Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Pilkada Serentak Mampukah Melahirkan Pemimpin Ideal?

Pilkada Serentak Mampukah Melahirkan Pemimpin Ideal?

pilkada-serentak

Sketsanews.com – Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang diselenggarakan di 269 daerah, yang meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia telah selesai digelar 9 Desember lalu. Masyarakat memberikan hak pilihnya kepada calon kepala daerah yang menurutnya pantas. Untuk sementara hiruk-pikuk kampanye dan bising suara knalpot sepeda motor tak terdengar lagi.

ILustrasi : SINDOnews @SINDOnews |Infografis Alur tahapan #pilkada2015

Walaupun secara umum peristiwa itu berjalan lancar, namun menyisakan berbagai catatan dan pemasalahan. Permasalahan itu meliputi kasus politik uang (money politik) dan pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral. Termasuk partisipasi pemilih yang rendah serta penggelembungan suara masih marak mewarnai pesta demokrasi.

Ada yang terlupakan dengan pelanggaran pilkada kali ini, entah itu disengaja atau tidak, yaitu tentang sanksi money politik (politik uang), padahal hal itu sangat krusial. Pemilihan kepala daerah, legislatif maupun presiden pun, tidak akan luput dari praktek tersebut.

ILustrasi : Yanuar Amory ‏@Yanuar_Amory | pilihlah sesuai hati nurani jangan money politik #PilkadaSerentak2015 #mencarinegarawan

Angka golongan putih (golput) juga masih tinggi dan menjadi catatan tersendiri. Seperti yang terjadi di Kabupaten Malang, pemilih yang absen berjumlah 933.167 orang atau sekitar 45,5 persen dari total DPT (Daftar Pemilih Tetap). Sebagai gambaran, saat pemilihan Bupati periode 2010-2015 saja, pemilih yang tidak hadir mencapai 30 persen. Saat pemilihan Gubernur Jawa Timur 2008, berjumlah 49,05 persen dari total 1.887.342 pemilih. Sedangkan dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur pada Agustus 2013 berjumlah sekitar 40 persen dari pemilih sebanyak 1.965.483 orang.

Sebagai warga negara, kita perlu menanyakan kepada pembuat undang undang pilkada, apakah dalam sistem demokrasi yang dianut negeri ini menghalalkan politik uang? Karena hal itu menjadi kebiasaan dan wajar dilakukan, bahkan tidak ada sanksinya.

Walaupun terbukti pelanggaran, hasil pemilu tetap disahkan, rakyat ‘dipaksa’ untuk mengakuinya. Hasil yang di peroleh dengan cara yang curang dan licik, pasti akan menghalalkan segala cara agar menang.

Hasil pemilu terkadang bukan seratus persen hasil keinginan rakyat, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil pemilihan umum. Diantaranya, dipengaruhi oleh kekuasaan yang mengintervensi bawahan, bisnis bahkan uang. Ada pula dipengaruhi karena faktor praktek perjudian (taruhan).

Selain itu, masyarakat belum bisa diajak berpikir dewasa dalam menentukan pilihan. Mereka ibarat ‘aji mumpung’, dengan iming-iming ‘recehan’. Sebaliknya, calon kepala daerah menggunakan situasi tersebut untuk membeli suara.

Berbagai kasus pelanggaran pemilu sebenarnya nyata, sulit untuk diungkap atau mungkin tidak mau mengungkap. Karena hal itu bisa dirasakan tapi tak bisa diraba, bahkan sudah terang-terangan.

Kesulitan mengumpulkan bukti dan waktu yang lama yaitu lima hari, sering kali dijadikan alasan dalam mengungkap praktek ‘prostitusi’ pemilu. Kalau pun terbukti melanggar, sanksinya pun sangat ringan yaitu enam sampai satu tahun penjara atau denda Rp 600.000 sampai Rp 6 juta saja. Sedangkan bagi PNS yang tidak netral dalam pilkada, sanksinya hanya teguran dan peringatan, tidak ada efek jera bagi pelanggar pemilu.

Calon penguasa dari hasil pemilu yang curang, dapat dipastikan akan penuh dengan kecurangan. Ia pun akan menggunakan jurus ‘kembalikan modal’, karena dalam mencalonkan diri membutuh dana yang tidak sedikit.

Apa yang bisa kita harapkan dari seorang pemimpin yang bertarung di pilkada dengan cara yang tidak ‘fair’ dan penuh kecurangan? Apakah kita bisa menjamin, pemimpin dari ‘prostitusi’ pemilu tersebut dapat berbuat jujur dalam memegang amanah rakyat?

Yamani Ramlan ‏@YamaniRamlan | Belum Kelar Penghitungan, Pilkada Kota Balikpapan Diwarnai Demo Money Politics

Dalam sistem pemilihan seperti ini, pemimpin yang jujur sangat sedikit berpeluang untuk menang. Dikarenakan pelaku praktek money politik tidak mendapat sanksi yang tegas, sehingga kecurangan merajalela. Selain itu, tingkat kecerdasan masyarakat dalam menentukan pilihannya sangat penting.

Untuk menjadi seorang pemimpin, dibutuhkan waktu yang lama serta perjuangan yang panjang. Pemimpin yang ideal dilahirkan dari proses pengalaman serta sudah pernah merasakan pahit-getirnya perjuangan.

Sudah selayaknya kita mengevaluasi sistem pemilihan di negeri ini! (Ki)

%d blogger menyukai ini: