Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, Headlines Mengkritisi Kinerja Densus AT 88

Mengkritisi Kinerja Densus AT 88

Sketsanews.com – Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri menggelar operasi berskala besar menjelang akhir tahun. Mereka melakukan perburuan dan penangkapan besar-besaran, berupaya mencegah terjadinya aksi terorisme saat malam pergantian tahun.

240px-Den88_showaction1

Oleh karena itu lembaga penjaga keamanan Republik itu berpendapat bahwa ancaman teror kali ini sungguh luar biasa sehingga pergantian tahun yang biasa dirayakan dengan riang gembira tidak bisa dilaksanakan, dan untuk tahun ini sedikit berbeda. Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara menetapkan status Siaga I untuk Indonesia.

Sebagaimana yang dilansir tempo.co, bahwa Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri melakukan serangkaian penangkapan sejumlah orang terduga teroris di lima kota pada Jumat-Ahad, 18-20 Desember 2015. “Penangkapan dilakukan di beberapa tempat itu satu rangkaian, satu jaringan Abu Jundi” ujar Kapolri Jenderal Badrodin Haiti kepada Tempo, Minggu, 20 Desember 2015.

Penangkapan pertama terduga teroris bernama Iwan alias Koki di Kota Banjar, Jawa Barat; dan Majenang, Cilacap; pada Jumat siang, 18 Desember 2015. Berdasarkan hasil investigasi tehadap terduga kasus terorisme Iwan ini kemudian mengarah kepada penangkapan dua terduga teroris berikutnya, yaitu Asep Urip dan Zaenal, pada Jumat sore, di Tasikmalaya. Mereka ditangkap ketika sedang mengendarai sepeda motor di jalanan sekitar Kampung Cihaji, Kelurahan Purbaratu, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya.

Salah seorang di antara mereka, diduga memiliki kemampuan merakit bom. Barang bukti yang disita pihak Densus adalah sepeda motor Yamaha Mio, mobil pick up, dan bendera warna hitam bertuliskan ‘Lailahailallah’. Dari hasil penyidikan diduga mereka berdua akan melakukan aksi bom bunuh diri pada akhir Desember ini. Asep adalah pengajar di Pondok Pesantren Al Mubarok, Tasikmalaya, sedangkan Zaenal enam bulan terakhir diketahui menjadi santri di pondok pesantren tersebut.

Penangkapan berikutnya, yaitu terduga teroris bernama Abdul Karim alias Abu Jundi, saat berada di jalanan di Kota Sukoharjo, Sabtu siang, 19 Desember 2015. Densus menggeledah rumah kontrakan Abdul Karim, dan menemukan barang bukti di antaranya pupuk urea, paku, gotri, switching, parang, parafin, buku-buku panduan merakit bom, serta sebuah peta daerah Jakarta dan sekitarnya (Jabodetabek).

Tim Densus kemudian melakukan penyisiran pada sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat pijat di Jalan Empunala Nomor 78, Kelurahan Balongsari, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Dari rumah tersebut, polisi membawa tiga orang. Dua di antaranya Indraji Idham Wijaya, 28 tahun, dan Choirul Anam alias Amin.

Indraji tercatat sebagai warga Dusun Notog, Desa/Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan Amin berasal dari Dusun Gumuk, Desa Jetis, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Berselang beberapa menit setelah tim Densus 88 Antiteror melakukan penangkapan, aparat Kepolisian Resor Mojokerto Kota mengamankan lokasi penangkapan. “Satu perempuan dan dua anak-anak ditahan di markas Polres Mojokerto Kota,” ucap Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto Kota Ajun Komisaris Maryoko. Diduga mereka adalah istri dan anak Indraji.

Dari lokasi pertama di Kota Mojokerto, tim Densus 88 menggerebek sebuah rumah di Desa/Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Jarak lokasi pertama dengan rumah sasaran kedua sekitar 10 kilometer.  “Iya, tadi tim Densus melakukan penggeledahan di rumah tersebut,” kata Kepala Kepolisian Sektor Trowulan Ajun Komisaris Sulkan.

Menurut Sulkan, rumah yang digeledah tim Densus itu adalah rumah yang disewa Choirul Anam alias Amin. Choirul sudah ditangkap lebih dulu di kediaman Indraji. “Seorang perempuan dan lima anak juga diamankan,” katanya. Istri dan lima anak itu diduga sebagai istri dan anak-anak Choirul.

Densus salah tangkap

Ternyata dalam menjalankan operasinya, organisasi berlambang kepala burung hantu tidaklah mulus sebagaimana yang ada dalam SOP. Dalam perjalanannya sering mengalami kekacauan, diantaranya kasus salah tangkap meskipun kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menampiknya bahwa tidak mungkin Densus 88 salah tangkap.

Sebagaimana yang dilansir Kompas.com, kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menampik jika Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri melakukan salah tangkap. Menurut dia, Densus 88 Antiteror tidak pernah melakukan hal demikian.

“Yang sering terjadi itu kalau kami TO (target operasi) seorang pelaku, kemudian kami tangkap, lalu di lokasi ada empat orang, ya semuanya kami bawa. Polisi punya wewenang menyelidiki sampai satu minggu. Kalau tidak ditemukan pidana dalam satu minggu itu, tentu kami lepas,” ujar Badrodin di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Jumat (8/1/2016).

Berbeda halnya dengan apa yang dinyatakan oleh ketua Komisi VIII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyayangkan berulangnya kasus salah tangkap yang dilakukan Detasemen Khusus 88 atau Densus 88. Ia menanggapi kasus salah tangkap yang terjadi pada Selasa (29/12/2015) di Solo, Jawa Tengah. Dua warga Solo yang hendak ke masjid ditangkap oleh Densus 88. Namun, saat diperiksa, ternyata keduanya bukan teroris.

saleh

Sebagaimana yang disampaikan Saleh kepada Kompas.com melalui keterangan tertulisnya, bahwa kasus salah tangkap ini bisa mengurangi keprofesionalismenya Densus 88. “Terlebih lagi, mereka yang salah tangkap juga mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis,” ujarnya.

Saleh mengatakan, kasus salah tangkap oleh Densus 88 bukan baru kali ini terjadi. Ia menyebutkan, kasus yang sama terjadi pada pertengahan Mei 2014, juga di Solo. Korban yang tertangkap saat itu bernama Kadir dari Desa Banyu Harjo.

Kasus lainnya terjadi pada akhir Juli 2013. Densus 88, papar Saleh, juga menangkap dua warga Muhammadiyah. Penangkapan lainnya dilakukan terhadap 14 warga Poso pada 2012. “Walaupun sudah jelas salah tangkap, pihak Densus 88 atau Kepolisian RI secara kelembagaan kelihatannya belum pernah menyatakan permintaan maaf kepada korban dan juga publik,” kata Saleh.

Oleh karena itu, Saleh meminta agar Kepolisian RI setidaknya melakukan dua hal. Pertama, meminta maaf kepada korban dan keluarganya karena keduanya tentu merasa dirugikan, baik fisik maupun psikis.

Analisis

Cikal bakal Densus 88 lahir dari Inpres No. 4 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom sejak 2001. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan terorisme dalam bentuk Perpu No. 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan merespons perintah itu dengan membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme pada tahun 2002. Desk ini langsung berada di bawah koordinasi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Desk ini berisi Kesatuan Antiteror Polri yang lebih dikenal dengan Detasemen C Resimen IV Gegana Brimob Polri, dan tiga organisasi antiteror TNI dan intelijen.Dalam perjalanannya, institusi-institusi antiteror tersebut melebur menjadi Satuan Tugas (Satgas) Antiteror di bawah koordinasi

Departemen Pertahanan. Namun, inisiatif Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan saat itu, berantakan. Masing-masing kesatuan antiteror lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawahinya. Satgas Antiteror pun tidak berjalan efektif, masing-masing kesatuan antiteror berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi, eskalasi teror tetap meningkat. Polri terpaksa membentuk Satgas Bom Polri. Tugas pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus Bom Natal pada 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya.

Satgas Bom Polri menjadi begitu dikenal publik saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang melibatkan korban warga negara asing, seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh perwira polisi bintang satu. Namun, di samping ada satuan antiteror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, kepolisian memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Antiteror di bawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini tumpang-tindih dan memiliki fungsi dan tugas yang sama sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri.

Mabes Polri akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan SK Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 Antiteror Polri terbentuk.

Nama Densus 88 mulai melambung setelah melakukan pengepungan dan penembakan Dr Azhari sebagai satuan anti terror terkemuka di Asia. Apalagi dalam waktu bersamaan Densus 88 berhasil menangkap pelaku peledakan bom di pasar tradisional Kota Palu.

Penangkapan Abu Dujana dan Zarkasih tokoh JI ini semakin melambungkan nama Densus 88 sebagai kesatuan antiterror yang handal dan professional. “Nama Densus 88 saat ini sangat disegani di Asia karena ketika berhasil menyudahi petualangan para gembong teroris, seperti Dr Azhari, Dulmatin, Zarkasih, dan Noordin M Top,” ujar pengamat militer dan intelijen Dynno Chressbon.

dynno-chressbon3

Menurut Chressbon, keberhasilan Densus 88 dalam menanggulangi jaringan teroris tidak lepas dari pelatihan serta ditunjang oleh aneka peralatan canggih. Selain dilatih oleh pasukan antiteror dalam negeri, personel Densus 88 juga dilatih oleh pasukan khusus dari CIA, FBI, National Service Australia, serta jaringan intelijen Barat lainnya.

Dengan pelatihan yang dilakukan pasukan khusus dari beberapa negara Barat ini, keahlian masing-masing personel Densus 88 pun semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kesatuan ini juga didukung persenjataan dan peralatan pendukung yang canggih, seperti senapan serbu Colt M4 5.56 mm, Steyr AUG (senapan penembak jitu), Armalite AR-10, serta shotgun Remington 870 buatan Amerika Serikat (AS). Untuk alat pendukung, Densus 88 dilengkapi alat komunikasi personal, GPS, kamera pengintai malam, alat penyadap dan perekam mikro, pesawat interceptor, serta mesin pengacak sinyal.

“Dengan kemampuan personel yang mumpuni ditunjang peralatan canggih, Densus 88 bisa dengan mudah mendeteksi gerakan teroris serta jaringan-jaringannya,” tegas Chressbon.

Keprofesionalisme dipertanyakan

Dalam perjalanannya menangani beberapa kejadian institusi ini menuai beberapa kritikan, baik berhubungan dengan aksi di lapangan maupun sebelum melakukan aksi operasi sehingga banyak yang mempertanyakan tentang keprofesinalisme dan berujung kepada pembubaran Densus 88.

Ada beberapa hal mengapa dalam melakukan aksinya Densus 88 banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, misalnya korban salah tangkap atau kasus tembak di tempat. Diantaranya adalah Densus 88 tidak memiliki Standard Operating Procedure yang sangat kredibel dan akuntabel. Sebagaimana yang disampaikan oleh M. Nasser, Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

Berikutnya adalah ketidakakuratan data juga terjadi dalam penanganan terorisme oleh Densus Antiteror seperti terjadi di Bima, Dompu yang berakibat terbunuhnya seorang warga lokal Bima, Bahtiar Abdullah, yang dituduh secara serampangan oleh Densus 88 sebagai pelarian dari Poso.

Hasil investigasi bersama antara Tim Pencari Fakta dan Rehabilitasi dengan Komnas HAM yakni: pertama, tentang data pelarian Poso yang sebelumnya diklaim Densus 88 ada 7 orang, ternyata pada akhirnya hanya mampu menunjukkan 6 orang yang terindikasi dari Poso. Secara lugas pihak kepolisian bahkan mengatakan “data kami kan bisa saja salah.” Jika kesalahan ini menyangkut hitungan angka biasa tidak masalah. Sayangnya, ini menyangkut nyawa manusia yang akibatnya bisa sangat fatal.

Kedua, semakin terbukti berbagai bentuk intimidasi secara langsung maupun tidak langsung kepada lembaga-lembaga Islam dan masyarakat di wilayah Bima, Dompu yang diduga dilakukan oknum Densus 88 dan aparat lainnya.

Terakhir, adanya indikasi kuat kekejaman dan rekayasa luar biasa yang dilakukan oleh Densus 88 pada saat pembunuhan Bahtiar Abdullah di Manggenae Dompu.

Kesimpulan

Dari data dan analisa di atas maka bisa kita Tarik beberapa kesimpulan diantaranya adalah:

  1. Densus 88 dalam melakukan operasinya tidak mengikuti SOP yang jelas, hanya mengikuti keinginannya sehingga sering melakukan pelanggaran tidak sebagaimana yang dikehendaki kapolri yaitu harus dengan cara persuasive.
  2. Adanya intervensi asing karena tidak adanya aturan yang baku tersebut, sebagai bukti Densus 88 melakukan aksi penangkapan setelah adanya warning FBI dan juga beberapa hari setelah kejadian akhir tahun 2015 kepala BNPT menandatangani kontrak dengan pemerintah Australia. (Jp)
%d blogger menyukai ini: