Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines Siapa Yang Berhak Mendapat Materi Bela Negara?

Siapa Yang Berhak Mendapat Materi Bela Negara?

negara
Setelah rencana merevisi UU KPK yang berujung gaduh, kini pemerintah kembali melempar wacana yang tidak relevan, yakni bela negara.

Wacana adanya program bela negara ini menjadi polemik di antara para elite. Bahkan tidak hanya legislatif, di eksekutif sendiri sepertinya belum satu suara soal wacana bela negara. Selain abstrak, bela negara juga diyakini tidak efektif karena Indonesia masih memiliki TNI.

Program ini membutuhkan persiapan baik dari segi fasilitas berupa payung hukum yang berisi penganggaran, mekanisme, dan kurikulum, tapi juga memerlukan persiapan mental. Karena bisa dibilang bahwa ini suatu hal yang baru.

Sebelum mengimplementasikan program tersebut, pemerintah semestinya menyiapkan payung hukum program tersebut berupa undang-undang agar memudahkan dalam pelaksanaannya. Serta tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah sangat perlu untuk memberikan penjelasan kepada publik terkait arah kewajiban dari program bela negara. Dengan demikian diharapkan tidak ada salah persepsi terhadap program tersebut.

Bela negara belum memiliki payung hukum untuk menentukan anggaran dan mekanismenya. Payung hukum itu sebuah keharusan, agar jelas mekanisme dan dukungan anggarannya.

Program yang digulirkan oleh kementerian pertahanan itu terjadi pro dan kontra didalam masyarakat. Mereka yang mendukung beralasan bahwa semngat nasionalisme sudah redup di dalam jiwa rakyat Indonesia sehingga dibutuhkan program bela negara.

Bagi mereka yang menolak program itu, beralasan rasa nasionalisme selama ini sudah ada dan tertanam kuat di dalam jiwa rakyat Indonesia sejak lama dan alamiah. Kondisi saat ini kurang relevan, karena dalam kondisi damai.

Mereka yang menolak program tersebut juga menilai, dalih bela negara untuk meningkatkan semangat nasionalisme dipandang tidak tepat. Sebab nasionalisme yang diasosiasikan ke dalam bela negara akan menimbulkan interprestasi subjektif dari pemerintah.

Di sisi lain, adanya bela negara berpotensi mengembalikan kepada sistem otoriter seperti yang dipraktikan pada era Orde Baru (Orba). Yakni digunakan untuk menekan kelompok yang berseberangan pemerintah.

Keinginan pemerintah untuk merekrut kader bela negara, juga dikhawatirkan akan membungkam sistem demokrasi yang berkembang di Indonesia. Rekrut bela negara ini akan dipakai negara untuk membatasi hak menyatakan pendapat, sekaligus menjadi eksploitasi atas diri masyarakat Indonesia.

Program bela negara ini juga dikhawatirkan digunakan pemerintah untuk meredam gejolak perlawanan di masyarakat, untuk membungkam partisipasi publik dalam menyoroti kinerja negara. Memunculkan paradigma jangan menggertak, jangan mendemo, jangan menolak pemerintah.

Bisa saja program yang bagus ini di manfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pelatihan militer. Program bela negara ini juga berpotensi ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu untuk menekan kelompok yang lain. Atau lebih parah lagi program ini, justru dimanfaatkan untuk membela kepentingan rezim atau kelompok tertentu. Menginggat mekanisme perekrutan yang belum jelas.

Belum lagi rakyat yang melihat tingkah laku para pemimpin negeri ini yang tidak mencerminkan sikap yang mencintai dan membela negara ini.
Pemimpin yang gemar mengkhianati rakyat, mengumbar janji, membunuh perekonomian rakyat dengan memihak kepada kepentingan asing. Aset negara yang seharusnya dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat justru dijual untuk kepentingan kelompok.

Kita sebagai rakyat, tentu berfikir berulang kali. Setiap hari kita disuguhi berita korupsi, kolusi, nepotisme dan kesewenang-wenangan aparat negara. Siapa yang berhak menerima materi bela negara?

%d blogger menyukai ini: