Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Setahun Berkuasa, Rakyat Makin Menderita

Setahun Berkuasa, Rakyat Makin Menderita

Sketsanews.com – Stabilitas kurs suatu mata uang jelas adalah salah satu indikator utama dari kondisi ekonomi suatu negara.

Tentu saja diperlukan beberapa indikator ekonomi lain untuk melengkapi diagnosis tentang kondisi ekonomi suatu negara. Diantaranya, tingkat pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, tingkat pengangguran, posisi neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan dan neraca pembayaran, cadangan devisa, human development index, tingkat sebaran distribusi aset lintas strata, lintas temporal, dan lintas spasial. Mengingat pergerakan kurs bersifat real time, maka bisa dikatakan bahwa semua indikator ekonomi lainnya akan tercermin pada pergerakan kurs saat itu.

paket-kebijakan-ekonomi-sketsanews

Mari kita sekarang mencermati pergerakan kurs rupiah terhadap dollar AS. Sejak awal tahun 2015, kurs mata uang rupiah melemah terhadap dollar AS. Di awal tahun kurs rupiah berada pada posisi Rp 12.200 per dollar AS dan pada akhir September 2015, kurs sudah bertengger pada posisi Rp 14.700. Yang notabene mengalami pelemahan sebesar 17,68 persen dalam kurun waktu sembilan bulan.

Dibandingkan dengan kurs negara lain di kawasan Asia, kinerja mata uang rupiah adalah yang terjelek kedua setelah mata uang ringgit Malaysia. Bisa dimaklumi kalau mata uang ringgit terpuruk karena memang Malaysia sedang mengalami krisis politik yang cukup berat.

Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Fuad Bawazier angkat bicara terkait kondisi perekonomian Indonesia saat ini. Menurut Fuad, lesunya perekonomian dimulai dari kebijakan Presiden Joko Widodo sendiri yang menaikkan harga bahan bakar minyak, sesaat setelah dia terpilih. Kemudian, cara menyelamatkan ekonomi saat ini malah tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

Fuad menilai, paket kebijakan ekonomi Jilid II yang diluncurkan Jokowi beberapa waktu lalu menyiratkan kalau pelemahan ekonomi hanya bisa diselamatkan oleh para pemegang modal besar (investor). Padahal, investor kurang merespon kebijakan ini.

“Sehingga bingung juga, karena mereka yang diharapkan bisa memperbaiki tidak merespon dengan baik. Ekonomi sendiri sudah terlanjur lesu, dimulai oleh kebijakan pemerintah Jokowi sendiri. Tidak sadar atau tidak mengerti, langsung dihajar sendiri, dinaikan harga BBM. Dimana imbasnya pasar menjadi sepi,” kata Fuad dalam diskusi di Restoran Dua Nyonya, Cikini, Jakarta, Minggu (4/10).

Selain itu, Fuad juga menilai paket kebijakan tidak ‘senendang’ seperti yang dikatakan oleh Jokowi. Seperti dalam kebijakan pengurusan izin investasi atau usaha dari delapan hari dipangkas menjadi tiga jam, serta paket pengurangan pajak penghasilan badan perusahaan diberikan selama 20 tahun.

“Itu enggak ada esensi apa-apa. Padahal delapan hari juga engga ada yang mengeluh. Kebijakan yang membohongi diri sendiri. Misalnya lagi pengurangan pajak perusahaan diberikan selama 10 tahun. Sekarang paket baru diberikan 20 tahun, padahal 10 tahun saja sudah malas. Yang diberikan dalam paket adalah barang yang tidak dibutuhkan masyarakat,” imbuh Fuad.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya juga menyalahi Undang-Undang. Perlu diketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 28 Ayat 2 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) sejak 15 Desember 2004.

Aturan yang dibatalkan MK tersebut pada intinya melarang penentuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) berdasarkan mekanisme harga pasar. Hal tersebut lantaran , Pasal 28 Ayat 2 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, yang berbunyi “Harga bahan bakar minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan”.

Pengamat ekonomi, Ichsanuddin Noorsry, menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance. Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Berbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya.

“Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika,” ujar Ichsanuddin ketika dihubungi Republika, Sabtu (28/3).

Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Pada era Soeharto, kendali atas stabilitas negara berada dibawah genggamannya. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga. (Dr)

%d blogger menyukai ini: