Sketsa News
Home Headlines, News Dispendukcapil Raup Rp2,86 M dari Denda Kependudukan

Dispendukcapil Raup Rp2,86 M dari Denda Kependudukan

Sketsanews.com – Sepanjang 2015, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya meraup pendapatan sebesar Rp2,86 miliar dari 25.415 item keterlambatan pengurusan dokumen.

Koran-sindo melaporkan, Kepala Bidang (Kabid) Pencatatan Sipil Dispendukcapil Kota Surabaya Hason Sitorus mengatakan, tingginya pendapatan ini akibat masih banyaknya warga yang terlambat melakukan pencatatan dokumen. Ini disebabkan kurang sadarnya warga mengurus berkas tepat waktu. Kebanyakan mereka terlambat mengurus karena dokumen yang diurus tersebut baru dibutuhkan.

Dispendukcapil -sketsanews

“Saya harap warga Surabaya jangan mengurus dokumen itu ketika dibutuhkan saja. Padahal, kami sudah memberi kemudahan. Mengurus akta kalau tidak terlambat gratis,” ucapnya kemarin. Berdasarkan data keuangan Dispendukcapil, sepanjang 2015 ada 19.577 pengurusan berkas akta lahir yang terlambat. Dispendukcapilmengantongi Rp1,95 miliar dari pendapatan keterlambatan pembuatan akta ini. Sebab, untuk satu akta lahir yang diurus terlambat, pemohon harus membayar denda Rp100.000.

Sedangkan, yang paling banyak kedua adalah pengurusan berkas perubahan kepala keluarga (KK) sebesar 4.914 berkas. Untuk denda pengurusan perubahan KK ini, besarannya sama dengan dendatelatmengurusaktakelahiran, yakni Rp100.000. Pendapatan yang diperoleh sepanjang 2015 sekitar Rp491 juta. Selanjutnya, yang juga mendapatkan denda terbanyak adalah denda pengurusan berkas pindah datang orang asing dari luar negeri.

Ada 258 pengurusan berkas ini yang terlambat dan menghasilkan pendapatan sebesar Rp129 juta. Sedangkan, untuk pengurusan perubahan nama yang terlambat ada sebanyak 167 berkas dengan pendapatan sebesar Rp83,5 juta. “Banyaknya jumlah denda ini memang bukan prioritas utama kami. Sebab, dari segi APBD pun, nilai pendapatan yang didapat dari denda tidak berpengaruh banyak. Hanya, denda ini diberlakukan agar masyarakat tertib dalam mengurus dokumen kependudukannya,” papar Hason.

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Suharto Wardoyo mengimbau warga yang belum melengkapi dokumen kependudukan agar segera mengurusnya. Termasuk, sanak saudara yang sudah meninggal agar segera dilaporkan dan dibuatkan catatan kematian.

“Kita budayakan tertib administrasi kependudukan. Sebab, kita tidak tahu kapan sejatinya berkas ini dibutuhkan. Dengan antisipasi mengurus tepat waktu, kemungkinan terburuk bisa diatasi,” tandasnya.  (Sur)

%d blogger menyukai ini: