Sketsa News
Home Berita Terkini, News Inilah Beberapa Tanggapan Soal SE Kapolri

Inilah Beberapa Tanggapan Soal SE Kapolri

Sketsanews.com – Surat Edaran(SE) Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti tentang Penyebaran Kebencian di media sosial (medsos) mendapat tanggapan dari berbagai kalangan.

Presiden RI Joko Widodo.
Presiden RI Joko Widodo.

Salah satunya mantan Ketua Dewan Pers Atmatakusumah Astraatmadja.Ia ‎tidak setuju jikalau hate speech atau ujaran kebencian diberikan sanksi pidana.
“Kalau itu menimbulkan sanksi hukum saya tidak setuju,” tegasnya saat di Hotel Mercury, Jakarta, dikutip Jawapos.com

Menurut dia, ‎jikalau ada yang tidak senang atas ujaran kebencian di medsos tinggal dijawab saja kepada pihak yang bersangkutan. ‎Lalu, orang yang mengutarakan kebencian itu diajak berdialog. Diberi penerangan terhadap apa yang dia sampaikan itu tidaklah baik‎.

“‎Ngapain mesti menahan, mengadili, jawab aja, lakukan dialog, beri penerangan,” sebutnya santai.‎

Atma heran dengan begitu banyaknya undang-undang terkait penghinaan yang menjadi dasar turunan dikeluarkannya SE Kapolri itu. ‎

“Saya gak ngerti para pembuat undang-undang, inginnya memenjarakan. Mereka mementingkan negara lupa rakyat. Rakyat yang perlu diperhatikan. Kalau gak ada rakyat gak ada negara” sinis Atma dengan tawa kecil.

‎Sebaiknya, lanjut dia, kepolisian membuat program edukasi. Begitu pula terhadap pemerintah, se dini mungkin dari tingkat Sekolah Dasar (SD) diberikan program edukasi terkait penggunaan media yang positif, sesuai yang dianjurkan Unesco terkait media cyber.

“Meski tidak seratus persen, tapi paling tidak warga negara paham. Melek media, daripada selalu ingin jatuhkan hukuman,” tandasnya.

Sementara itu, Menurut pengamat politik dan hukum Uchok Sky Khadafi, surat edaran polisi sudah mengekang kebebasan berpendapat di medsos. “Membungkam demokrasi,” ujarnya.

Padahal pendapat di medsos ini bagian dari proses kedewasaan rakyat. “Sejatinya, bukan sedang menyebar kebencian tapi saling kenal mengenal antara warga negara. Meski, berimbas pada saling serang menyerang,” ucapnya.

Sayangnya, Uchok melanjutkan, imbas saling serang menyerang itu dijadikan kesempatan Polisi untuk cari muka kepada Presiden Jokowi.

Dia meminta, agar polisi tidak usah overakting mengeluarkan ancaman pada warga medsos. Apalagi, pendapatan atau pernyataan masih sebatas hal yang wajar.

Uchok meminta, agar SE segera dicabut. Sebab, itu juga melanggar hak asasi manusia. “Polisi sudah menjelma menjadi militerlistik yang menakutkan bagi masyarakat sipil,” pungkasnya.

Hal senada juga diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Rahmat Bagja, surat edaran itu seakan menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dalam KUHP yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 2012.

Sebab, kendati tak disebutkan secara jelas, tentunya yang menjadi subjek akhir dari SE tersebut adalah presiden yang notabene kerap kali menerima hujatan.

“‎Jelas maksudnya untuk presiden, dia di ujungnya. ‎Munculnya SE ini malah pasal yang dikunci dalam demokrasi itu dihidupkan kembali. Itu yang membuat demokrasi kita tidak elegan bahkan cenderung salah.‎” ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/11). ‎

Menurutnya, SE itu sangat berbahaya bagi jalannya demokrasi yang coba dikuatkan Presiden Joko Widodo. “Itu berbahaya. Balik lagi ke Orde Baru, bahkan bisa lebih gila. Zaman Megawati nggak ada begini-beginian,” sebut Rahmat. ‎

Dia juga menil‎ai bahwa SE itu akan menambah masalah baru bagi Jokowi. “Itu malah mendeskreditkan Jokowi. Kasihan, sudah keasepan sekarang ngurus surat edaran,” sebutnya.

Sebab, bisa saja adanya SE itu berpengaruh pula pada para penghuni parlemen yang memang tugasnya mengkritik pemerintah jika kebijakan yang ke luar dinilai tidak tepat.

“Apa susahnya sih nerima kritik. Misalnya nih soal asap, apakah mau bikin Ketua DPR kena surat edaran Polri, lebih gila lagi itu. Kayak kemarin paripurna, berarti lima orang kena tuh. Pasal itu kena. Apa kah itu yang diinginkan Jokowi ?” tandasnya.

Seperti yang diberitakan, Kapolri mengeluarkan surat penanganan ujaran kebencian atau hate speech dengan Nomor SE/06/X/2015. Surat tersebut diteken Jenderal Badrodin Haiti pada 8 Oktober 2015 lalu dan telah dikirim ke Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) seluruh Indonesia.‎

Pada Nomor 2 huruf (f) disebutkan bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP. Bentuknya berupa, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, serta menyebarkan berita bohong dan semua tindakan di atas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial.‎

Pada huruf (h) dikatakan bahwa ujaran kebencian sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media massa cetak atau elektronik, dan pamflet.(Ki)

%d blogger menyukai ini: