang mudah kepada setiap warga negara.

“Lambatnya pelayanan ini membuat saya merugi, kontrak kerja banyak yang batal karena saya tak bisa bepergian keluar kota,” kata Amrullah. Dia punya keinginan agar kedepannya sistem pelayanan publik di wilayah Banyuwangi menjadi lebih baik.

Pemerintah Daerah, yang diwakili kuasa hukumnya Mohammad Fahim menyatakan bahwa semua warga Indonesia diperbolehkan mengajukan gugatan, namun dipersidangan pengadilan akan dibuktikan kebenaran gugatannya.

“Siapapun boleh melakukan gugatan, namun harus dibuktikan di persidangan,” kata Fahim.

Sidang gugatan Citizen Law Suit terhadap Bupati Banyuwangi, Kadispendukcapil dan Camat Kabat dijadualkan akan berlanjut pada 3 Nopember 2015.

(in)

%d blogger menyukai ini: