Sketsa News
Home Berita Terkini, Internasional, News Myanmar Dituduh Rencanakan Geonisida Muslim Rohingya Dengan Gaya Nazi

Myanmar Dituduh Rencanakan Geonisida Muslim Rohingya Dengan Gaya Nazi

Sketsanews.com – Peneliti Queen Mary University of London mengungkapkan pemerintah Myanmar dengan dukungan militer di tingkat negara bagian — didukung biksu nasionalis gerais keras — mendalangi penghancuran minoritas paling tertindas di negeri itu.

Seperti yang dilansir Sydney Morning Herald, beberapa peneliti mengatakan memiliki bukti yang mengungkapkan betapa penganiayaan terhadap Rohingya, termasuk mendorong mereka ke dalam ghetto, pembantaian sporadis di sejumlah tempat, adalah strategi jangka panjang pemerintah Myanmar untuk mengisolasi, melemahkan, dan akhirnya menghilangkan Muslim Rohingya.

Dalam laporan bertajuk Countdown to Annihilation: Genocide in Myanmar, peneliti dari International State Crime Initiative (ISCI) menyimpulkan bahwa teknik dehumanisasi dan stigmatisasi yang digunakan rejim Myanmar nyaris sama dengan yang dipakai Adolf Hitler tahun 1930-an dan Rwanda di awal 1990-an.

Menariknya, peneliti menemukan perlengkapan Nazi; helm dan t-shirt, dalam dokumen resmi Partai Nasional Arakan di negara bagian Rakhine. Salinan Mein Kampt, buku yang ditulis Hitler di penjara dan menjadi manifesto Nazi, dijual di jalan-jalan Rakhine.

Dalam salah satu editorial di majalah resminya, terbitan tahun 2012, Partai Nasional Arakan mengatakan;……dalam rangka bertahan hidup suatu negara, kejahatan terhadap kemanusiaan atau tindakan tidak manusiawi dapat dibenarkan untuk dilakukan.

Dalam editorial lainnya, majalah itu menulis; “Kami akan tercatat dalam sejarah sebagai pengecut jika mewariskan masalah Rohingya ke generasi berikut tanpa berbuat apa pun.”.

Sementara itu, Unit Investigasi Al Jazeera dan kelompok advokasi Hak Asasi Manusia, Fortify, mengklaim menemukan bukti kuat dari rencana keji genosida yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap muslim Rohingya.

Rohingya dan pengungsi Bangladesh menunggu penyelamatan oleh nelayan Aceh off Aceh Timur , Indonesia , pada bulan Mei. foto AP
Rohingya dan pengungsi Bangladesh menunggu penyelamatan oleh nelayan Aceh off Aceh Timur , Indonesia , pada bulan Mei. foto AP

“Mengingat skala kekejaman dan cara politisi (Myanmar) bersikap atas Rohingya, kami pikir sulit untuk menghindari kesimpulan bahwa niat [untuk melakukan genosida] ada,” kata Lowenstein Clinic dari Sekolah Hukum Universitas Yale seperti dilansir dari laman Aljazeera, Senin 26 Oktober 2015.

Menurut LC, bukti eksklusif yang diperoleh dari Unit Investigasi Al Jazeera dan kelompok advokasi Hak Fortify mengungkapkan pemerintah Myanmar telah sengaja memicu kekerasan komunal untuk kepentingan politik dengan menghasut kerusuhan anti-Muslim, melalui pidato penuh kebencian, menyebarkan ketakutan di antara warga Myanmar tentang Muslim, dan menawarkan uang untuk kelompok garis keras Buddha agar mendukung langkah keji pemerintah.

Profesor dari Universitas London, Penny Green, direktur International State Crime Initiative mengatakan, “Presiden Thein Sein menggunakan pidato kebencian untuk tujuan pemerintah, dan itu adalah untuk meminggirkan, memisahkan, mengurangi populasi Muslim di Burma. Ini bagian dari proses genosida.”

Selanjutnya seorang mantan pelapor PBB untuk Myanmar, Tomás Ojea Quintana, bahkan telah menyerukan penyelidikan dugaan genoisida atas Thein Sein dari USDP dan para menteri. “Genocide Agenda ” menurutnya telah sangat jelas menunjukan bahwa agen pemerintah Myanmar terlibat dalam memicu kerusuhan anti-Muslim.

Kesaksian lain yang cukup mengejutkan datang dari seorang mantan anggota dinas inteligen militer Myanmar. Ia mengungkapkan bagaimana pemerintah juga menggunakan jasa preman untuk membangkitkan kebencian. Ia menyaksikan agen provokator dari tentara memprovokasi masalah terkait Muslim.

“Tentara mengendalikan peristiwa ini dari balik layar. Mereka tidak terlibat secara langsung,” katanya, berbicara dengan syarat anonimitas untuk menghindari kemungkinan penyerangan. “Mereka membayar uang kepada orang-orang dari luar.”

Di antara temuan lainnya terdpat dokumen peringatan rahasia “kerusuhan komunal nasional” yang sengaja dikirim ke kota-kota untuk menghasut ketakutan anti-Muslim.

Situs berita Aljazeera, 26 Oktober 2015, mengatakan bahwa sebagaimana pemilihan umum akan berlangsung dalam waktu dekat, 8 November 2015, laporan saksi mata dan bukti dokumen rahasia mengungkapkan bagaimana pemerintah, yang didukung partai militer Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) telah berusaha untuk meminggirkan Muslim dan Rohingya. Al Jazeera telah meminta komentar dari pemerintah Myanmar, namun belum menerima tanggapan apapun.

Saat pemilihan umum, USDP akan berjalan dengan dukungan berbagai etnis dan pihak lainnya, terutama untuk melawan Liga Nasional untuk Demokrasi, yang dipimpin oleh Aung Sang Suu Kyi.

Pemungutan suara dipandang sebagai tahap penting berikutnya dalam langkah menuju demokrasi yang utuh. Reformasi di Myanmar sudah berlangsung sejak 2010, ketika pemerintahan militer digantikan oleh pemerintahan sipil yang didukung militer.
1446093610452
Tapi dikatakan, saat junta militer lengser tahun 2011, kelompok garis keras Buddha justru mengambil keuntungan dari kebebasan untuk mendapatkan pengaruh dalam politik negara itu. Kandidat Muslim telah banyak dikeluarkan dari pemilu mendatang.

Ratusan ribu Muslim Rohingya bahkan telah kehilangan haknya awal tahun ini ketika pemerintah mencabut kartu kewarganegaraan. Akibatnya mereka terancam tidak bisa memilih.(Ki)

%d blogger menyukai ini: