Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News Point-Point Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang di Sahkan dengan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015

Point-Point Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech) yang di Sahkan dengan Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015

Sketsanews.com – Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan tentang pengawasan terhadap aktivis siber, diperkuat dengan payung hukum dengan terbitnya Surat Edaran (SE) tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 yang dirilis oleh Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti dikeluarkan pada 8 Oktober 2015 lalu.

** InfoGrafikSurat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015  | Ardiansyah via @imanbr

“Betul. Sudah diteken dan sudah dikirim ke Polda-Polda untuk diteruskan sampai ke Polsek,” ujar Badrodin saat dihubungi Kompas di sela kunjungan kerjanya di Aceh, Kamis (29/10/2015).

** Surat edaran ‘hate speech’ Kapolri sudah dikirim ke Polda dan Polsek. | @RapplerID

Surat edaran, yang diperoleh Kompas di Jakarta, Rabu (28/10), merujuk, antara lain,

  • Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
  • UU No 2/2002 tentang Polri, UU No 12/2008 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik,
  • UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,
  • UU No 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,
  • UU No 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Aparat Polri harus dapat menangani dengan baik masalah ujaran kebencian untuk melindungi kebinekaan dalam bangsa Indonesia.

“Karena para Kasatwil (Kepala Satuan Wilayah) perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara seperti itu. Agar kita (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” ujar Badrodin.

Selain itu, Badrodin juga berharap SE itu mampu memberikan efek jera bagi kelompok-kelompok atau individu di masyarakat yang aktif melontarkan pernyataan-pernyataan yang mengandung kebencian dan berpotensi konflik horizontal.

“Kami harap tidak ada lagi provokator dan penebar kebencian lagi di masyarakat. Aturannya sudah jelas dan tegas,” ujar Badrodin, dikutip dari TribunNews.

 

Poin-poin Isi Surat Edaran (SE) Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech)

Laman Jpnn memuat, Surat Sesuai salinan SE yang diterima wartawan dari Divisi Pembinaan dan Hukum Polri, Kamis (29/10) pada Nomor 2 huruf (f) SE itu disebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP.

Bentuknya antara lain penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.

Pada huruf (g) disebutkan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan atau kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel dan orientasi seksual.

Pada huruf (h) selanjutnya disebutkan bahwa “ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain misalnya dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak atau elektronik dan pamflet.

Pada nomor 3 SE itu, diatur prosedur kepolisian polisi dalam menangani perkara tersebut. Pertama, setiap personel Polri diharapkan mempunyai pemahaman dan pengetahuan mengenai bentuk-bentuk kebencian.

Kedua, personel Polri diharapkan lebih responsif atau peka terhadap gejala-gejala di masyarakat yang berpotensi menimbulkan tindak pidana.

Ketiga, setiap personel Polri melakukan kegiatan analisis atau kajian terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Keempat, setiap personel Polri melaporkan ke pimpinan masing-masing terhadap situasi dan kondisi di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan perbuatan ujaran kebencian.

Apabila ditemukan perbuatan yang berpotensi mengarah ke tindak pidana ujaran kebencian, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan. Antara lain memonitor dan mendeteksi sedini mungkin timbulnya benih pertikaian di masyarakat, melakukan pendekatan pada pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian.

Kemudian, mempertemukan pihak yang diduga melakukan ujaran kebencian dengan korban ujaran kebencian, mencari solusi perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai dan memberikan pemahaman mengenai dampak yang akan timbul dari ujaran kebencian di masyarakat.

Terakhir, jika tindakan preventif sudah dilakukan namun tidak menyelesaikan masalah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum sesuai dengan KUHP, UU nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Kemudian, UU nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Haiti menegaskan, para kepala satuan wilayah perlu penegasan dalam menangani perkara-perkara terkait hate speech. “Agar kami (polisi) jangan dibilang ragu-ragu lagi,” tegas orang nomor satu di Korps Bhayangkara ini

 

Tanggapan Netizen

** Ini surat edaran Kapolri tentang Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech), entahlah bisa tegas atau??? | @inidindand

  • Kapolri sudah membuar surat edaran tentang penanganan ujaran kebencian ( hate speech ). Secara khusus media sosial menjadi tempat pantauan @imanbr.
  • Tweeps.! Pemerintah mulai alergi dgn Timeland di socmed :”SE Kapolri mengenai Hate Speech” @rendranila.

(in)

 

auto → en
Badrodin
  • hessyafei

    hebat

%d blogger menyukai ini: