Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Hate Speech Untuk Menghabisi Lawan Politik ?

Hate Speech Untuk Menghabisi Lawan Politik ?

Sketsanews.com – Surat Edaran (SE) yang diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti tentang penanganan ujaran kebencian, atau Hate Speech beberapa lalu menuai tanggapan dari beberapa pihak. Surat yang bernomor SE/06/X/2015 itu menjadi pro-kontra dikalangan masyarakat.

ilustrasi Hate Speech
ilustrasi Hate Speech

Sebagian pihak berpendapat Surat Edaran (SE) itu untuk mengatur kritikan atau beretika dalam menyampaikan gagasan atau pendapat. Masyarakat diatur agar tidak lepas kontrol dalam berbicara, berpendapat, orasi, dan pidato baik di dunia nyata maupun dunia maya.

Sementara, pihak lain yang menganggap surat edaran itu adalah mengekang kebebasan berpendapat. Surat edaran tentang hate speech itu telah menimbulkan keresahan dan ketidaknyamanan masyarakat untuk bisa bebas berpendapat.

Ada kesan surat edaran hanya mengutip UU yang sudah ada yaitu mengutip Pasal 310 dan 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan, yang sudah ada di dalam undang-undang. Ada pula yang berasumsi bahwa surat edaran Kapolri itu sebagai bentuk lain dari pasal mengenai larangan menghina presiden.

Muncul dugaan bahwa hate speech tersebut sebagai alat represi pemerintahan Presiden Joko Widodo terhadap para pengkritiknya. Sebagaimana kita diketahui, beberapa waktu sebelum keluarnya peraturan ini, pemerintah hendak menghidupkan kembali pasal penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP). Jabatan presiden dianggap sebagai sebuah simbol negara yang harus dilindungi.

Kebebasan mengungkapkan pendapat adalah sesuatu hal yang harus ada sebagai negara yang mengaku menganut faham demokrasi. Mengungkapkan pendapat dan mengkritisi pemerintah adalah media untuk berkomunikasi antar rakyat dengan pemerintah.

Kita juga masih mempertanyakan apakah hate speech tidak akan membungkam kebebasan berpendapat secara lisan dan tulisan dengan alasan stabilitas nasional? Ketika kondisi pembungkaman itu lebih mengemuka daripada preventif, kontrol, dan edukatif. Apalagi ditambah dengan tindakan sewenang-wenang aparat, serta tidak tahunya pihak keamanan dalam membedakan kritik konstruktif dan penistaan dalam menangani adanya ujaran kebencian.

Apakah kita akan kembali seperti era orde baru ketika terbentuk Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) pada 10 Oktober 1965. Aturan ini memang memiliki potensi penyelewengan dalam penerapannya. Itu karena bersinggungan dengan tafsiran-tafsiran yang berkaitan dengan faktor sosiologis-antropologis, politis, dan ketidakjelasan penafsir hukum. Apalagi, penguasa di dalam negeri ini masih bingung, belum dapat membedakan mana kritik dan mana penghinaan.

Surat edaran hate speech jangan sampai melumpuhkan prinsip demokrasi. Apalagi dijadikan sebagai ‘peluru’ untuk menyasar mereka yang vokal dan kritis terhadap pemerintah. Harus ada pemisahan antara penghinaan dengan penghasutan, sehingga tidak bisa aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang yang mengatasnamakan surat edaran hate speech.

Sebenarnya kita sepakat dengan adanya surat edaran itu, untuk mengatur kritik supaya lebih sopan dan bermoral. Namun, yang harus di garis bawahi adalah jangan sampai surat edaran itu digunakan untuk memasung atau dijadikan senjata untuk menghabisi lawan politik. Harus ada konteks yang jelas dalam pelaksanaannya.

Alangkah baiknya jika surat edaran itu di cabut karena sarat dengan penyelewengan dan penyimpangan. Surat edaran itu lebih bermuatan politis dari pada kepentingan rakyat. kita juga mempertanyakan apakah aparat penegak hukum kita mampu melaksanakan, mengingat selama ini dalam penegakan hukum masih tebang pilih dan tumpul keatas dan tajam kebawah.

If you have no critics youill likely have no Success. Mungkin itu sebuah ucapan dari Malcolm X mengenai pentingnya kritikan. Karena bisa jadi kritik adalah rasa kepedulian terhadap, apa yang dikritisi. Jika tak ingin dikritik maka jangan memerintah negeri ini. (Ki)

%d blogger menyukai ini: