Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Penghapusan Sanksi Pajak

Penghapusan Sanksi Pajak

Sketsanews.com – Tahun Pembinaan Wajib Pajak 2015 dimulai dengan kebijakan reinventing policy atau penghapusan sanksi administrasi pajak bagi para wajib pajak yang memperbaiki Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak periode 2009-2013.

Ilustrasi

Maka dari kementerian keuangan (Kemenkeu) menerbitkan peraturan penghapusan sanksi pajak bagi wajib pajak (WP). Pada tahun 2015 ini, Direktorat Jendera Pajak (DJP) memberikan beberapa keleluasaan bagi Wajib Pajak (WP) untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya, dan dapat meminta penghapusan sanksi administrasinya. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.03/2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak pada tanggal 30 April 2015 yang diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2015.

Aturan ini mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Sebagaimana yang dilansir www.tibunnews.com bahwa Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Lhokseumawe, Raden Agus Setiawan mengatakan pada saat membuka sosialisasi PMK 91 dan PMK 191 di aula kantor setempat, Kamis (19/11). Kegiatan itu diikuti 55 Wajib Pajak (WP) dalam wilayah kerja yang meliputi Lhokseumawe dan Aceh Utara.

Raden dalam rilis yang diterima Serambi, kemarin, menyebutkan, PMK 91/PMK.03/2015 mengatur tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak.

Mengenai PMK 91, kata Raden, tahun 2015 ini adalah tahun pembinaan Wajib Pajak, sehingga DJP memberikan beberapa keleluasaan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya dan dapat meminta penghapusan sanksi administrasinya. “Berbeda dengan tahun 2016 yang akan mengusung tema penegakan hukum”, katanya.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tebet Ana Astuti Nugrahaningsih mengimbau kepada WP yang ingin memperbaiki laporan pajak untuk memanfaatkan peraturan penghapusan sanksi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 29/PMK.03/ 2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit dan PMK Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi atas Keterlambatan Pelaporan Pajak.

“Dua peraturan Kemenkeu tersebut bisa digunakan oleh wajib pajak yang ingin memperbaiki atau memulai laporan pajak secara baik, benar, patuh sesuai peraturan yang ada, tanpa harus terkena sanksi administrasi dan bunga tunggakan pajak,” kata Ana dalam acara Tax Gathering di Jakarta, Selasa (16/6/2015).

Kesadaran Manfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak Masih Sangat Rendah
Sebagaimana dikutip dari www.sorotjogja.com target penerimaan pajak dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun ini digenjot mencapai Rp 4,514 triliun atau sekitar 4 kali lipat dari target tahun sebelumnya. Namun, per tanggal 19 Oktober 2015, realisasi penerimaan baru mencapai Rp 2,537 triliun atau baru 56,2% dari target dengan tingkat pertumbuhan 12,56 %.

Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Humas (P2Humas) Kanwil DJP DIY, Ayu Norita Wuryansari mengakui, penerimaan pajak sampai bulan ke 10 baru separuh lebih dari target. Namun, menurut dia, hal itu lumrah dan tak hanya terjadi di DIY saja. “Di daerah lain juga. Karena target penerimaan tahun ini peningkatan dari tahun lalu cukup tinggi,” katanya, Selasa (20/10/2015).

Padahal, lanjut Ayu, selain melalui intensifikasi pajak, ekstensifikasi Wajib Pajak, dan penegakan hukum pada tahun 2015 ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi pajak, segala jenis administrasi atas keterlambatan penyampaian SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak akan mendapat tindakan khusus.

Namun hingga batas akhir pemberlakuan penghapusan pajak yakni pada 31 Desember 2015, baru sekitar 500 orang dari total seluruh WP sekitar 360.000 jiwa. “Karena kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan ini masih relatif rendah,” imbuhnya.

Analisis

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Pembangunan nasional Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pajak juga merupakan alternatif yang sangat potensial. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Jenis pungutan di Indonesia terdiri dari pajak negara (pajak pusat), pajak daerah, retribusi daerah, bea dan cukai dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) adalah pajak daerah.

Maka kita sebagai warga negara yang baik perlu untuk mengetahui tentang definisi pajak itu sendiri. Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang “pajak” yang dikemukakan oleh para ahli di antaranya adalah, Leroy Beaulieu menjelaskan bahwa Pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang, untuk menutup belanja pemerintah. (Leroy-Beaulieu, Paul (1899). Traite de la Science des Finances (dalam Perancis) 1. Paris: Guillaumin et cie).
Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Sedangkan Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

Perlu diketahui bahwa sistem pemungutan pajak ada 3 (tiga) macam yaitu Official Assessment System, Self-Assessment System, With Holding System. Official Assessment System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Self-Assessment System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dan With Holding System adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus atau Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Langkah pemerintah sebagai fiskus untuk meningkatkan penerimaan pajak sudah dimulai melalui reformasi perpajakan tahun 1983 dan masih berlangsung sampai saat ini. Sejak berlakunya reformasi perpajakan Indonesia menganut Self-Assessment System. Dengan berlakunya Self-Assessment System ini akan memberikan peluang untuk melakukan penyelundupan atau penggelapan pajak (tax evasion). Hal ini sesuai dengan pendapat F.B Hirawan (2007) yang menyatakan secara explisit bahwa Self-Assessment System merupakan system perpajakan yang rentan sekali dengan timbulnya penggelapan pajak (tax evasion).

Kasus penggelapan pajak saat ini sering terjadi di Indonesia mulai dari kasus Gayus Tambunan sampai yang terkini. Sebagaimana yang dilansir dalam www.satelitnews.com tentang kasus penggelapan pajak di Kabupaten Tangerang terbongkar. Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah (DJP Kanwil) Banten berhasil membongkar perkara yang merugikan negara hingga Rp19,6 miliar.

Kepala DJP Kanwil Banten, Catur Rini Widosari mengatakan pihaknya sudah menyerahkan tersangka yang berinisal DP alias AK (72) ke Kejari Tigaraksa. DP diketahui menjabat sebagai komisaris di PT SEP, sebuah perusahaan di Kabupaten Tangerang.

“Tersangka ini terdaftar di kantor pajak pratama (KPP) Cikupa. Kita sudah menyerahkan tersangka DP alias AK ke Kejari Tigaraksa pada 9 November 2015,” ujar Catur saat konferensi pers penyerahan tanggung jawab tersangka di Kota Serang, Selasa (11/11).

Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisa di atas bisa kita tarik beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Semua warga negara telah ikut berpartisipasi terhadap pembangunan yang ada di Indonesia dengan kewajiban membayar pajak. Pertanyaan yang muncul adalah seberapa besar timbal balik pemerintah Indonesia yang diberikan kepada rakyatnya? Apakah cukup sekedar menghapus sanksi pajak. Sementara masih banyak bentuk kesejahteraan yang belum dirasakan oleh rakyatnya. Solusinya adalah pemerintah Indonesia harus melaksanakan apa yang tercantum dalam UUD 1945 ayat 32 pasal 3 yakni Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

2. Pemerintah harus berani mengambil seluruh kekayaan alam yang ada di wilayah Indonesia yang hari ini masih dikuasai oleh pihak asing. Karena semua itu cukup untuk membiayai pembangunan di negara ini tanpa harus memungut pajak dari rakyatnya.

3. Pemerintah harus menindak dengan tegas semua kasus penggelapan baik pajak maupun korupsi sebagaimana pemerintah menindak tegas terhadap terduga kasus terorisme. Karena kasus penggelapan pajak dan korupsi akan menghambat jalannya laju pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemerinthah Indonesia. (Jp)

%d blogger menyukai ini: