Sketsa News
Home Berita Terkini, Headlines, News BPK Periksa 7 Jam Ahok Terkait RS Sumber Waras

BPK Periksa 7 Jam Ahok Terkait RS Sumber Waras

Sketsanews.com – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, yang terkenal dengan sebutan Ahok, diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI selama 7 jam lebih terkait dengan persoalan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras, pada Senin pukul 09.30 WIB (23/11/2015).

 

Ahok bangga bisa selfie sama jago kungfu Mandarin, Jet Li saat sama-sama menghadiri pembukaan Kejuaraan Dunia Wushu ke-13 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (13/11/2015) | Foto @MIdotcom

Juru Bicara BPK, R Yudi Ramdan mengatakan, saat ini pemeriksaan terhadap Basuki masih berproses, terutama untuk klarifikasi.

“Saya kontennya (materi pemeriksaan) belum (tahu). Karena itu sepenuhnya tim investigasi, tidak ada tim lain,” ujar Yudi di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (23/11/2015), dikutip dari Beritasatu.

Ahok mengatakan pertanyaan apapun yang diajukan akan dapat dijawabnya. Tidak ada yang perlu ia karang untuk menegaskan Pemerintah Provinsi DKI tidak menimbulkan kerugian pada APBD-P dengan membeli lahan Rumah Sakit Sumber Waras pada tahun 2014.

“Saya enggak ada persiapan, mau jelasin aja. Orang proses (pembelian sebagian lahan)bener kok. Terang, jelas, selesai. Mereka saja (BPK) yang tendensius,” ujar Ahok, dikutip dari Vivanews.

Ahok mengaku khawatir bila panggilan tidak dipenuhi, maka pihak-pihak yang berseteru dengannya akan merasa senang ‘amunisi’-nya bertambah kemudian menyebarkan isu yang menegaskan bahwa dia di balik tindakan korupsi yang diduga merugikan keuangan daerah Rp191 miliar.

“Kalau pemeriksaannya digantung-gantung kan lucu. Nanti dipakai orang untuk kampanye hitam lagi,” ujar Ahok di Balai Kota DKI, Senin, 23 November 2015.

Berdasar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2014 menyebutkan, proyek pengadaan tanah Rumah Sakit Sumber Waras terindikasi lebih bayar senilai Rp191.334.550.000. Nilai itu didapat dari selisih Rp755.689.550.000 dikurang Rp564.355.000.000.

Hasil pemeriksaan juga menyebut, penunjukkan lokasi pengadaan tanah RS SW senilai Rp755.689.550.000 oleh Pelaksana Tugas Gubernur DKI dalam hal ini Basuki Tjahaja Purnama tidak sesuai ketentuan.

Menurut LHP BPK, dokumen-dokumen lain terkait proses pengadaan tanah yang dibuat dan diteken setelah bulan Juli 2014 diindikasikan hanya bersifat formalitas. “Karena penentuan lokasi tanah sudah diarahkan sebelumnya oleh Plt Gubernur DKI,” bunyi LHP BPK, dikutip dari CNN.

Dari hasil pemeriksaan, selama proses penunjukan lokasi tanah pada bulan Juni dan Juli 2014 tidak ditemukan adanya dokumen perencanaan, hasil studi kelayakan, pembentukan Tim Persiapan Pengadaan Tanah, Konsultasi Publik, berita acara kesepakatan lokasi yang diteken Tim Persiapan dengan masyarakat dan pihak yang berhak.

“Penetapan lokasi tanah ditetapkan oleh Plt Gubernur DKI pada 13 Desember 2014 melalui SK Gubernur Nomor 2136 Tahun 2014,” bunyi LHP BPK.

LHP BPK juga menemukan fakta bahwa Plt Gubernur DKI tidak hanya menunjuk lokasi tanah tanpa melalui prosedur sesuai ketentuan. Ahok sebagai Plt juga memerintahkan Kepala Bappeda DKi untuk menganggarkan dana pengadaan tanah RS SW milik YKSW dalam APBD-P Tahun 2014.

Itu dilakukan 5 bulan setelah penunjukkan lokasi dan perintah atau disposisi penganggaran pembelian tanah RS SW milik YKSW dalam APBD-P Tahun 2014 oleh Plt Gubernur DKI pada tanggal 8 Juli 2014.

 

 

Pengamat Sosial Politik Iwan Piliang menilai, telah mengetahui banyak kejanggalan dalam pembelian lahan RSSW

Berdasar data yang diterima, dikutip dari Indopos, Dinas Tata Ruang DKI Jakarta berpedoman pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 71/2012 tentang Penyelenggaran Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Dinas tersebut, terang-terangan menyatakan bahwa pengadaan tanah tersebut masih banyak kekurangan dan tidak layak untuk dijadikan RS kanker dan jantung.

Tidak hanya itu, lahan dimaksud juga masih terikat kontrak dengan PT CKU, yang sudah memberikan uang muka sebesar Rp 50 miliar dan yayasan sudah setuju menjual tahan Hak Guna Bangunan (HGB) 2,878 hektare. Namun Ahok selaku suami dari Veronica Tan itu tetap memaksa untuk membeli dan mengusai lahan tersebut.

Dinas Kesehatan dan Dinas Tata Ruang telah menyatakan tidak lolos dalam kajian tim ahli serta masih bersengketa. Bahkan, ada ancaman kepada YKSW jika tetap menjual kepada PT CKU, maka pemprov tidak akan mengeluarkan izin bangunan (IMB) nanti. Akhirnya, pada 22 Oktober 2014, Yayasan Kesejahteraan Sumber Waras (YKSW) langsung berikan surat penawaran penjualan tanah kepada gubernur, dengan harga sesuai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Jalan Kyai Tapa. Akan tetapi, tanah dimaksud justru berada di Jalan Tomang Utara Jakarta Barat.

Menilai persoalan itu, Pengamat Sosial Politik Narliswandi Piliang atau yang akrab disapa Iwan Piliang menilai, telah mengetahui banyak kejanggalan dalam pembelian lahan RSSW.

Dia menegaskan, pembelian lahan RSSW yang dilakukan oleh Gubernur Ahok tidak sesuai dengan Perpres Nomor 71/2012.

“Berdasarkan Perpres 71/2012, seharusnya penentuan lokasi untuk kepentingan umum harus melalui perencanaan dan kajian, ini kan tidak dilakukan terlebih dahulu,” tegas Iwan, kemarin (4/9). Menurut Iwan, BPK tidak mungkin mainmain dalam mengeluarkan hasil temuan. “Kami berharap KPK bisa menindaklanjuti, apalagi sudah ada laporan dari masyarakat,” harap dia.

(in)

%d blogger menyukai ini: