Sketsa News
Home Berita Terkini, News, Opini Pengamat UGM: Dari Riwayatnya, Kontrak JICT Penuh Permainan

Pengamat UGM: Dari Riwayatnya, Kontrak JICT Penuh Permainan

Pemerintahan Jokowi-JK didesak untuk benar-benar melaksanakan seluruh poin rekomendasi DPR RI terkait hasil kerja Pansus Pelindo II DPR RI yang sudah disahkan dalam rapat paripurna DPR beberapa minggu lalu.

Ilustrasi : Gedung Jakarta International Container Terminal

Terutama yang menyangkut pembatalan perpanjangan kontrak pengelolaan Terminal Peti Kemas Jakarta (JICT) antara PT Pelindo II dan Hutchinson Port Holding (HPH). Desakan itu disampaikan Fahmy Radhi, Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM serta Mantan Anggota Tim Anti-Mafia Migas, Senin (28/12).

Kata Fahmy, JICT yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta sesungguhnya merupakan aset negara strategis, yang seharusnya dikelola Negara melalui BUMN dengan kepemilikan saham 100 persen. Pengelolan sepenuhnya oleh BUMN merupakan manifestasi dari Kedaulatan Ekonomi seperti yang diamanahkan Konstitusi pasal 33 UUD 1945.

“Berhubung perpanjangan kontrak JICT melanggar perundangan dan merugikan negara, saya mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk membatalkan kontrak perpanjangan JICT yang telah ditandatangani Direktur Utama Pelindo II RJ Lino pada 7 Juli 2015,” kata Fahmy.

Dijelaskannya, pada awalnya, 100 persen saham JICT dimiliki negara yang dikelola oleh PT Pelindo II. Lalu pada saat krisis moneter 1997, atas tekanan dan desakan IMF, pemerintah melakukan privatisasi dengan menjualnya kepada Perusahaan yang kini dimiliki HPH.

Saat itu, jelasnya, melalui pelelangan terbuka, JICT dijual dengan nilai US$ 243 juta. Perubahan komposisi kepemilikan saham baru yakni HPH menguasai mayoritas sebesar 51 persen, sedangkan Pelindo II sebesar 49 persen. Jangka waktu konsesi selama 20 tahun, dimulai pada 1999 berakhir pada 2019.

Lalu sejak 27 Juli 2012, Direktur Utama Pelindo II RJ Lino sudah merintis proses perpanjangan Kontrak JICT. Namun, lantaran Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan Pemerintahan SBY tidak memberikan izin, RJ Lino belum bisa memperpanjang kontrak.

Berbeda dengan pejabat sebelumnya, Menteri BUMN Rini Soemarno justru mengeluarkan izin prinsip Perpanjangan Kontrak. Hanya berbekal izin prinsip Menteri BUMN, tanpa izin konsesi Otoritas Pelabuhan dari Menteri Perhubungan, RJ Lino nekat memutuskan untuk menandatangani Perpanjangan Kontrak JICT pada 2014 dan 7 Juli 2015.

Padahal, perpanjangan kontrak itu tidak tercantum dalam RKAP dan RUPS Pelindo II 2015 seperti disyaratkan UU. Uniknya, komposisi saham tidak berubah dimana Pelindo II masih memiliki sebesar 49 persen dan HPH tetap mayoritas sebesar 51 persen. Jangka waktu berakhirnya konsesi menjadi tahun 2039, dengan nilai penjualan saat perpanjangan kontrak sebesar US$ 215 juta.

Keputusan sepihak dalam memperpanjang kontrak JICT dilakukan oleh RJ Lino, yang didukung sepenuhnya oleh Menteri BUMN, telah melanggar beberapa Peraturan Perundangan.

“Karenanya, Rini Soemarno juga segera mengundurkan diri sebagai Menteri BUMN, karena perbuatannya telah melakukan pembiaran dan menudukung upaya Direktur Utama Pelindo II dalam perpanjangan Kontrak JICT,” kata Fahmy.

Dia juga mendesak KPK untuk mengusut secara tuntas semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan Perpanjangan JICT, yang diduga kuat melanggar Perundangan dan merugikan Negara.

Rekomendasi DPR RI terkait kasus Pelindo, diantaranya Pemerintah menghentikan kontrak perpanjangan JICT, pengembalian status karyawan yang dipecat, pemberian sanksi kepada Deutsche Bank, hingga soal penggunaan hak prerogatif presiden memecat Menteri BUMN Rini Soemarno.

Sumber : Pengamat UGM: Dari Riwayatnya, Kontrak JICT Penuh Permainan – Berita Satu

%d blogger menyukai ini: