Sketsa News
Home Berita Terkini, News Netralitas PNS Boyolali Sangat Buruk

Netralitas PNS Boyolali Sangat Buruk

Sketsanews.com – Sudah menjadi rahasia umum bahwa netralitas PNS Boyolali dalam pilkada sangat buruk dan memperihatinkan.
Berdasarkan catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng, Boyolali menduduki peringkat pertama dari 21 kabupaten/kota.terkait aduan kasus netralitas PNS dalam Pilkada.

 Sosialisasi pengawasan pilkada kepada kepala desa dan camat se-Boyolali dan Klaten salah satu hotel di Boyolali,(Foto Radarsolo.co.id)
Sosialisasi pengawasan pilkada kepada kepala desa dan camat se-Boyolali dan Klaten salah satu hotel di Boyolali,(Foto Radarsolo.co.id)

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng telah menerima tiga aduan mengenai pelanggaran ASN yang terjadi di Boyolali.

Jumlah itu merupakan jumlah terbanyak dibandingkan daerah lainya yang hampir tidak ada aduan selama pelaksanaan pilkada serentak ini. Belum lagi kasus kasus yang tidak dilaporkan Msyarakat ke BKD jumlahnya mungkin lebih banyak lagi.

Staf Subid Pembinaan dan Perundangan BKD Provinsi Jawa Tengah Agil Joko Sarjono mengatakan, hingga saat ini, pihaknya sudah menerima lima aduan dari masyarakat terkait netralitas perangkat negara dan PNS terkait pelaksanaan pilkada, di mana tiga di antaranya berasal dari kabupaten yang terkenal karena Susu sapi perahnya.

Meski enggan menyebutkan nama, Agil menjelaskan tiga kasus yang diadukan melibatkan satu orang camat dan dua PNS. “Ada pengaduan yang menyebut adanya pengarahan untuk memberikan iuran kepada salah satu calon. Tapi karena masih berupa aduan jadi belum terbukti benar salahnya,” kata Agil usai sosialisasi pengawasan pilkada kepada kepala desa dan camat se-Boyolali dan Klaten salah satu hotel di Boyolali, seperti yang dilansir Radarsolo.co.id kemarin.

Agil menjelaskan, berdasarkan pasal 4 angka 15 PP Nomor 53 Tahun 2010 telah jelas menyatakan bahwa PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah. Dengan cara sebagaimana yang telah diatur dalam PP tersebut. Baik terlibat langsung dalam kegiatan kampanye untuk mendukung pasangan calon, atau menggunakan fasilitas jabatan dalam kampanye.

“Membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan juga tidak diperkenankan. Atau mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakkan terhadap paslon,” kata Agil.

Sebagai tindak lanjut, BKD Jateng sudah menginstruksikan BKD Boyolali untuk melakukan klarifikasi. Untuk sanksi pelanggaran netralitas tersebut, bisa berupa penundaan atau penurunan pangkat sampai dengan sanksi tertinggi berupa pemecatan. Penanganan kasus pelanggaran ini juga tak mengenal kadaluarsa. “ Artinya, meski pilkada telah rampung, aduan atau laporan yang sudah masuk akan tetap diproses,” tandas Agil.

Sementara berdasarkan pantauan Sketsanews.com dilapangan, netralitas PNS memperihatinkan karena adanya ancaman mutasi jabatan dan dimutasi Dinas ketempat yang jauh dari kediamannya oleh salah satu calon pasangan bupati dan wakil bupati.(Ki)

%d blogger menyukai ini: