Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Undang-Undang Terorisme Tidak Relevan

Undang-Undang Terorisme Tidak Relevan

Sketsanews.com – Pemerintah bersama DPR dirasa perlu untuk mengevaluasi keberadaan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ilustrasi
Ilustrasi

Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Terorisme dianggap sebagai legal frame yang sudah lama direncanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Sebagaimana dilansir bbc.com mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, BNPT, Ansyaad Mbai mengatakan, pemerintah dan DPR harus merevisi Undang-Undang Terorisme agar dapat menjerat orang-orang yang menyebarkan kebencian dan permusuhan.

Menurutnya, jeratan hukum terhadap kelompok penyebar kebencian ini merupakan cara ampuh untuk mencegah tindakan terorisme. Hal ini dia tegaskan untuk menanggapi maraknya ceramah, tulisan atau pernyataan orang-orang yang isinya mengganggap pihaknya paling benar dan menganggap kelompok lain termasuk negara atau pemerintah sebagai “kafir”.

“Inilah yang kita usulkan, agar kegiatan penyebaran kebencian harus masuk dalam kategori tindakan kriminal. Ini kalau kita ingin mencegah tindakan teroris,” kata Ansyad Mbai, saat tampil sebagai pembicara dalam diskusi Indonesia merespon ancaman ISIS, di Jakarta, Senin (25/08) petang, seperti dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan.

Ansyad mengatakan, dihampir seluruh negara di dunia, diantaranya Inggris, orang-orang yang terbukti menyebarkan kebencian dapat dikenai pasal kriminal dengan hukuman berat.

Di Indonesia, menurutnya, Undang-Undang Terorisme tidak mengatur pasal yang dapat menjerat pelaku ‘penyebar kebencian’. “Undang-Undang Teroris kita termasuk yang terlembek di dunia,” kata Ansyad.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia menjadi ‘lahan basah’ untuk terpengaruh paham radikal semacam ISIS. Era reformasi telah membuka peluang bagi siapa saja untuk menyampaikan pendapat dan pahamnya secara terbuka. Alhasil, banyak kalangan saat ini leluasa dan terang-terangan mendukung kelompok radikal ISIS melalui deklarasi, kampanye media, dan sebagainya. Bahkan, beberapa pengamat teroris dan kelompok radikal di Indonesia mensinyalir adanya pendukung ISIS yang ikut langsung berangkat ke Suriah.

Sayangnya, hingga kini belum ada instrumen hukum yang tegas untuk menyikapi kelompok radikal ini. Beberapa orang sempat ditangkap karena disinyalir sebagai pendukung ISIS, namun kemudian dibebaskan lagi. Kalaupun misalkan dari para terduga tersebut ada yang diperpanjang masa penahanannya, itu pun bukan karena bergabung dengan ISIS, melainkan umumnya karena kasus pemalsuan identitas.

Dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 cukup jelas untuk melihat posisi ISIS dalam hukum tindak pidana terorisme. Isi undang-undang itu menyatakan, “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat masal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” www.kompasiana.com

Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), menurutnya, evaluasi itu berkaca dari beredarnya video kekerasan yang diduga dilakukan oleh Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 dalam operasi pemberantasan teroris di Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Serta tiga peristiwa penangkapan yang diduga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), maka pemerintah dan DPR diminta untuk meninjau ulang pasal dalam UU tersebut.

 

Bahkan koordinator KontraS, Haris Azhar, menekankan agar adanya revisi isi pasal yang cenderung berbahaya dalam melakukan operasi tindak pidana terorisme.

“Pemerintah dan DPR perlu mengevaluasinya,” kata Haris dalam konferensi pers mengenai, “Perlu Penyelidikan Independen atas Praktik Penyiksaan dan Brutalitas Densus 88 di Poso,” di Kantor KontraS, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2013).

“Jika perlu hingga merevisi substansi-substansi pasal yang berbahaya,” lanjutnya. Menurutnya, salah satu kewenangan kepolisian yang dinilainya berlebihan dan perlu dievaluasi ialah terkait penangkapan dan menginterogasi tersangka selama 7×24 jam, dengan menangkap berdasarkan laporan intelijen tanpa adanya otorisasi dari pengadilan.

“KontraS mencatat pemberian kewenangan secara berlebihan kepada aparat keamanan dan penegak hukum antara lain soal penangkapan dan menginterogasi tersangka,” cetusnya. //nasional.sindonews.com

 

Analisis

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus berperan aktif dan berkontribusi di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana yang telah tertuang di dalam piagam PBB. Indonesia bersikap dan mendorong agar PBB berperan secara aktif dan konstruktif didalam upaya pemberantasan terorisme internasional. Indonesia juga berpendapat bahwa langkah-langkah yang bersifat multilateral perlu lebih dikedepankan. Dunia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah dan penyebab utamanya, seperti ketimpangan dan ketidak adilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat internasional. (Lihat Susilo Bambang Yudhoyono, Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme, Kementeriaan Koodinasi Polkam, Oktober 2002, hlm. 10-11)

Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas kejahatan terorisme sudah disajikan dalam berbagai konvensi internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan, bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia, oleh karenanya maka seluruh anggota PBB termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk terorisme dan menyerukan kepada seluruh anggotanya untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perudang-undangan nasional yang berkaitan dengan terorisme di negara masing-masing.

Perkembangan dunia global yang sekarang ini tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara dan dengan mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih serta kemudahan transportasi yang memungkinkan orang dengan mudah memasuki suatu negara yang hendak ditujunya, makapenegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan perlu dilakukan. Adanya aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara baru-baru ini telah membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menempatkan terorisme sebagai tindak pidana dengan status “Kejahatan Internasional”. Dengan demikian, pengaturan hukum mengenai kejahatan terorisme perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan kepentingan internasional di samping juga memperhatikan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Muladi dalam materi seminar yang diselenggarakan di Hotel Ambara Jakarta, 28 Juni 2004 dengan judul “Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)” mengatakan bahwa Terorisme merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary crime)yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (Extra Ordinary Measure). Sehubungan dengan itu dia mengatakan bahwa:

“Setiap usaha untuk mengatasi terorisme, sekalipun dikatakan bersifat domestik karena karakteristiknyamengandung elemen “Etno Socio or Religios Identity”, dalam mengatasinya mau tidak mau harus mempertimbangkan standar-standar keluarbiasaan tersebut dengan mengingat majunya teknologi komunikasi, informatika dan transportasi modern. Dengan demikian tidaklah mengejutkan apabila terjadi identitas terorisme lintas batas negara (transborder terorism identity).

Romly Atmasasmita dalam Materi Seminar Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta 28 Juni 2004, dengan topic Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, mengatakan bahwa dari latar belakang sosiologis, terorisme merupakan kejahatan yang sangat merugikan masyarakat baik nasional maupun internasional, bahkan sekaligus merupakan perkosaan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat Indonesia yang bersifat multi etnik dan multi agama, terdiri dari ratusan suku pulau dan terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) merupakan sasaran yang sangat srategis kegiatan terorisme.

Dalam penjelasan Umum Peraturan Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dijelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskanpada kehati-hatian dan bersifat jangka panjang karena:

Pertama, masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam agama resmi yang diakui pemerintah dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.

Kedua, dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat internasional.

Ketiga, konflik-konflik yang terjadi akhir-akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat internasional baik yang dilkukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing”

Indonesia pada saat ini sudah memiliki peraturan untuk menanggulangi tindak pidana terorisme sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pembuat undang-undang menempatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 ini sebagai peraturan payung dan bersifat koordinatif yang berfungsi memperkuat ketentuanketentuan di dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana terorisme.

Berdasarkan data dan fakta yang ada adalah tidak sesuainya antara apa yang tertulis dengan praktek di lapangan, sehingga sering menimbulkan pelanggaran-pelanggaran yang justru dilakukan oleh pihak aparat itu sendiri.

Sebagaimana yang dilansir oleh lensaindonesia.com bahwa Komisi Nasional Hak Asasi dan Manusia (Komnas HAM) mencatat sebanyak 83 pelanggaran berat pemberantasan terorisme di Indonesia oleh Tim Detasemen Khusus 88. Dugaan pelanggaran HAM Tim Densus 88 itu terjadi dalam kurun waktu 13 tahun, sejak pada tahun 2000 hingga Januari 2013.

Dari jumlah itu, Komnas HAM membagi sekitar ada 500 teroris yang harus diadili melalui proses peradilan, ribuan teroris yang ditangkap dan sebagian ditembak mati langsung di lapangan. “Kami memperoleh data tindakan statistik itu dari Kepolisian selama 10 tahun,” ungkap Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai saat Seminar Nasional “Penanggulangan Terorisme; Antara Menjaga Keutuhan NKRI dan Penegakkan HAM, di hotel Graha Santika Primier Semarang.

Menurutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme perlu adanya review ulang yang memuatan sisi pmeberantasan kemanusiaan. Selain itu, dorongan BNPTI dan Kepolisian pada kemajuan deradikalisasi pada doktrin agama dan peningkatan kapasitas sosial-ekonomi keluarga teroris.

Penolakan Komnas HAM dalam penegakkan tindak pidana terorisme lebih bersifat penganiyayaan dan pembunuhan di lapangan. Namun, Komnas HAM mendorong Badan Nasional Pemberantasan Terorisme (BNPT) dan Kepolisian pada kemajuan dua pendekatan deradikalisasi. “Kami menolak tindakan-tindakan yang sifatnya kekerasan dan pembunuhan statistik di TKP. Dan pelanggaran HAM berat terorisme berhenti setelah penanganannya dibawa ke Jakarta,” terang dia.

Anggota Komnas Hak Asasi Manusia, Siane Indriani, membeberkan kronologi penembakan terduga teroris di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Sulteng). Keterangan ini berbeda dengan cerita versi polisi.

Siane mengatakan, kejadian yang menewaskan Nudin alias Bondan itu bermula pada Senin (10/6), pukul 15.35 WITA. Nudin saat itu berboncengan dengan temannya mengendarai sepeda motor Revo bernopol DN 4159 EI. Nudin saat itu telah dibuntuti polisi di Jalan Pulau Seram.

Anggota Komnas Hak Asasi Manusia, Siane Indriani
Anggota Komnas Hak Asasi Manusia, Siane Indriani

Pada pukul 15.40 WITA di Jalan Pulau Irian, tepatnya di depan Lorong Jalan Pulau Seribu, sepeda motor yang dikendarai Nudin ditabrak oleh mobil polisi yang telah membuntuti sebelumnya. “Dalam kronologi versi polisi disebutkan Nudin menabrak mobil polisi,” kata Siane, Selasa (11/6).

Setelah sepeda motor terjatuh, dua terduga teroris itu sempat melarikan diri ke dalam Lorong Pulau Seribu. Melihat keduanya lari, polisi melepaskan tembakan sebanyak delapan kali, Nudin tertembak dan lainnya berhasil kabur. Dalan kronologi polisi, terduga teroris menembaki aparat sehingga polisi memberikan tembakan balasan. Sementara sepeda motor digunakan terduga teroris yang tertinggal di tempat kejadian perkara diamankan oleh anggota TNI di Poso.

Selanjutnya, pada pukul 20.00 WITA, massa menuju Polres Poso guna meminta jasad Nudin, namun tidak dipenuhi oleh polisi. Sebelumnya juga terdengar suara tiang listrik dipukul berkali-kali.

Komnas HAM juga menyesalkan pernyataan polisi yang berlawanan dengan fakta di lapangan. Selain itu, Komnas HAM juga meminta Kapolri untuk mengklarifikasi kejadian yang sebenarnya agar menenangkan warga di Poso yang saat ini marah. “Kami menyesalkan tindakan Densus 88 yang sangat represif sehingga malah memprovokasi kemarahan warga,” kata Siane. www.brainly.co.id

 

Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisa bisa kita tarik kesimpulan:

  • Siapa teroris sebenarnya di Indonesia? Para aktivis Islam atau Densus AT 88 yang bertindak brutal dan sering melakukan pelanggaran HAM dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
  • Undang-undang terorisme sudah tidak relevan karena tidak memasukan pasal bagi yang melanggar aturan tersebut dengan melakukan pembunuhan di TKP terhadap pelaku tindak pidana kasus terorisme
  • Pemerintah harus berani bertindak tegas terhadap para pelaku pelanggaran HAM sebagaimana tegas kepada para terduga kasus terorisme. (Jp)

 

 

%d blogger menyukai ini: