Sketsa News
Home Berita Terkini, News Daftar Resmi UMK Jawa Tengah (Jateng) 2016

Daftar Resmi UMK Jawa Tengah (Jateng) 2016

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan upah minimum kabupaten/kota 2016 dengan menandatangani Keputusan Gubernur bernomor 560/66 Tahun 2015 tertanggal 20 November 2015.

kunjungan Pak @ganjarpranowo di rumah salah satu penerima bansos pemugaran rumah di Desa Ngadiluwih @karanganyarku | @willyantow

Berikut perincian UMK 2016 di Jateng:

1. ‎Kota Semarang Rp. 1.909.000

2. Kabupaten Demak Rp. 1.745.000

3. Kabupaten Kendal Rp. 1.639.600

4. Kabupaten Semarang Rp. 1.610.000

5. Kota Salatiga Rp. 1.450.953

6. Kabupaten Grobogan Rp. 1.305.000

7. Kabupaten Blora Rp. 1.328.500

8. Kabupaten Kudus Rp. 1.608.200

9. Kabupaten Jepara Rp. 1.350.000

10. Kabupaten Pati Rp. 1.310.000.

11. Kabupaten Rembang Rp. 1.300.000

12. Kabupaten Boyolali Rp. 1.403.500

13. Kota Surakarta Rp. 1.418.000

14. Kabupaten Sukoharjo Rp. 1.396.000

15. Kabupaten Sragen Rp. 1.300.000

16. Kabupaten Karanganyar Rp. 1.420.000

17. Kabupaten Wonogiri Rp. 1.293.000

18. Kabupaten Klaten Rp. 1.400.000

19. Kota Magelang Rp. 1.341.000

20. Kabupaten Magelang Rp. 1.410.000

21. Kabupaten Purworejo Rp. 1.300.000

22. Kabupaten Wonosobo Rp. 1.326.000

23. Kabupaten Kebumen Rp. 1.324.600

‎24. Kabupaten Banyumas Rp. 1.350.000

25. Kabupaten Cilacap

A. Wilayah Kota Rp. 1.608.000

B. Wilayah Timur Rp. 1.490.000

C. Wilayah Barat Rp. 1.483.000

26. Kabupaten Temanggung Rp. 1.313.000

27. Kabupaten Banjarnegara Rp. 1.265.000

28. Kabupaten Purbalingga Rp. 1.377.500

29. Kabupaten Batang Rp. 1.467.500

30. Kota Pekalogan Rp. 1.500.000

31. Kabupaten Pekalongan: Rp. 1.463.000

32. Kabupaten Pemalang: Rp. 1.325.000

33. Kota Tegal Rp. 1.385.000

34. Kabupaten Tegal Rp. 1.373.000

35. Kabupaten Brebes Rp. 1.310.000.

Data dikutip dari MetroJateng pada 21/11/2015.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo konsultasi dengan DPRD Jateng sebelum memutuskan UMK sudah jadi tradisi di Pemprov Jateng, karena dewan dirasa perlu mengetahui terlebih dahulu. “Karena sudah jadi tradisi di Pemprov, mereka (dewan) perlu mengetahui,” katanya seusai menggelar pertemuan untuk konsultasi dengan para pimpinan dewan, Jumat (20/11/2015), dikutip dari TribunNews.

Sebelumnya, dirinya juga telah bertemu dengan para buruh, pengurus Apindo Jateng, serta Bupati dan Wali Kota se Jateng. “Pada teman-teman buruh sudah bicara, Apindo sudah bicara, saya juga sudah berkali-kali bicara pada Bupati dan Wali Kota. Mudah-mudahan kalau mereka bisa melepaskan dari kepentingan sesaat sih, ya lebih enak,” katanya.

(in)

%d blogger menyukai ini: