Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines, News Polemik ‘Papa Minta Saham’

Polemik ‘Papa Minta Saham’

Sketsanews.com – Transkrip rekaman pembicaraan antara ketua DPR Setya Novanto dengan Bos Freeport, Ma’roef Syamsudin, jadi pembahasan panas di dunia maya. Hal itu, terkait perpanjangan kontrak yang mencatut nama Presiden Jokowi dan Wapres jusuf Kalla, dalam kompensasi pemberian saham. Netizen menggunakan hastag “papa minta saham”.

(Foto : www.esquire.co.id)
(Foto : www.esquire.co.id)

Setya Novanto adalah anggota DPR RI sejak era reformasi hingga sekarang (tiga kali berturut-turut). Selain sebagai anggota dewan, ia juga seorang pengusaha besar yang memiliki banyak bisnis yang tak ternilai, salah satunya sebagai bos SPBU.

Awal terungkapnya kasus ini, setelah terjadi pertemuan antara Presiden Direktur PT. Freeport, Ma’roef Syamsudin, dengan Ketua DPR Setya novanto dan pengusaha Reza Chalid di Hotel Ritz Carlton lantai 21 pada 13 mei 2015 lalu. Atas permintaan Novanto, dilakukanlah pertemuan kedua pada 8 Juni 2015.

Merasa curiga, karena yang diajak Novanto bukanlah anggota DPR Komisi VII, maka Ma’roef Syamsudin berinisiatif merekam pertemuan tersebut dengan ponselnya. Sebagai Presdir PT.Freeport sejak Januari 2015, ia punya tanggung jawab untuk melaporkan perkembangan perusahaan kepada Menteri ESDM, Sudirman Said, dan memberikan rekaman tersebut.

Pada Senin (16/11/2015) Sudirman melaporkan dugaan pelanggaran etika Ketua DPR Setya Novanto ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD). Perjalanan MKD dalam meminta keterangan Menteri ESDM Sudirman Said, kemudian dilanjutkan dengan Ma’roef Syamsudin sebagai saksi, berjalan dengan lancar.

Tidak ketinggalan pula Ketua DPR RI Setya Novanto yang disidang oleh MKD. Senin (14/12/2015) siang giliran Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dimintai dihadirkan sebagai saksi. Rabu 16 Desember 2015, saat sidang pengambilan keputusan, setelah masing-masing anggota yang mulia itu membacakan pendapatnya, Setya Novanto mendadak menyampaikan surat ke MKD. Ia menyatakan pengunduran dirinya sebagai Ketua DPR RI periode 2014-2019.

 

Analisis

Kalau kita mau mengikuti kasusnya dengan seksama, maka akan tercium bau konspirasi korupsi, dari gaduhnya rekaman yang dipelesetkan dengan istilah ‘papa minta saham’. Dari jalannya persidangan, publik disuguhi, bagaimana cara dan proses DPR dalam meminta keterangan saksi. Para saksi bak diinterogasi, ditanya macam-macam dan berulang-ulang. Sudirman Said, Ma’roef dan Luhut Panjaitan diperiksa secara terbuka, disiarkan media, sementara Setya Novanto diperiksa secara tertutup.

Dalam sidang sebelumnya, rekaman diperdengarkan, transkrip tersebar, rakyat Indonesia hanya bisa geleng-geleng kepala dengan rasa prihatin yang mendalam. Rekaman yang utamanya membicarakan soal perpanjangan ijin Freeport tersebut, memberikan gambaran ringannya pembicaraan mau mengeruk uang dari Freeport. Betapa angkuh dan dalamnya konspirasi antara legislatif, eksekutif dan pebisnis.

Mantan Ketua MK, Mahfud MD, mengatakan, “Iya disitu ada permulaan pemufakatan jahat artinya sudah terjadi percobaan korupsi. Mereka sudah berbicara bagaimana memenangkan pemilu, bagaimana mengatur presiden. Nah itu sudah ada permulaan tindak pidana menurut hukum karena sudah ada yang dimulai karena meskipun batal atau dibatalkan. Karena ini kan batal karena ada yang mengadu. Nah itu sudah bisa,” katanya di Jakarta, Jumat (4/12).

Pemufakatan jahat mengenai tindak pidana korupsi sendiri, diatur dalam Pasal 15 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun tindak pidana korupsi belum dilakukan tetapi melalui ucapan dan tindakan yang dilakukan, memunculkan niat melakukan korupsi, dapat dipidana.

 

Konspirasi kasus “Papa minta saham”

Menurut Pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamudin Daeng, mengungkapkan sebagaimana yang dilansir www.teropongsenayan.com, bahwa kasus “Papa Minta Saham” sebenarnya pengalihan isu. Dari persoalan pelanggaran yang dilakukan pemerintah dengan PT. Freeport terhadap UU nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

“UU Minerba nomor 4 tahun 2009 mengamanatkan ke perusahaan pertambangan yang statusnya kontrak karya, diberi kesempatan 5 tahun sejak UU ini lahir. UU Minerba lahir tahun 2009 maka tahun 2014 menjadi batas terakhir bagi perusahaan pertambangan untuk mewujudkan smelter dan divestasi,” ungkap Salamuddin di Jakarta, Minggu (6/12/2015).

Lebih lanjut Salamudin menjelaskan, bahwa UU Minerba telah mensyaratkan kewajiban divestasi bagi Freeport sebesar 51 persen, untuk selanjutnya diambil alih pemerintah. “Dalam hal ini urut-urutannya jelas, pihak pertama yang mendapatkan divestasi pemerintah. Kalo pemerintah menolak maka Pemda yang berhak mendapatkan divestasi. Kalo Pemda menolak maka BUMN yang berhak mendapatkan divestasi. Kalo BUMN menolak, swasta nasional yang berhak mendapatkan divestasi, urutannya jelas,” ungkapnya.

Dengan begitu, kata dia, dapat dibaca bahwa kemungkinan adanya persekongkolan pihak Freeport dengan kelompok oligarki, yang menguasai jabatan, tidak menginginkan saham dari divestasi jatuh ke tangan pemerintah.

“Ada rekayasa agar pemerintah tidak perlu mendapatkan haknya secara konstitusi dengan melakukan begal UU demi perpanjangan kontrak dengan menerobos UU. Sebagaimana kasus Newmont yang jatuh ke tangan swasta. Barangkat dari itu yang dimainkan. Nah tetapi ini bergantung sekali ke pemerintah. Pemerintah berhak menentukan jatuh ke tangan siapa,” paparnya.

Selain itu, dia menuturkan saat acara “Dialog Kisruh Freeport” di Warung Komando, Tebet, Jakarta selatan, Minggu 06/12/2015. Paling tidak ada 3 hal yang melatarbelakangi kasus tersebut :

Pertama, PT. Freeport Indonesia dipandang belum memberikan kontribusi dalam hal pemasukan negara. Dari 2000 triliyun keuntungan, hanya sekitar 18 triliyun yang dikontribusikan untuk negara. Padahal Indonesia menampung dua perusahaan terbesar di dunia yakni Freeport dan Newmont.

Kedua, ada upaya pengalihan Divestasi saham sebesar 51% (berdasar kontrak karya) dari pemerintah kepada pihak tertentu.

Ketiga, ada kecenderungan perusahaan tambang untuk menghindari Undang-Undang Minerba No.4 Tahun 2009, yang mewajibkan membangun smelter dalam negeri. Permasalahan lain yang menguatkan adanya konspirasi politik dengan kasus yang saat ini sedang heboh di kalangan masyarakat, berkenaan dengan kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres yang dilakukan oleh Ketua DPR, Setya Novanto.

Sebagaimana yang dilansir www.nyapnyap.com, diulas mengenai beberapa fakta berkenaan dengan kasus yang menghebohkan ini, tentang fakta-fakta yang mulai terkuak dari kedua kubu yaitu Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Memang untuk KIH diketahui beberapa waktu lalu sudah berganti nama menjadi Partai Pendukung Pemerintah, namun masyarakat masih sangat kental dengan pertarungan antara KMP dan KIH.

Sebelum kita bahas lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita ‘flash back’ kembali di jaman PilPres 2014 kemarin. Pertarungan antara dua orang besar yaitu Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Pertempuran di PilPres 2014 kemarin memang menjadi pemilu yang paling menarik sepanjang sejarah di Indonesia. Ya, hal itu karena Jokowi merupakan orang yang tidak disangka-sangka menjadi kandidat utama. Jokowi dikenal sangat sederhana dan apa adanya, serta berasal dari rakyat sipil (biasa). Sedangkan untuk Prabowo Subianto sendiri, siapa yang tidak mengenalnya. Berasal dari militer dan punya track record lebih mumpuni jika dibandingkan dengan Jokowi.

Tapi, takdir berkata lain dan menjadikan Jokowi sebagai pemenang pemilu, yang otomatis membuatnya jadi Presiden Republik Indoensia ke-7. Beberapa hal yang mungkin ada keterlibatan orang nomor satu di tubuh Partai Gerindra dalam kasus yang sedang terjadi saat ini diantaranya adalah :

  1. Prabowo Subianto sebagai Ketua KMP tidak melakukan tindakan apapun terkait Setya Novanto

Prabowo Subianto diketahui seperti pura-pura tidak melihat tentang kasus yang sedang melibatkan Ketua DPR RI, Setya Novanto. Padahal ini adalah sebuah masalah yang cukup besar dan tidak bisa dianggap sepele. Setya Novanto diketahui sebagai salah satu dari anggota KMP yang cukup berpengaruh.

Namun, sampai dengan saat ini, Prabowo Subianto masih tidak terlihat melakukan tindakan apapun tentang Setya Novanto. Dengan kondisi yang seperti ini tentu akan memunculkan dugaan-dugaan negatif yang menghampiri Prabowo sendiri. Apabila memang Prabowo tidak terlibat ke dalam permasalahan ini, tentu ia akan melakukan -paling tidak- konferensi pers, menanggapi kasus ini dan menentukan sikap yang jelas terhadap salah satu kadernya.

  1. Setya Novanto berasal dari Partai Golkar dan mendapat pembelaan dari Ketua Partai

Setya Novanto merupakan anggota dari partai Golkar dan menjadi anggota DPR sejak tahun 199 silam. Kalau melihat usianya, Setnov bisa dibilang sebagai orang lama di partai Golkar. Mungkin itu adalah salah satu alasan kenapa dari Golkar sendiri menyatakan, dengan segenap hati mendukung dan membela Setya Novanto pada kasus ‘Papa Minta Saham’. Dalam hal ini, orang yang paling terlihat lantang membela adalah Aburizal Bakri yang tidak lain adalah Ketua Partai Golkar.

  1. Kondisi yang terjadi saat ini adalah pembongkaran praktik mafia migas yang selama ini merugikan Negara

Sepertinya, siapa pun bisa melihat tentang skenario dari drama ‘papa minta saham’, yang saat ini heboh di kalangan masyarakat. Jika melihat seperti itu, sudah dapat terlihat bagaimana sulitnya membongkar suatu kejahatan. Inilah yang saat ini sedang diperjuangkan aparatur negara dan hal ini membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat, sebagai juri paling akhir selain persidangan dan hukum. Kesimpulan Dari data dan hasil analisa tentang kasus yang hangat di penghujung tahun 2015 ini adalah :

  1. Kubu A sedang membuka sebuah kejahatan kubu B,namun kubu A mendapatkan masalah karena kubu B itu sendiri punya kekuasaan dan menggunakan cara yang tidak sewajarnya.
  2. Perlu adanya penanganan yang serius, keberanian dan ketegasan dari penegak hukum karena banyak tokoh penting di Negara ini yang ikut bermain dalam kasus ini.
  3. Pemerintah harus mampu membongkar semua kasus yang ada kaitannya dengan kasus ini, mulai dari kasus PT.Freeport Indonesia, mafia migas. (Dr)
%d blogger menyukai ini: