Sketsa News

Pasukan Koalisi Anti Teror

Sketsanews.com – Arab Saudi mengatakan, sebanyak 34 negara mayoritas berpenduduk muslim telah bergabung dengan koalisi militer baru untuk melawan terorisme.

Pembentukan koalisi Islam anti teror di Riyadh, Arab Saudi
Pangeran Muhammad bin Salman al-Saud saat mengumumkan pembentukan koalisi Islam anti teror di Riyadh, Arab Saudi. (Foto: dw)

Sebagaimana dilansir oleh Arabnews.com, sebuah pernyataan mengejutkan disampaikan oleh putra mahkota Arab Saudi pada Senin, 14 Desember 2015. Pangeran yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan Kerajaan Saudi Arabia itu menyampaikan, berita bergabungnya 34 negara Islam dalam aliansi militer yang akan memerangi terorisme.

Melalui konferensi pers yang diadakan di pangkalan militer King Salman, Putera Mahkota Muhammad Bin Salman mengatakan aliansi ini akan menjalankan ketentuan PBB dan OKI dalam hal terorisme, yang menegaskan setiap negara memiliki hak untuk mempertahankan diri.

Ia juga mengatakan, aliansi ini terdiri dari berbagai negara yang berada dalam dunia Islam, yang memiliki komitmen menyangkut negaranya sendiri kemudian yang berdampak pada dunia.

“Hari ini, setiap negara Islam memerangi terorisme secara individual. Upaya perjuangan yang terkoordinasi sangat penting. Suriah, Irak, Sinai, Yaman, Libya, Mali, Nigeria, Pakistan, dan Afghanistan, dan banyak lagi permintaan kuat agar ada upaya memerangi terorisme. Tak diragukan lagi, melalui aliansi ini, akan ada koordinasi untuk melakukan semua itu.”

“Pembentukan aliansi militer Islam berasal dari kemauan dunia Islam untuk memerangi terorisme dan menjadi mitra dari dunia dalam memerangi bencana ini,” kata Muhammad Bin Salman, lansir Saudigazette.

“Ini adalah waktunya bagi dunia Islam mengambil sikap, dan mereka telah melakukan itu dengan menciptakan koalisi untuk mendorong dan menghadapi para teroris dan orang-orang yang mempromosikan ideologi kekerasan mereka,” ujar Adel al-Jubeir, menteri luar negeri Saudi, lansir Aljazeera.

Ke-34 anggota koalisi ini semuanya masuk dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI). Mereka adalah Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Bangladesh, Benin, Turki, Togo, Mesir, Libya, Yaman, Mali, Chad, Somalia, Nigeria, Maladewa, Bahrain, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Gabon, Guinea, Palestina, Komoro, Pantai Gading, Lebanon, Malaysia, Maroko, Mauritania, dan Niger.

Dari ke-34 negara ini, Turki adalah satu-satunya negara di aliansi yang juga anggota NATO. Perdana Menteri Turki Ahmet Davutoglu menyambut baik pembentukan koalisi ini.

“Kami percaya bahwa upaya ini dengan negara-negara muslim adalah langkah ke arah yang benar,” kata Davutoglu.

Dalam perjalanannya, pasukan koalisi yang belum genap satu bulan ini sudah mulai memunculkan pro dan kontra terhadap pembentukan pasukan koalisi anti terror dibawah pimpinan Arab Saudi tersebut.

Menteri Luar Negeri Aizaz Chaudhry Pakistan, seperti dikutip dari surat kabar Dawn, ia mengatakan terkejut dengan pengumuman dan telah meminta duta besar Pakistan di Riyadh untuk klarifikasi.

Kantor luar negeri negara itu mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Rabu bahwa itu “menunggu rincian lebih lanjut untuk menentukan tingkat partisipasi dalam kegiatan yang berbeda dari aliansi” sebelum membuat keputusan tentang apakah akan bergabung.

Di Indonesia, kata kementerian luar negeri juga belum memutuskan apakah akan bergabung atau tidak. “Pemerintah masih mengamati dan menunggu untuk melihat modalitas koalisi militer yang dibentuk oleh Arab Saudi,” kata juru bicara kementerian luar negeri Arrmanatha Nasir The Jakarta Post.

Menteri Pertahanan Malaysia Hishammuddin Hussein, mengekspresikan dukungan untuk koalisi tapi mengesampingkan keterlibatan militer dari Kualalumpur. “Inisiatif Saudi tidak melibatkan komitmen militer, tetapi pemahaman bahwa kita akan memerangi militansi,” katanya.

Mengumumkan aliansi, Arab Saudi mengatakan pusat operasi bersama akan dibentuk di ibukota Riyadh dan koalisi akan fokus pada kelompok-kelompok teror, “apa pun doktrin mereka”.

Muncul di tengah tekanan internasional untuk Teluk Arab, yang menyatakan akan melakukan lebih dalam memerangi apa yang disebut dengan Negara Islam. Nabil Abu Rudaineh, juru bicara Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas, mengatakan, Breitbart Yerusalem tidak komentar pada aliansi baru tersebut.

Wartawan BBC Frank Gardner, menunjukkan bahwa negara dengan mayoritas Syiah seperti Iran, Irak, serta Suriah, sengaja tidak diikutsertakan dalam aliansi, seperti tulisan dari www.jejaring.net .

Analisis

“Perang ini tak akan berakhir sampai semua kelompok teroris di dunia ditemukan, dihentikan dan dikalahkan!”. Demikian Presiden George W. Bush menyatakan perang terhadap teroris, sembilan hari setelah Peristiwa 9/11. Bersama Direktur CIA di masa itu, George Tenet.

The Global War Againts Terrorism yang dicanangkan oleh Amerika Serikat setelah terjadi peristiwa peledakan menara kembar Word Trade Centre di New York tanggal 11 September 2001, hanyalah kedok belaka untuk memerangi Islam di berbagai Negara yang banyak penduduknya beragama Islam. Semua itu untuk melanggengkan politik imperialistiknya, untuk mengamankan kepentingan-kepentingan politik dan ekonominya. Maka, sebelum semuanya membesar, Amerika Serikat mengambil keputusan untuk menghancurkannya. Melalui peristiwa 11 September tercipta stigma bahwa teroris adalah gerakan Islam. Dan setiap teroris harus diberangus.

Apa buktinya? Pertama, pemerintah Amerika Serikat hanya memaknai terorisme kepada orang dan kelompok, yang dalam prinsip dan kegiatannya tidak sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat.

Prof. Noam Chomsky dalam bukunya yang dalam bahasa Indonesia berjudul Maling Teriak Maling: Amerika sang Teroris (2001) menyimpulkan bahwa AS dan Israel adalah teroris terkemuka saat ini. Tapi lucunya dunia kini justru bergabung dengan para teroris tersebut.

Kedua, pada kenyataannya perang melawan terorisme memang ditujukan kepada gerakan Islam. Lebih dari 90% dari daftar Foreign Terrorist Organization (FTO) adalah individu dan kelompok muslim. Di dalamnya justru tidak terdapat nama-nama orang atau organisasi yang sudah terkenal sebagai teroris dunia, misalnya para teroris ekstrimis Irlandia Utara, kelompok separatis Basque ETA dan organisasi 17 Nopember di Yunani.

Guru Besar Sarah Lawrence College, Fawaz A Gergez (America and Political Islam, 1999) menyatakan bahwa meski pemimpin-pemimpin Amerika Serikat menolak hipotesis clash of civilization, tapi kebijakan AS pasca perang dingin memang sangat dipengaruhi oleh ketakutan akan adanya “ancaman Kaum muslimin” (Islamist threat). Hal ini diperkuat oleh pendapat-pendapat kaum intelektual konfrontasionis semacam Bernard Lewis, Huntington dan Liddle, menyatakan bahwa Islam akan menggantikan komunisme sebagai ancaman utama pasca perang dingin.

 

KOALISI INTERNASIONAL MELAWAN NEGARA ISLAM IRAK SURIAH (ISIS)

Presiden Obama telah mengeluarkan otorisasi serangan udara secara besar-besaran terhadap ISIS di wilayah Irak dan Suriah. Otoritas AS bersikeras, bahkan Presiden Obama memiliki hak untuk memerintahkan serangan terhadap ISIS berdasarkan Undang-Undang Otoritas Penggunaan Kekuatan Militer Melawan Teroris (AUMF) 2001. AUMF ditetapkan sebagai undang undang sepekan setelah peristiwa 9/11 dan digunakan sebagai dasar hukum untuk kampanye AS melawan teroris internasional. AUMF menyatakan Presiden AS memiliki otoritas untuk memburu jaringan teroris Al Qaeda dan negara yang melindungi mereka. Mandat tersebut diterjemahkan oleh Pemerintahan George Bush dan Obama untuk melancarkan operasi anti terorisme ke seluruh dunia.

AS mengklaim, 30 negara mendukung upayanya menumpas ISIS, yang disebut sebagai perang dunia melawan ISIS. AS membangun koalisi tersebut dalam empat tahap :

Pertama, melalui sidang DK PBB bulan Agustus 2014 yang berhasil mengeluarkan Resolusi Nomor 2170. Resolusi ini bersandar pada pasal VII Piagam PBB, yang memberi mandat untuk memerangi ISIS akibat perilaku brutal kelompok tersebut kepada kelompok minoritas di Irak, seperti Kristen, Kurdi dan Yazidi.

Kedua, melalui pertemuan puncak NATO dimana seluruh anggota NATO menyatakan siap mendukung Irak menghadapi ISIS.

Ketiga, dalam sidang tingkat menteri luar negeri Liga Arab. Dimana sidang tersebut mengeluarkan rekomendasi mengambil segala langkah yang diperlukan dalam menghadapi ISIS.

Keempat, melalui kesepakatan dukungan sepuluh negara Arab yakni Bahrain, Mesir, Irak, Jordania, Kuwait, Lebanon, Oman,Qatar, dan Uni Emirat Arab, Arab Saudi. Sepuluh negara Arab tersebut menyatakan dukungannya dalam perang komprehensif melawan ISIS. Dalam upaya meraih dukungan Arab, AS berupaya mengakomodasi kepentingan politik regional Timur Tengah secara adil termasuk di dalamnya menjembatani kepentingan kaum Syiah-Sunni tanpa mengabaikan kepentingan Israel.

Manfaat dukungan koalisi internasional dalam serangan terhadap ISIS sangat dibutuhkan AS. Secara militer dengan terbangunnya koalisi internasional, AS akan mudah menggerakkan mesin perangnya kemana pun dan kapan saja. Tetapi, persoalan sesungguhnya tidak hanya militer semata, tetapi juga dimensi politik yang tidak kalah signifikan dan lebih pelik.

Tanpa adanya jaminan politik, situasi wilayah setelah penyerangan militer akan sangat memburuk akibat terjadinya krisis politik yang berkepanjangan, seperti yang terjadi di Irak pasca tergulingnya Saddam Hussein. Dengan adanya jaminan politik akan lebih mudah karena semua pihak yang terlibat akan menerima solusi politik yang ditawarkan AS. Untuk mendapatkan jaminan politik ini AS bersedia melakukan negosiasi dan memenuhi persyaratan tertentu dari negara mitranya.

Strategi penyerangan sudah tentu dimulai dengan adanya permintaan bantuan dari pihak Irak untuk membantu menumpas ISIS di wilayahnya. Secara hukum internasional, adanya permintaan tersebut melegalisasi AS untuk masuk ke Irak tanpa dikatakan telah melakukan intervensi militer terhadap negara berdaulat.

Pertama, AS akan melancarkan operasi sistemik melawan ISIS bekerja sama dengan Pemerintah Irak.

Kedua, AS akan memperkuat sokongan pasukan yang bertempur di darat.

Ketiga, AS akan melipatgandakan upaya memutus pasokan dana ISIS, meningkatkan intelijen dan membendung arus warga negara asing simpatisan ISIS yang masuk-keluar Timur Tengah.

Keempat, AS akan meneruskan bantuan kemanusiaan kepada rakyat sipil yang terdampak ISIS.

 

Peta permusuhan semakin jelas

Perang melawan terorisme menjadi fokus pembicaraan forum dialog internasional KTT G20 di Belek, Turki, Minggu (15/11). Para pemimpin dunia dalam pertemuan itu menyeru kerja sama global guna memberangus jaringan militan “Negara Islam (IS)” yang mengklaim bertanggung jawab atas tragedi berdarah di Prancis, Jumat (13/11).

Dunia dikejutkan dengan serangan mematikan di enam titik berbeda di Kota Paris, satu hari sebelum gelaran KTT G20. Bom bunuh diri dan penembakan membabi-buta merenggut sedikitnya 129 nyawa dan melukai 352 lainnya. Tak kurang dari 90 orang dinyatakan kritis.

“Forum G20 biasanya membahas isu-isu ekonomi global. Namun, langit berselimut mendung pasca-serangan mengerikan di Paris,” ujar Obama usai bertatap muka dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan.

Pertemuan para pemimpin negara G20 tahun ini dihelat di Turki, 500 km dari Suriah. Konflik bersenjata dipicu perang saudara selama empat setengah tahun terakhir. Di negara ini melahirkan gelombang pengungsi terbesar sejak Perang Dunia II. Militan IS yang bercokol di Suriah pun menjadi ancaman keamanan global.

Kelompok radikal ISIS melontarkan ancaman akan menyerang Arab Saudi. Ancaman ini disampaikan setelah Saudi mengumumkan pembentukan koalisi militer yang terdiri dari 34 negara Islam untuk memerangi terorisme.

Dalam publikasi mingguan yang mendokumentasi aktivitas militernya, ISIS menyebut kelompok 34 negara tersebut dungu. Sebelumnya, Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman mengatakan, koalisi yang akan berbasis di Riyadh, Saudi tersebut akan mengkoordinasikan bantuan bersama anti terorisme di seluruh dunia Islam.

“Dengan seizin Allah, aliansi ini akan menjadi awal runtuhnya pemerintah-pemerintah tiran penindas di tanah-tanah Islam,” demikian tulisan dalam publikasi ISIS tersebut seperti dilansir kantor berita Reuters, Minggu (20/12/2015).

Pemerintah Saudi telah mengumumkan 34 negara Islam sepakat untuk membentuk aliansi militer untuk memerangi terorisme. Negara-negara “koalisi Islam” itu adalah, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab (UEA), Pakistan, Bahrain, Bangladesh, Benin, Turki, Chad, Togo, Tunisia, Djibouti, Senegal, Sudan, Sierra Leone, Somalia, Gabon, Guinea, Palestina, Republik Federal Islam Komoro, Qatar, Cote d’Ivoire, Kuwait, Libanon, Libya, Maladewa, Mali, Malaysia, Mesir, Maroko, Mauritania, Niger, Nigeria dan Yaman.

“Negara-negara yang disebutkan di sini telah memutuskan pembentukan aliansi militer yang dipimpin oleh Arab Saudi untuk memerangi terorisme, dengan pusat operasi gabungan yang berbasis di Riyadh untuk berkoordinasi dan mendukung operasi militer,” demikian pengumuman Saudi yang disiarkan kantor berita Saudi Press Agency (SPA), ), Selasa (15/12).

 

Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil analisa maka bisa kita tarik sebuah pertanyaan dan sekaligus sebagai kesimpulan. “Benarkah perang ini akan berakhir meskipun teroris sudah bisa dikalahkan dan diberangus?”

(Jp)

%d blogger menyukai ini: