Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News KaBNN Budi Waseso Gagas Wacana Petrus Narkoba

KaBNN Budi Waseso Gagas Wacana Petrus Narkoba

Sketsanews.com – Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Komjen Budi Waseso, melontarkan ide kontroversial. Buwas, begitu sapaan jenderal bintang tiga itu, berniat menempatkan terpidana narkoba di pulau yang dikelilingi buaya, hingga mengaktifkan lagi aksi penembak misterius (petrus) seperti era rezim Orde Baru.

Rencananya, tim Petrus bentukan mantan Kabareskrim ini akan beranggotakan personel polisi dan TNI. Kesepakatan membuat petrus telah dikoordinasikan dengan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo. Keduanya kompak dan sepakat tembak di tempat dan tak memberi ampun kepada gembong narkoba.

** Ilustrasi: Di hari terakhir di rumah dinas Kepala Bareskrim, pekan lalu Komjen Budi Waseso memperlihatkan dua manekin memakai seragam Tim SWAT. Selama delapan bulan memimpin Bareskrim, Buwas memimpikan membentuk Tim SWAT. Manekin berikut seragamnya diwariskan untuk Kabareskrim Komjen Anang Iskandar. (via Tribunnews.com/Theresia Felisiani)

Alasan Budi sengaja membuat petrus, lantaran miris melihat lemahnya hukum di tanah air terhadap narkoba. Indonesia masih kalah galak dibanding Malaysia dan Singapura dalam memberikan hukum kepada pengedar maupun pemakai narkoba.

Menurut dia, kedua negara itu tidak hanya berani menghukum berat pengedar. Para pemakai juga mendapat sanksi sama, yakni hukuman mati. Maka dari itu, dia berharap segera adanya perubahan undang-undang pemberantasan narkotika di Indonesia.

Lemahnya penegakan hukum Indonesia dalam memberantas narkoba nampak di depan mata. Tengok saja kasus gembong narkoba, Freddy Budiman. Meski telah divonis hukuman mati, gerakan Freddy tetap licin. Bahkan dia disebut-sebut mampu mengendalikan peredaran narkoba nasional dari dalam penjara. Kondisi ini membuat Budi makin geram dan menyebut hukum di Indonesia belum tegas dalam pemberantasan narkoba.

Masalah narkoba di tanah air bisa dikatakan sudah sampai titik nadir. Penanganan serius perlu dilakukan secepatnya agar generasi muda tidak terperosok ke lembah hitam. Ngototnya Budi berantas narkoba bukan sekedar gagah-gagahan. Dia mengakui Indonesia termasuk pasar subur beredarnya barang haram itu. Tidak heran bila negara ini jadi target jaringan internasional.

Budi Waseso sengaja memprioritaskan para petrus ditempatkan di perbatasan. Dia meyakini banyak jalur narkoba dari Malaysia dan Singapura meloloskan zat adiktif itu. Selama ini distribusi narkoba di Indonesia dibawah jaringan internasional.

“Secara teknis, tim petrus akan bergerak setelah mengantongi data dan identitas bandar atau pengedar dari hasil penyelidikan mendalam BNN. Sehingga tidak akan salah. Karena kita berikan data setelah betul-betul diketahui target memang betul bandar atau pengedar narkoba,” tegas Budi Waseso seperti dilansir merdeka.com, Jumat (27/11/2015).

Waspada peredaran gelap narkotika dalam kegiatan #Pilkada2015

Namun rencana Komjen Budi Waseso rupanya menuai pro dan kontra. Ada yang setuju, ada pula yang mengkritik dan tak setuju pada rencana tersebut.

stop-narkoba-sketsanews

Salah satu tokoh yang setuju adalah anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul. Politikus Partai Demokrat itu menyatakan, “Dalam memberantas narkoba, Pak Buwas (Budi Waseso) sudah professional di bidang itu, kita harus hormati. Ditembak mati, yang mati pun hanya beberapa,” kata Ruhut saat dihubungi merdeka.com, Jumat (27/11).

Ruhut tak peduli pelanggaran HAM yang akan ditimbulkan akibat tembak mati para bandar narkoba. Menurutnya, sejak dulu petrus berperan bagus untuk menjaga stabilitas negara.

Berbeda dengan Ruhut, Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa justru menuding Budi Waseso tak paham soal Hak Azasi Manusia (HAM).

Politikus Partai Gerindra ini menyayangkan sikap Budi Waseso yang cenderung cari sensasi tanpa didahului pemikiran yang dalam. Desmond justru berharap Budi Waseso mundur dari jabatannya.

Dia juga menilai langkah Budi Waseso menghidupkan kembali petrus terlalu tergesa-gesa. Dia menegaskan negara hukum tidak boleh membunuh seseorang secara langsung tanpa proses pengadilan. Desmond menilai langkah Waseso ini merupakan upaya menutupi ketidakmampuan BNN dalam berantas narkoba

“Ini kan negara hukum, bukan negara kekuasaan, bukan negara polisi. Harusnya diadililah, pengadilannya kan ada. Ini kan sama saja dengan pengakuan dari BNN sendiri bahwa mereka tidak mampu mengatasi persoalan narkoba ini. Kalau BNN enggak mampu ya jangan gunakan alat lain,” pungkasnya.

Waspada upaya legalisasi Ganja | Dok. Humas BNN

 

Analisis

Pembiaran negara atas beredarnya narkoba, ataupun kegagalan negara menangani peredaran narkoba, adalah bentuk pelanggaran HAM.
Bentuk dari keseriusan negara seharusnya ditunjukkan dengan tindakan deteksi dini atas para pedagang, termasuk pedagang narkoba yang mendapatkan “perlindungan”, pencegahan (lewat sistem keamanan maupun sistem edukasi), dan penindakan hukum.

bnn-sketsanewsApalagi selama ini BNN atau institusi apapun yang bekerja menggunakan uang negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bentuk tindakan di atas tidak boleh melampaui wewenang. Siapapun yang bertindak atas nama hukum juga terikat pada hukum itu sendiri.

Hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Maka penegak hukum juga harus tertib dan menjaga etika dan moralitas hukum. Hukum bukan diciptakan untuk membangun ketakutan, tidak boleh dilakukan dengan cara main-main, seperti melibatkan buaya. Penegakan hukum harus dilakukan dengan memegang teguh prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin pada konstitusi Indonesia.

Untuk memahami poin di atas, siapapun dalam urusan penegakan hukum, termasuk Kepala BNN, harus memahami bahwa pelanggaran HAM bisa terjadi saat menegakkan hukum.

Hak asasi manusia bukan sekadar memilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Penegak hukum bekerja seharusnya untuk melindungi hak asasi setiap orang. Akan tetapi bukan tidak mungkin terjadi pelanggaran HAM dalam tugas mulia penegakan hukum itu sendiri. Dibutuhkan kecerdasan selain ketegasan.

Menggunakan buaya dan menghidupkan kembali pembunuhan misterius (petrus) adalah sebuah kesalahan besar dalam penegakkan hukum.

Metode ini adalah cara yang keluar dari semangat pemasyarakatan. Pemasyarakatan seharusnya membatasi hal kebebasan penjahat sebagai hukuman, di saat bersamaan juga mendidik untuk tidak mengulanginya. Ada unsur edukasi.

Selain itu, pengguna narkoba sudah dipahami sebagai orang yang harus diobati. Oleh karenanya menjadi tanggung jawab negara untuk tampil di garis depan mengobati pengguna narkoba.

Semua orang yang dianggap sakit menjadi tanggung jawab negara untuk mengobatinya, demikian dikatakan Undang-Undang tentang Kesehatan di negeri ini.

Sementara petrus masuk kategori summary killing (pembunuhan cepat). Kewenangan membunuh oleh otoritas hukum hanya boleh dilakukan dengan skala ancaman yang sangat rigid.

Hal ini adalah nilai yang disepakati oleh komunitas global dalam prinsip-prinsip Kuba soal kewenangan penggunaan senjata api oleh penegak hukum. Indonesia sebagai bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), maka seharusnya mengerti dan paham soal ini.

Era 80-an seharusnya menjadi pelajaran berharga atas praktik petrus di Indonesia. Tindakan pembunuhan ini setidaknya menyentuh angka korban sampai 1.300 orang lebih di 5 provinsi di Indonesia

Sekali lagi, sayangnya bangsa ini belum mampu menyelesaikan persoalan kekerasan, seperti kasus petrus di era 80-an awal yang melibatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian RI (Polri).

Akibatnya, kita kehilangan acuan apa yang salah di masa lalu dan apa yang harus dijadikan patokan serta pembelajaran di masa depan, dalam peran lembaga-lembaga seperti TNI dan Polri.

Budi Waseso harus menarik pernyataannya untuk mengandalkan buaya dalam urusan manusia. Tidak mengaktifkan metode kejahatan petrus dalam penegakan hukum, apalagi sampai melibatkan TNI.

Narkoba adalah kejahatan, demikian pula dengan penembakan misterius. Kalau BNN dan TNI mempraktekkan metode ini, maka mereka tidak ada bedanya dengan pengguna narkoba. Sama-sama melakukan kejahatan.

Negeri ini adalah negeri hukum, tidak boleh ada yang kebal dalam hukum. (Dr)

%d blogger menyukai ini: